International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4% pada tahun 2022, menjadi 2,9% pada tahun 2023. Meskipun demikian, pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh solid sebesar 5,2%. Kinerja tersebut dapat dicapai meski ekonomi global terus mengalami periode pasang surut.
“Untuk itu, kita tetap harus menjaga momentum perbaikan di tahun 2022 yang tergambarkan dari tingkat kemiskinan dan pengangguran yang menurun, diiringi situasi sosial masyarakat atau pergerakan ekonomi yang membaik pasca pandemi.” Hal itu diungkapakan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia dalam acara Pengajian Ramadhan 1444 H Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Minggu (26/3) di Gedung AR Fakhruddin B lantai 5 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Menurut Muhadjir, meskipun kemiskinan menurun, namun angka kemiskinan masih relatif tinggi sehingga upaya yang dilakukan mesti lebih keras lagi agar dapat mengentaskan kemiskinan dengan cepat. Dari 9 orang terkaya di Indonesia, Itu sebanding dengan 100 juta orang yang paling miskin di Indonesia.
“100 juta orang yang miskin itu sama dengan 9 orang yang terkaya di Indonesia. Jadi ketimpangannya memang masih terlihat. Salah satu cara mengentaskan kemiskinan yang dapat dilakukan adalah dengan melalui pemberdayaan masyarakat terutama mendorong kewirausahaan serta sektor UMKM, ” tutur Muhadjir.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu juga mengungkapkan bahwa UMKM memiliki peran yang besar dalam perekonomian Indonesia dengan jumlah lebih dari 64,2 Juta unit usaha yang menyumbang 61,9% pada produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% terhadap tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong peningkatan investasi dan ekspor Indonesia. Dimana total investasi di sektor UMKM telah mencapai 60% dari total investasi nasional dan kontribusinya terhadap ekspor non migas nasional telah mencapai 16%.
Namun, penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah seperti akses pembiayaan, kualitas SDM yang rendah dan daya saing serta produktivitas. Oleh karena itu, menurut Muhadjir, sinergi antar stakeholders memiliki peran dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan hal tersebut dapat menjadi peluang strategis bagi Muhammadiyah untuk mengambil peran lebih terhadap pertumbuhan ekonomi umat dan bangsa.
“Inilah tanggung jawab Muhammadiyah dan kita harus berubah dari dalam, ada yang dari luar tapi juga harus ada yang dari dalam, karena tidak mungkin kita dapat mengubah kebijakan tanpa ikut menjadi bagian dari dalam, ” pungkas Muhadjir. (mut)
