MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU) Cipta Kerja pada Selasa (21/3). Pengesahan ditandai dengan diserahkannya naskah pandangan pemerintah oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 […]
The post <strong>Perppu Ciptaker Disahkan Jadi Undang-Undang, Ketua Riset LBHAP PP Muhammadiyah Sebut Inkonstitusional</strong> appeared first on Muhammadiyah.
