Siapa yang tidak marah jika rumahnya dikotori dan dirusak? Pertanyaan yang muncul dari Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Ma’mun Murod, M.Si., saat mengisi tausyiah di Pengajian Ahad Pahing Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karang Moncol, Purbalingga, Minggu (18/09). Rumah yang dimaksud adalah Indonesia. Sedangkan, dirusak dan dikotori adalah analogi dari kondisi Indonesia saat ini. Angka korupsi yang tinggi, hukum yang tidak dijalankan dengan adil, hingga perpecahan yang terjadi di masyarakat adalah kerusakan dan kotorannya.
Indonesia adalah rumah yang dibangun dari perjuangan banyak tokoh terdahulu. Banyak di antara pahlawan pejuang kemerdekaan yang merupakan kader Muhamamdiyah. Dalam tausyiah tersebut, Ma’mun menyebut Ir. Soekarno, Jenderal Sudirman, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Ir. Juanda, yang merupakan sebagian kecil dari deretan nama kader Muhammadiyah yang turut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ma’mun juga menceritakan sedikit kisah tentang tokoh-tokoh tersebut dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
Oleh karena itulah, menurutnya sangat wajar jika Muhamamdiyah marah dan jengkel ketika rumahnya dikotori dan dirusak. “Maka sangat wajar. Ibarat membangun rumah. Ketika rumahnya dikotori dan diusak, maka wajar Muhammadiyah marah dan jengkel. Jadi kalau Muhammadiyah memberikan kritik kepada pemerintah, itu hal yang wajar. Apalagi kalau mengkritik hal-hal yang tidak benar dan tidak baik,” ujar Ma’mun.
Beberapa hal yang dinilai Ma’mun sebagai upaya yang cukup serius untuk memojokkan umat Islam di Indonesia adalah kampanye soal Islam wasathiyah dan politik identitas. Kampanye Islam wasathiyah di Indonesia belum adil. Kampanye Islam wasathiyah yang ada hanya fokus pada isu radikalisme, terorisme, dan ekstrimisme, tapi abai terhadap wasathiyah dalam konteks hukum, ekonomi, politik, dan sebagainya. Maka yang terjadi di Indonesia adalah kampanye wasathiyah tidak menyasar pada kerusakan berupa ekonomi yang kapitalistik, hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas, dan politik yang liberal.
Sementara soal politik identitas, Ma’mun berpandangan bahwa politik identitas pada masa merebut kemerdekaan adalah hal yang biasa. Justru kemerdekaan diraih dengan adanya identitas politik seperti Muhammadiyah, NU, Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon, dll. Tidak ada yang menakutkan dari identitas politik tersebut. Menurut Ma’mun yang membuat politik identitas terlihat buruk dan menakutkan adalah peraturan tentang ambang batas pemilihan presiden atau presidential treshold. “Karena hanya dua calon, maka polarisasi terjadi. Pembelahan terjadi. Lahir kadrun dan kampret, sengaja supaya masyarakat konflik. Tapi di belakang, para perampok rakyat bebas mengambil harta bangsa Indonesia,” ujar Ma’mun, Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah.
Semenjak Pilkada DKI yang mempertemukan Anies Baswedan dan Basuki Cahya Purnama (Ahok), masyarakat terpolarisasi menjadi dua kubu. Akibatnya politik identitas menampilkan wajah yang menakutkan. Ditambah dengan peraturan presidential treshold yang memungkinkan hanya akan ada dua pasangan calon yang bertemu di arena kontestasi politik. Muhammadiyah sebagai pihak yang ikut membangun rumah, serius memberikan masukan dan kritik terhadap pengelolaan negara Indonesia dengan berbagai cara. Salah satu keseriusan tersebut dengan memberikan masukan tentang aturan ambang batas pencapresan dihapus. Rekomendasi tersebut adalah hasil dari Konsolidasi Nasional LHKP PP Muhammadiyah yang digelar pada 16-18 September 2022 di Magelang.
Suasana Pengajian Ahad Pahing PCM Karang Moncol, di Halaman Masjid Al Ijtihad, Minggu (18/09)
Pada kesempatan tersebut, Ma’mun juga mengingatkan pada warga Persyarikatan Muhammadiyah di Pepedan dan sekitarnya untuk bangga akan Muktamar Muhamamdiyah. Pengajian Ahad Pahing yang digelar juga sebagai Gebyar Menuju Muktamar Muhammadiyah Aisyiyah ke 48 ini sebagai pengingat bahwa Muhammadiyah sejak awal kelahirannya telah mengajarkan kemandirian. “Muhammadiyah tidak mudah ditekan-tekan karena mandiri. Muhammadiyah berjalan menyikapi negara dan apapun berdasarkan rasionalitas,” kata Ma’mun.
Hal penting lain yang sangat ditekankan Ma’mun adalah tentang apa yang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, M.Si. di berbagai kesempatan. “Dalam banyak kesempatan ketua umum kita. Haedar Nashir, selalu menekankan tentang pentingnya warga muh dalam mengamalkan islam harus berbasis pada bayani, burhani, irfani,” ucap Ma’mun.
Tiga hal tersebut adalah cara untuk mengamalkan agama sesuai teks yakni Al-Qur’an dan Sunnah dengan kontekstual. Ma’mun mengajak jamaah pengajian untuk melihat cara KH. Ahmad Dahlan melakukan perubahan besar di Indonesia. Ahmad Dahlan berhasil mengkontekskan teks yang ada dalam Al-Qur’an dan Sunnah, salah satunya di bidang pendidikan. Ahmad Dahlan berhasil memadukan pendidikan keagamaan dengan pendidikan modern yang diadopsinya dari perkembangan Islam di dunia. “Mestinya bapak pendidikan itu KH Ahmad Dahlan,” pungkasnya.
Dengan bayani, burhani, dan irfani, warga Persyarikatan Muhammadiyah diharapkan tidak menjadi umat yang kaku. Umat yang tekstual tanpa melihat konteks. Menurut Ma’mun, Islam itu moderat yang berarti luwes. “Lentur dengan siapapun, lentur dengan prinsip. Jadilah seperti ikan di lautan, meskipun air laut asin, tapi ikan tidak pernah asin. Jangan sampai kita jadi puritan yang buta,” katanya.
Muhammadiyah harus inklusif, terbuka bagi siapapun. Inklusifitas Muhammadiyah salah satunya dilakukan dengan membuka lebar pintu pendidikan bagi siapapun. Dari 172 Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah yang ada di Indonesia, beberapa di antaranya merupakan perguruan tinggi yang berdiri di wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Kristen. Misalnya Universitas Muhammadiyah Sorong dan Universitas Pendidikan Muhamamdiyah Sorong yang sebagian besar mahasiswanya beragama Kristen. “Jangan heran kalau baca berita ‘alumni Universitas Muhammadiyah jadi pastur.’ Karena memang sudah Kristen sebelum kuliah,” kata Ma’mun diiringi tawa jamaah.
Ma’mun juga berharap orang di luar Muhammadiyah berpikiran yang sama, yakni untuk terbuka dan inklusif. Oleh karenanya dibutuhkan moderasi beragama dan pendekatan kontekstual agar tidak kaku.
Pengajian yang dihadiri oleh lebih dari 500 orang dari seluruh ranting yang ada di Karang Moncol menampilkan suasana kekeluargaan. Seluruh elemen persyarikatan hadir tidak hanya menyimak tausyiah tapi juga turut memeriahkan pengajian dengan penampilan kesenian, mulai dari seni bela diri Tapak Suci dan drama oleh siswa Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Pepedan, serta paduan suara oleh Nasyiatul Aisyiyah.
Suasana tersebut membuat Ma’mun terkesima, sebab Muhammadiyah tumbuh subur di Karang Moncol yang lokasinya sangat jauh dari perkotaan. Bahkan Ma’mun mengatakan bahwa Karang Moncol bisa dijadikan lokasi pengabdian kampus UMJ melalui program Kuliah Kerja Nyata. Pernyataan tersebut disambut baik dan tepuk tangan warga Persyarikatan Muhammadiyah Cabang Karang Moncol yang memenuhi halaman Masjid Al-Ijtihad Pepedan, Minggu (18/09).
Pengajian Ahad Pahing merupakan pengajian rutin bulanan yang diselenggarakan bergiliran dari ranting ke ranting. Pada kesempatan tersebut, sekaligus menyemarakkan Muktamar Muhamamdiyah Aisyiyah ke 48, PCM Karang Moncol menggelar Pengajian Ahad Pahing dengan menghadirkan Rektor UMJ, Dr. Ma’mun Murod, M.Si., untuk menyampaikan tausyiah. Seluruh jamaah mengikuti rangkaian pengajian dengan guyub dan gembira. (DN/KSU)
Artikel Mengamalkan Agama Sesuai Teks dan Kontekstual pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
