Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar Konsolidasi Nasional dengan mengusung tema Mengkonsolidasikan Internal Organisasi Menjelang Pemilu Serentak 2024. Konsolidasi Nasional berlangsung pada 16-18 September 2022 di Magelang. Rangkaian kegiatan secara resmi dibuka oleh Dr. M. Busyro Muqoddas, M.Hum., Ketua PP Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma). Hadir pula Ketua LHKP PP Muhammadiyah Dr. Yono Reksoprodjo, S.T., DIC., dan Rektor Unimma Dr. Lilik Andriyani, SE., M.Si. Konsolidasi melibatkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan LHKP dari PWM seluruh Indonesia.
Rektor Unimma, Lilik Andriyani menyambut kehadiran peserta dan tamu undangan di Aula Unimma, Jum’at (16/09). “Kami akan selalu mendukung kegiatan yang senantiasa dilakukan oleh persyarikatan,” ungkap Lilik saat memberikan sambutan.
Menjelang tahun politik 2024, penting bagi Muhammadiyah sebagai organisasi keumatan mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi pemilu serentak mendatang. Hal ini ditegaskan oleh Yono Reksoprodjo, Ketua LHKP PP Muhammadiyah pada saat memberikan sambutan. Menurutnya, momen Pemilu serentak 2024 adalah kesempatan yang sangat penting karena bangsa Indonesia akan memiliki pemerintah yang baru.
Yono menjelaskan strategi yang dapat dilakukan ketika menghadapi pemilu yakni internal assessment, melihat faktor eksternal, dan komitmen, “Tentang internal assessment. Mengetahui lebih dalam lagi siapa PP Muhammadiyah. Apakah kita memang ingin posisi seperti ini atau Muhammadiyah sebagai suatu organisasi merasa penting memiliki tempatnya sendiri?” ungkap Yono.
Strategi lainnya adalah dengan melihat faktor eksternal. “Kita harus melihat siapa yang kita hadapi. Ini hal-hal yang penting. Karena bisa menentukan apa yang akan jadi target tahun depan,” ujarnya. Terakhir Yono mengatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan membutuhkan komitmen.
Sementara itu, Busyro Muqoddas, Ketua PP Muhammadiyah menyampaikan amanat kebangsaan kepada peserta konsolidasi. Keseriusan Muhammadiyah dalam memecahkan berbagai persoalan umat dan bangsa menjadi pembahasan awal. Hal tersebut salah satunya dengan menggelar Seminar Pra Muktamar di berbagai wilayah pada Muktamar ke 47. Hasil seminar menjadi rancangan Muktamar Muhammadiyah ke 47. “Maka hasilnya bagus sekali jika dibandingkan dengan produk-produk kenegaraan. Rasanya yang dilakukan Muhammadiyah lebih clear, lebih memiliki landasan epistemologi dan landasan etik,” ungkap Busyro.
Menurutnya, dalam konteks keumatan, di masa mendatang LHKP akan menjadi lembaga tingkat nasional yang dapat memfasilitasi siapa saja yang berminat untuk masuk menjadi pelaksana demokrasi, atau LHKP dapat juga menjadi lembaga yang memperkuat masyarakat.
Dalam agenda penting tersebut, hadir Rektor UMJ, Dr. Ma’mun Murod, M.Si., dosen FISIP UMJ, Dr. Endang Sulastri, M.Si., dan dosen Program Studi Magister Ilmu Politik dan Magister Ilmu Komunikasi FISIP UMJ, yang turut terlibat dalam setiap rangkaian konsolidasi.
Rektor UMJ Dr. Ma’mun Murod, M.Si., yang dalam agenda tersebut duduk sebagai Wakil Ketua LHKP PP Muhammadiyah mengajak seluruh peserta konsolidasi untuk melihat politik sebagai jalan dakwah. “Perlu ada penyamaan persepsi soal politik. Secara jam’iyah, tidak boleh diseret ke politik, tapi secara jama’ah boleh,” ungkap Ma’mun yang juga sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ma’mun menjelaskan bahwa maksud perkataannya adalah secara jam’iyah Muhammadiyah tidak bisa diseret ke ranah politik, tapi secara jamaah justru penting untuk berpolitik.
Hal tersebut lantaran politik adalah salah satu jalan dakwah. Oleh karenanya Ma’mun menilai bahwa perlu ada penyadaran politik di kalangan warga persyarikatan Muhammadiyah. “Politik itu kerja yang melelahkan. Jangan menganggap bahwa mengisi pengajian adalah (satu-satunya) dakwah, politik juga bagian dari dakwah. ini harus ada penyadaran,” tegas Ma’mun
Politik dinilai Ma’mun sebagai salah satu ibadah yang juga penting untuk dilakukan. Menurutnya, orang yang masuk surga bukan hanya orang-orang ahli zikir, tapi orang yang memperjuangkan kepentingan umat melalui jalan politik.
Hasil sidang pleno dan komisi dirumuskan dan menjadi rekomendasi yang akan diserahkan pada PP Muhammadiyah. Seluruh peserta mengikuti rangkaian konsolidasi hingga Minggu, 18 September 2022 di Hotel Puri Asri, Magelang.
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik merupakan sebuah lembaga di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan kajian dan riset tentang kebijakan publik yang menyangkut orang banyak. Oleh karenanya Pemilu 2024 adalah salah satu agenda penting yang dampaknya sangat dirasakan oleh orang banyak. Untuk itu, konsolidasi Nasional yang diselenggarakan oleh LHKP PP Muhammadiyah sangat penting bukan hanya bagi Muhammadiyah sebagai organisasi tapi juga bagi masa depan umat. (DN/KSU)
Artikel Konsolidasi Nasional LHKP PP Muhammadiyah Jelang Pemilu Serentak 2024 pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
