MUHAMMADIYAH.OR.ID, BANTUL – Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah Meluncurkan Gerakan Nasional Paralegal “Penguatan Peran ‘Aisyiyah dalam Pendampingan Hukum pada Perempuan dan Anak untuk Indonesia Berkemajuan, Jumat (9/9). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Amphitheater Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan dihadiri langsung Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini, Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Edward Omar Sharif Hiariej, Jajaran Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Rektor UAD Muchlas, juga perwakilan PWA DIY dan Jateng.
Atiyatul Ulya, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah menyampaikan ‘Aisyiyah dalam perjalanan sudah memiliki pengalaman luar biasa dalam kerja sosial dalam merespon persoalan yang dihadapi bangsa kita, baik soal pendidikan, kesehatan, masyarakat, dan lain-lain. Menurutnya, pada usia 100 tahun maka peran-peran tersebut perlu ditingkatkan termasuk dalam persoalan hukum.
Atiyatul menyebut persoalan penegakan dan perlindungan hukum terutama pada kelompok rentan masih banyak perlu perhatian dan seperti diketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara hukum tapi dalam persoalan hukum masih memiliki pekerjaan rumah dalam penegakannya. Oleh karena itu, pada Muktamar ke-46 PP ‘Aisyiyah telah menginstruksikan untuk membuat lembaga-lembaga bantuan hukum (Posbakum ‘Aisyiyah) untuk membantu memberikan bantuan hukum terutama pada kelompok rentan. Pendampingan tersebut baik yang bersifat litigasi dan mitigasi.
“Dalam UUD no 16 tahun 2011 Pemerintah memberikan peluang tentang bantuan hukum, untuk ikut berperan dalam memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan yang biasanya disebut paralegal. Oleh karena itu penting bagi ‘Aisyiyah untuk mengembangkan Posbakum yang ada di 25 Provinsi seluruh negeri dengan berbagai bantuan, baik preventif, pencegahan dan rehabilitatif,” tuturnya.
Sementara itu, melalui kegiatan gerakan nasional paralegal ‘Aisyiyah ini akan dilakukan secara bergulir di 13 Provinsi yang siap menjalankan kegiatan paralegal secara mandiri. Terutama bagi wilayah yang telah bisa menyelenggarakan secara mandiri. Oleh karena itu kami mengapresiasi Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) yang telah bersama-sama meningkatkan peran dibagian lembaga hukum.
Menurutnya, kegiatan-kegiatan tidak bisa berjalan baik jika tidak ada kerja sama dengan berbagai pihak untuk itu, Ia berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan baik bersama PP ‘Aisyiyah.
Muchlas, Rektor UAD mengapresiasi salah satu agenda besar ‘Aisyiyah ini yang menurutnya akan sangat bermanfaat dalam membantu masyarakat.
Seperti yang diketahui, kata Muchlas, perjalanan yang telah dilalui ‘Aisyiyah sudah dilakukan dari sebelum Indonesia merdeka. ‘Aisyiyah juga merupakan organisasi perempuan pertama yang melakukan kongres di Indonesia. Bahkan dalam perjuangan kemerdekaan ‘Aisyiyah pun turut berperan di dalamnya.
Kemudian, kiprah Aisyiyah dalam bidang hukum dan HAM ini, menurut Muchlas, juga luar biasa. Sebelum diluncurkan pun kita sudah memiliki paralegal. “Dalam kenyataannya aisyiyah sudah berkiprah dalam membantu masyarakat. Melalui, peluncuran paralegal ini jadikan sebagai momentum untuk akselerasi pada paralegal karena luar biasa program-programnya nanti akan ada pelatihan di seluruh provinsi sehingga nanti paralegal akan bisa berkontribusi melalui posbakum yang telah tersebar di Seluruh Indonesia,” kata Muchlas.
“Saya merasa bangga dengan ‘Aisyiyah, luar biasa,” imbuhnya.
Gerakan nasional ini diharapkan Muchlas tidak hanya menjadi gerakan nasional tetapi juga gerakan yang global sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh dunia.
The post Peduli Persoalan Hukum pada Kelompok Rentan, ‘Aisyiyah Luncurkan Gerakan Nasional Paralegal appeared first on Muhammadiyah.
