Dosen FISIP UMSU Shohibul Anshor Siregar: Usulan Tiga Wakil Presiden “Salah Obat”
INFOMU.CO | Medan — Shohibul Anshor Siregar, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP UMSU) Medan, menilai usulan menambah wakil presiden menjadi tiga orang sebagai langkah yang keliru. Menurutnya, diagnosis masalahnya memang benar, tetapi resep yang diajukan justru berpotensi menabrak norma konstitusi dan mengaburkan mekanisme suksesi.
“Dalam hukum tata negara, persoalan yang sahih dapat diberi jawaban yang keliru. Validitas diagnosis sosiologis-geografis tidak serta-merta mengubah setiap usulan kebijakan menjadi instrumen hukum yang sah,” kata Siregar, Minggu (22/11/2026).
Usulan itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin pada November 2026. Ia mengusulkan agar Indonesia memiliki wakil presiden yang tidak tunggal, bahkan hingga tiga orang. Usulan itu berakar pada masalah yang nyata, yakni disparitas pembangunan antara wilayah barat, tengah, dan timur, serta beban kerja presiden yang berat di negara kepulauan berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa.
Dalam rancangan yang beredar, ketiga wakil presiden akan membagi wilayah tugas secara spesifik dan berkantor di luar ibu kota—masing-masing di Papua, Kalimantan, dan Sumatera—untuk mengawasi pelaksanaan program pemerintah pusat serta kinerja kepala daerah.
Siregar menilai logika di balik usulan itu sederhana dan memikat. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa usulan tersebut bukan penyempurnaan manajemen eksekutif, melainkan manuver konstitusional berisiko tinggi.
Ia menyoroti Pasal 4 ayat (2) UUD NRI 1945 yang merumuskan presiden “dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.” Menurutnya, kata “satu” dalam pasal itu bukan sekadar gaya bahasa, melainkan pilihan pembentuk konstitusi yang membatasi struktur puncak eksekutif.
Norma semacam itu, lanjut Siregar, tidak dapat diubah melalui kebijakan administratif ataupun undang-undang biasa yang dibentuk DPR bersama presiden. “Seandainya penambahan itu dipaksakan lewat undang-undang biasa, produk hukumnya akan rentan dibatalkan melalui pengujian materiil karena bertentangan dengan konstitusi,” ujarnya.
Satu-satunya pintu yang sah, menurutnya, adalah amendemen melalui prosedur Pasal 37, jalur yang berat dan menuntut konsensus luas.
Siregar juga menyoroti implikasi terhadap mekanisme suksesi. Wakil presiden, kata dia, bukan sekadar asisten, melainkan pengganti konstitusional ketika presiden berhalangan tetap. Menambah jumlah wakil presiden berarti mengaburkan garis suksesi: siapa yang berhak menggantikan, dalam urutan apa, dan bagaimana pembagian kewenangan saat terjadi kekosongan.
“Tiga orang pada satu puncak kekuasaan membuka ruang tarik-menarik dan rivalitas yang justru melipatgandakan masalah yang hendak diselesaikan,” tegasnya.
Dari sisi komparatif, Siregar mencontohkan Peru, Iran, dan Sudan Selatan yang mencoba pluralitas wakil presiden. Ia menyebut struktur semacam itu lebih sering menjadi sumber rivalitas politik dan instabilitas ketimbang jaminan efektivitas pemerintahan.
Siregar juga mengkritik kecenderungan memaknai masalah kebijakan sebagai masalah bentuk negara, termasuk lewat wacana federalisme. Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah menjalankan bentuk federal Republik Indonesia Serikat pada 1949–1950, yang hanya bertahan kurang dari setahun sebelum kembali ke negara kesatuan.
Ia menilai pengalaman antarnegara juga tidak sepihak. Amerika Serikat, Jerman, dan Australia menjalankan federalisme dengan relatif stabil, tetapi India, Brasil, Nigeria, dan Meksiko tetap bergulat dengan disparitas wilayah meskipun berbentuk federal.
Alih-alih menambah wakil presiden atau mengubah bentuk negara, Siregar menawarkan jalan yang lebih lunak, yaitu penguatan DPD RI sebagai lembaga representasi daerah.
“Masalahnya bukan ketiadaan lembaga, melainkan otoritas konstitusionalnya yang setengah hati,” katanya.
Ia menjelaskan, peran DPD saat ini terbatas, yakni mengajukan rancangan undang-undang dan memberi pertimbangan tanpa kekuasaan ikut memutuskan, sementara hasil pengawasannya hanya disampaikan kepada DPR tanpa daya ikat.
Menurut Siregar, pengalaman berbagai negara menunjukkan kepentingan daerah lebih efektif diinstitusionalkan lewat kamar legislatif yang kuat, seperti Senat Amerika Serikat, Bundesrat Jerman, dan Senat Australia.
Karena itu, ia mengusulkan pilihan kebijakan berjenjang yang menuju pada penguatan DPD dengan otoritas konstitusional yang jelas: memberinya kewenangan legislasi bersama atas urusan daerah, menjadikan hasil pengawasannya mengikat, dan mempertegas kedudukannya dalam pengambilan keputusan nasional.
“Menolak tiga wakil presiden bukan konservatisme, melainkan kehati-hatian untuk memastikan bahwa obat tidak lebih berbahaya daripada penyakit yang hendak disembuhkannya,” pungkas Siregar. (Syaifulh)








