Sahabatku Hasyimsyah Nasution (7)
Mengapa Masyarakat yang Religius Tetap Dapat Mengalami Ketidakadilan?

Oleh : Shohibul Anshor Siregar
Kesalehan pribadi, kehidupan keagamaan yang ramai, dan keadilan sosial tidak selalu tumbuh bersama. Untuk memahami jarak di antara ketiganya, kita perlu memeriksa bukan hanya ajaran yang diyakini, tetapi juga hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan cara lembaga bekerja.
Ada sebuah pertanyaan yang patut diajukan secara jujur kepada masyarakat yang menempatkan agama sebagai bagian penting kehidupan publik: jika nilai-nilai agama mengajarkan kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, dan keadilan, mengapa ketidakadilan masih dapat bertahan di tengah kehidupan keagamaan yang begitu aktif?
Pertanyaan ini tidak harus dibaca sebagai serangan terhadap agama. Justru sebaliknya, pertanyaan tersebut muncul karena agama memiliki kedudukan moral yang penting bagi banyak orang. Jika keadilan dianggap sebagai nilai luhur, kita perlu menjelaskan mengapa nilai itu tidak selalu tampak dalam praktik sosial. Menghindari pertanyaan ini hanya karena khawatir dianggap merendahkan keyakinan justru dapat menutup kesempatan untuk memperbaiki kehidupan bersama.
Dalam tulisan sebelumnya, pembahasan tentang pemikiran Prof. Hasyimsyah Nasution telah menempatkan pengetahuan, keyakinan, kebenaran, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama sebagai persoalan yang layak dibicarakan secara bersamaan. Artikel Nasution berjudul “Syariat Islam Menjadi Dasar Membangun Masyarakat Beradab”, yang terbit dalam Buletin Taqwa Universitas Medan Area pada 1 Juli 2019, menyediakan titik berangkat untuk memikirkan hubungan tersebut. Namun, pertanyaan tentang mengapa masyarakat religius tetap dapat mengalami ketidakadilan memerlukan pemeriksaan sosial yang lebih luas. Hubungan antara keyakinan dan hasil sosial tidak dapat diasumsikan berjalan secara otomatis.
Kesalehan pribadi bukanlah keseluruhan kehidupan sosial
Salah satu kekeliruan dalam membicarakan agama dan masyarakat ialah menganggap kesalehan pribadi sebagai jaminan langsung bagi keadilan sosial. Seseorang dapat tekun beribadah, menjaga hubungan dengan komunitas keagamaannya, dan menunjukkan kemurahan hati kepada orang-orang yang dikenalnya. Akan tetapi, perilaku baik dalam hubungan pribadi tidak dengan sendirinya menjamin bahwa ia akan bersikap adil ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi, persaingan politik, atau kewenangan institusional.
Bayangkan seseorang yang dikenal dermawan terhadap tetangganya, tetapi mendukung kebijakan yang menguntungkan kelompoknya sendiri meskipun kebijakan tersebut membatasi kesempatan kelompok lain. Ia mungkin tetap memandang dirinya sebagai orang yang bermoral. Persoalannya muncul ketika ukuran moral yang digunakan dalam hubungan pribadi tidak diterapkan secara konsisten pada keputusan yang berdampak lebih luas.
Contoh tersebut tidak membuktikan bahwa agama menyebabkan ketidakadilan. Ia memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar: manusia dapat memisahkan kewajiban moral menurut hubungan, kepentingan, dan kedudukan sosial. Kepedulian kepada keluarga dapat berjalan berdampingan dengan ketidakpedulian terhadap orang asing. Solidaritas terhadap sesama anggota komunitas dapat tumbuh tanpa menghasilkan perlakuan yang setara terhadap mereka yang berada di luar komunitas itu.
Karena itu, pembicaraan mengenai masyarakat religius perlu membedakan sekurang-kurangnya tiga hal. Pertama, kesalehan individu yang tampak dalam keyakinan dan perilaku sehari-hari. Kedua, kehidupan institusional keagamaan yang mencakup organisasi, kepemimpinan, kegiatan pendidikan, pengelolaan sumber daya, dan hubungan dengan masyarakat. Ketiga, keadilan sosial yang menyangkut distribusi kesempatan, perlindungan hak, akses terhadap pelayanan, dan pertanggungjawaban pihak yang memiliki kekuasaan.
Ketiganya dapat saling menguatkan, tetapi hubungan itu tidak otomatis terjadi. Masyarakat dapat memiliki kehidupan keagamaan yang aktif tanpa mempunyai mekanisme institusional yang memadai untuk mencegah diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, atau perlakuan istimewa berdasarkan kedekatan pribadi.
Ketika nilai moral bertemu dengan kepentingan dan kekuasaan
Ketidakadilan sering bertahan bukan karena semua orang secara terbuka menolak keadilan, melainkan karena aturan dan kebiasaan sosial membuat perlakuan tidak setara tampak wajar. Seseorang dapat mengakui bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara adil, tetapi ketika kepentingan kelompoknya terancam, ia mungkin mencari pembenaran untuk memberikan pengecualian kepada pihak yang dekat dengannya.
Di sinilah analisis sosial menjadi penting. Kita tidak cukup bertanya apakah seseorang mengetahui nilai yang benar. Kita juga harus bertanya bagaimana kepentingan memengaruhi penafsirannya, siapa yang memperoleh keuntungan dari suatu aturan, siapa yang menanggung akibatnya, dan apakah orang yang dirugikan mempunyai kesempatan untuk menyampaikan keberatan.
Hubungan patronase memberi contoh yang relevan. Dalam hubungan semacam ini, akses terhadap pekerjaan, bantuan, perlindungan, atau pelayanan dapat bergantung pada kedekatan dengan tokoh yang berpengaruh. Bantuan kepada orang lain pada tingkat pribadi mungkin tampak sebagai tindakan terpuji. Namun, jika bantuan itu menggantikan hak yang seharusnya diberikan melalui prosedur terbuka, kemurahan hati dapat berubah menjadi ketergantungan. Penerima bantuan memperoleh manfaat karena kedekatan, bukan karena haknya dihormati secara setara.
Persoalannya bukan terletak pada tindakan membantu itu sendiri. Solidaritas dan pertolongan tetap penting. Masalah timbul ketika pertolongan menjadi pengganti keadilan, ketika seseorang harus menunjukkan kesetiaan untuk memperoleh hak, atau ketika pihak yang berkuasa dapat menentukan siapa yang layak menerima manfaat tanpa pengawasan yang memadai.
Pada titik ini, nilai moral perlu diterjemahkan menjadi tata hubungan sosial yang dapat diperiksa. Kejujuran menuntut keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Keadilan menuntut prosedur yang tidak bergantung pada kedekatan. Tanggung jawab menuntut agar pemegang kewenangan dapat dimintai penjelasan. Kepedulian menuntut perhatian terhadap orang yang mengalami kerugian, termasuk mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk menyuarakan kepentingannya.
Nilai moral tidak kehilangan arti ketika diwujudkan dalam aturan dan lembaga. Justru, lembaga yang baik dapat membantu mencegah agar pelaksanaan nilai tidak hanya bergantung pada kemurahan hati orang yang sedang memegang kekuasaan.
Batas moral kelompok dapat mempersempit makna keadilan
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting. Solidaritas keagamaan dapat mendorong orang membantu sesama, mengorganisasi pelayanan sosial, mendirikan lembaga pendidikan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang terpinggirkan. Akan tetapi, solidaritas juga dapat memiliki batas. Kepedulian yang kuat terhadap anggota sendiri tidak selalu berkembang menjadi perhatian yang sama terhadap orang yang berbeda keyakinan, identitas, kelas sosial, atau pilihan politik.
Batas kelompok bukan sesuatu yang hanya ditemukan dalam komunitas keagamaan. Organisasi profesi, kelompok politik, keluarga, dan jaringan ekonomi pun dapat mengembangkan loyalitas yang membatasi kepedulian. Namun, ketika suatu kelompok menggunakan bahasa moral yang sangat luhur, penting untuk memeriksa apakah bahasa itu berlaku secara konsisten atau hanya untuk orang yang dianggap bagian dari kelompok sendiri.
Pertanyaan pengujinya sederhana, tetapi tidak mudah dijawab: apakah seseorang tetap menuntut keadilan ketika pihak yang dirugikan bukan anggota kelompoknya? Apakah ia tetap menolak korupsi ketika pelakunya berasal dari jaringan yang ia dukung? Apakah ia membela hak orang lain ketika pembelaan itu tidak memberikan keuntungan langsung bagi komunitasnya?
Jawaban terhadap pertanyaan semacam itu lebih informatif daripada sekadar menghitung seberapa sering simbol agama tampil di ruang publik. Simbol, upacara, dan kegiatan keagamaan dapat memperlihatkan kuatnya identitas kolektif, tetapi tidak cukup untuk memastikan bagaimana suatu masyarakat memperlakukan orang yang lemah atau berbeda.
Kita juga harus menghindari kesimpulan sebaliknya, yaitu anggapan bahwa semakin kuat kehidupan keagamaan, semakin besar pula kemungkinan terjadinya ketidakadilan. Hubungan seperti itu tidak dapat ditetapkan tanpa bukti. Organisasi keagamaan dapat memperkuat hierarki, tetapi dapat pula mengkritik kekuasaan, menyediakan bantuan bagi kelompok rentan, dan menjadi tempat orang belajar mengorganisasi tindakan kolektif. Hasilnya bergantung pada sejarah, kepemimpinan, praktik organisasi, hubungan dengan negara, dan kondisi sosial yang lebih luas.
Dengan kata lain, agama tidak bekerja di luar masyarakat. Kehidupan keagamaan berlangsung melalui manusia, organisasi, sumber daya, aturan, dan hubungan kekuasaan. Karena itu, pengaruhnya terhadap keadilan perlu diperiksa melalui praktik nyata, bukan diputuskan lebih dahulu melalui pujian atau penolakan yang menyeluruh.
Mengapa niat baik belum cukup?
Niat baik tetap mempunyai nilai. Masyarakat membutuhkan orang yang jujur, peduli, berani membela pihak yang dirugikan, dan bersedia mengoreksi dirinya sendiri. Namun, niat baik tidak dapat menggantikan sistem yang melindungi hak. Bahkan orang yang berniat baik dapat membuat keputusan keliru ketika tidak memahami akibat kebijakannya, tidak mendengar pengalaman kelompok yang terdampak, atau tidak memiliki mekanisme untuk menguji keputusannya.
Karena itu, pertanyaan tentang keadilan harus bergerak dari ranah karakter pribadi menuju ranah hubungan sosial dan institusi. Apakah proses penerimaan pekerjaan berlangsung secara terbuka? Apakah pelayanan publik dapat diakses tanpa diskriminasi? Apakah pengelolaan dana dapat diperiksa? Apakah orang yang mengalami perlakuan tidak adil mempunyai jalur pengaduan yang aman? Apakah pemimpin, termasuk pemimpin yang memperoleh legitimasi moral atau keagamaan, dapat dimintai pertanggungjawaban?
Pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mereduksi agama menjadi perangkat administrasi. Ia membantu membedakan antara pengakuan terhadap nilai dan pelaksanaan nilai dalam kehidupan bersama. Masyarakat yang mengagungkan keadilan perlu bersedia memeriksa apakah aturan, kebiasaan, dan lembaganya benar-benar memungkinkan keadilan berlangsung.
Pemeriksaan semacam itu juga menuntut bukti. Kita tidak boleh menyimpulkan keadaan seluruh masyarakat hanya dari satu kasus penyalahgunaan kewenangan, satu konflik, atau satu tindakan solidaritas. Penelitian perlu membedakan pengalaman individu, praktik organisasi, dan pola sosial yang lebih luas. Ia perlu menelusuri siapa yang memperoleh keuntungan, siapa yang dirugikan, bagaimana keputusan dibuat, serta apakah pola yang sama muncul berulang kali.
Dengan cara itu, kritik terhadap ketidakadilan tidak berubah menjadi tuduhan umum terhadap agama, dan penghargaan terhadap agama tidak menjadi alasan untuk menutup mata terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Keduanya harus tunduk pada tuntutan penjelasan yang bertanggung jawab.
Dari kesalehan menuju tanggung jawab bersama
Masyarakat yang adil tidak cukup dibangun dengan mengharapkan semua orang selalu memiliki niat terbaik. Ia membutuhkan kebudayaan moral yang mendorong kepedulian sekaligus lembaga yang membatasi kesewenang-wenangan. Ia membutuhkan keyakinan yang memberi orientasi etis, tetapi juga keberanian untuk menguji apakah praktik sosial sungguh sejalan dengan nilai yang diucapkan.
Dalam konteks ini, pemikiran Hasyimsyah Nasution tentang hubungan pengetahuan, keyakinan, kebenaran, keadilan, dan kepedulian dapat menjadi titik tolak refleksi. Hubungan tersebut tidak perlu diperlakukan sebagai jawaban final atas seluruh persoalan masyarakat. Justru, ia membuka pertanyaan lanjutan: bagaimana nilai yang diakui sebagai benar dapat membentuk perilaku, organisasi, dan institusi yang lebih adil?
Pertanyaan itu menuntut kita melihat lebih jauh daripada penilaian terhadap kesalehan individu. Kita perlu memeriksa bagaimana pendidikan membentuk cara berpikir, bagaimana organisasi membagikan kewenangan, bagaimana negara melindungi hak, dan bagaimana masyarakat memperlakukan orang yang tidak mempunyai kekuatan untuk membalas atau membela dirinya sendiri.
Pada akhirnya, ukuran sosial suatu nilai tidak hanya terletak pada keluhuran rumusannya, tetapi juga pada kemampuannya mengarahkan tindakan dan membatasi kekuasaan. Jika keadilan hanya berlaku ketika tidak bertentangan dengan kepentingan kelompok, ia belum menjadi prinsip bersama. Jika hak hanya dihormati ketika pemegang kekuasaan sedang berbaik hati, hak itu belum terlindungi secara memadai.
Di sinilah pembahasan mengenai filsafat Islam memperoleh relevansi yang lebih luas. Ia tidak cukup dipahami sebagai warisan gagasan dari masa lalu atau sebagai kumpulan pemikiran para filsuf. Kita perlu bertanya bagaimana tradisi intelektual itu membantu manusia menimbang hubungan antara akal, keyakinan, etika, kekuasaan, dan kehidupan politik.
Bagaimana filsafat Islam dapat membantu Indonesia membaca persoalan masa kini tanpa sekadar mengulang jawaban masa lalu? Pertanyaan itulah yang akan membawa pembahasan berikutnya menuju hubungan antara warisan intelektual Islam dan tantangan masa depan Indonesia.








