• Tentang
  • Sumber
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Kamis, November 19, 2026
  • Login
  • Home
  • BeritaMu

    Merajut Ekosistem : Peluang dan Tantangan Ekonomi Muhammadiyah

    Persatuan adalah Kekuatan Membangun Bangsa: Pesan Salmah Orbayinah di Milad Ke-114 Muhammadiyah

    Ber-Muhammadiyah Itu Butuh Waktu, Bukan Sekadar Jabatan

    Prabowo dan Jebakan Suksesi Wakil Presiden

    Prabowo dan Jebakan Suksesi Wakil Presiden

    Panglima TNI: Muhammadiyah Bukan Hanya Kekuatan Dakwah, tetapi Bagian Penting Sejarah Bangsa

    Rektor UMSU Paparkan Progres Persiapan Muktamar ke-49 Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah 2027

    Trending Tags

    • Kabar PTMA

      Merajut Ekosistem : Peluang dan Tantangan Ekonomi Muhammadiyah

      Persatuan adalah Kekuatan Membangun Bangsa: Pesan Salmah Orbayinah di Milad Ke-114 Muhammadiyah

      Ber-Muhammadiyah Itu Butuh Waktu, Bukan Sekadar Jabatan

      Prabowo dan Jebakan Suksesi Wakil Presiden

      Prabowo dan Jebakan Suksesi Wakil Presiden

      Panglima TNI: Muhammadiyah Bukan Hanya Kekuatan Dakwah, tetapi Bagian Penting Sejarah Bangsa

      Rektor UMSU Paparkan Progres Persiapan Muktamar ke-49 Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah 2027

      Trending Tags

      • Hukum Islam

        Lafal Salam Mengakhiri Shalat dan Salam Penutup Khutbah

        Adakah Azan Iqamah untuk Shalat Sendirian?

        Roh Anak Dikorbankan untuk Pesugihan

        SG Casino: El Playground Definitivo para Sesiones de Juego Cortas y de Alta‑Intensidad

        5Gringos Casino: High‑Intensity Slots & Live Play for Quick Wins

        Magius Casino: Quick‑Hit Slots en Snelle Winsten

      • SekolahMu
        SD Mugeb Menggelar Tasmik Tahfidh Excellent

        SD Mugeb Menggelar Tasmik Tahfidh Excellent

        Siswa SMK Muhlibat Mengikuti Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS

        Siswa SMK Muhlibat Mengikuti Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS

        Di SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen, Kemenko PMK Luncurkan Gerakan Tanam 10 Juta Pohon

        Kepala Sekolah Muhammadiyah Ikutilah Kaidah Persyarikatan, Jangan sak Karepe Dewe

        Kepala Sekolah Muhammadiyah Ikutilah Kaidah Persyarikatan, Jangan sak Karepe Dewe

        Sekolah Muhammadiyah Sosialisasikan Muktamar 48 Ke Para Siswa

        Sekolah Muhammadiyah Sosialisasikan Muktamar 48 Ke Para Siswa

        Serunya Lomba Tarik Tambang di Sekolah Ini

        Serunya Lomba Tarik Tambang di Sekolah Ini

        Trending Tags

        • Majelis Virtual
        No Result
        View All Result
        Virtumu - Muhammadiyah All Channel
        Advertisement
        • Home
        • BeritaMu

          Merajut Ekosistem : Peluang dan Tantangan Ekonomi Muhammadiyah

          Persatuan adalah Kekuatan Membangun Bangsa: Pesan Salmah Orbayinah di Milad Ke-114 Muhammadiyah

          Ber-Muhammadiyah Itu Butuh Waktu, Bukan Sekadar Jabatan

          Prabowo dan Jebakan Suksesi Wakil Presiden

          Prabowo dan Jebakan Suksesi Wakil Presiden

          Panglima TNI: Muhammadiyah Bukan Hanya Kekuatan Dakwah, tetapi Bagian Penting Sejarah Bangsa

          Rektor UMSU Paparkan Progres Persiapan Muktamar ke-49 Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah 2027

          Trending Tags

          • Kabar PTMA

            Merajut Ekosistem : Peluang dan Tantangan Ekonomi Muhammadiyah

            Persatuan adalah Kekuatan Membangun Bangsa: Pesan Salmah Orbayinah di Milad Ke-114 Muhammadiyah

            Ber-Muhammadiyah Itu Butuh Waktu, Bukan Sekadar Jabatan

            Prabowo dan Jebakan Suksesi Wakil Presiden

            Prabowo dan Jebakan Suksesi Wakil Presiden

            Panglima TNI: Muhammadiyah Bukan Hanya Kekuatan Dakwah, tetapi Bagian Penting Sejarah Bangsa

            Rektor UMSU Paparkan Progres Persiapan Muktamar ke-49 Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah 2027

            Trending Tags

            • Hukum Islam

              Lafal Salam Mengakhiri Shalat dan Salam Penutup Khutbah

              Adakah Azan Iqamah untuk Shalat Sendirian?

              Roh Anak Dikorbankan untuk Pesugihan

              SG Casino: El Playground Definitivo para Sesiones de Juego Cortas y de Alta‑Intensidad

              5Gringos Casino: High‑Intensity Slots & Live Play for Quick Wins

              Magius Casino: Quick‑Hit Slots en Snelle Winsten

            • SekolahMu
              SD Mugeb Menggelar Tasmik Tahfidh Excellent

              SD Mugeb Menggelar Tasmik Tahfidh Excellent

              Siswa SMK Muhlibat Mengikuti Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS

              Siswa SMK Muhlibat Mengikuti Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS

              Di SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen, Kemenko PMK Luncurkan Gerakan Tanam 10 Juta Pohon

              Kepala Sekolah Muhammadiyah Ikutilah Kaidah Persyarikatan, Jangan sak Karepe Dewe

              Kepala Sekolah Muhammadiyah Ikutilah Kaidah Persyarikatan, Jangan sak Karepe Dewe

              Sekolah Muhammadiyah Sosialisasikan Muktamar 48 Ke Para Siswa

              Sekolah Muhammadiyah Sosialisasikan Muktamar 48 Ke Para Siswa

              Serunya Lomba Tarik Tambang di Sekolah Ini

              Serunya Lomba Tarik Tambang di Sekolah Ini

              Trending Tags

              • Majelis Virtual
              No Result
              View All Result
              Virtumu - Muhammadiyah All Channel
              No Result
              View All Result
              Home BeritaMu

              Prabowo dan Jebakan Suksesi Wakil Presiden

              admin by admin
              19/11/2026
              in BeritaMu
              0
              Prabowo dan Jebakan Suksesi Wakil Presiden
              744
              VIEWS
              Share di FacebookShare di TwitterShare di WA

              PRABOWO DAN JEBAKAN SUKSESI WAKIL PRESIDEN

              (Menguji Meritokrasi, Menghindari Politik Dinasti, dan Menemukan Kepentingan Strategis Indonesia)

               

              WartaTerkait

              Merajut Ekosistem : Peluang dan Tantangan Ekonomi Muhammadiyah

              Persatuan adalah Kekuatan Membangun Bangsa: Pesan Salmah Orbayinah di Milad Ke-114 Muhammadiyah

              Ber-Muhammadiyah Itu Butuh Waktu, Bukan Sekadar Jabatan

              Panglima TNI: Muhammadiyah Bukan Hanya Kekuatan Dakwah, tetapi Bagian Penting Sejarah Bangsa

              Shohibul Anshor Siregar

              Oleh : Shohibul Anshor Siregar

              1. Suksesi yang lebih besar daripada persoalan mencari pendamping Presiden

              Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka persoalan politik ketatanegaraan yang tidak boleh diperlakukan sebagai sekadar pergantian personel dalam pemerintahan. Peristiwa ini menghadirkan kesempatan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menguji kembali dasar-dasar pengambilan keputusan politiknya, terutama mengenai siapa yang layak menduduki jabatan Wakil Presiden dan atas pertimbangan apa kelayakan itu ditentukan.

              Dalam keadaan normal, pengisian jabatan Wakil Presiden dapat dipahami sebagai kebutuhan untuk memastikan kesinambungan pemerintahan. Namun, dalam keadaan politik Indonesia sekarang, persoalannya jauh lebih luas. Pilihan Prabowo akan memperlihatkan apakah ia bersedia mengutamakan kepentingan strategis negara daripada kepentingan mempertahankan keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan politik yang mengantarkannya ke Istana.

              Ada risiko Prabowo terperangkap dalam sejumlah antisipasi keliru. Risiko tersebut bersumber dari kecenderungan menganggap kedekatan personal sebagai jaminan loyalitas, menganggap koalisi sebagai ikatan politik yang permanen, dan menganggap pengisian jabatan strategis sebagai kesempatan membayar utang politik.

              Ketiganya dapat menghasilkan keputusan yang tampak aman dalam jangka pendek, tetapi mahal bagi pemerintahan dan negara dalam jangka panjang.

              Persoalan ini menjadi semakin penting karena masa pemerintahan 2024–2029 bukanlah ruang yang cukup panjang untuk melakukan eksperimen politik tanpa orientasi hasil. Indonesia menghadapi tantangan ketahanan pangan, ketidakpastian ekonomi global, transformasi industri, keamanan kawasan, kualitas demokrasi, serta kebutuhan membangun kapasitas negara yang mampu bekerja melampaui kepentingan elektoral.

              Karena itu, pertanyaan yang semestinya diajukan Prabowo bukanlah siapa yang paling dekat dengannya, siapa yang paling loyal kepada partainya, atau siapa yang paling mampu menyenangkan koalisi. Pertanyaannya ialah siapa yang paling dapat menambah kapasitas negara dan memperbesar kemungkinan keberhasilan pemerintahan.

              1. Jebakan pertama: trauma pengkhianatan dan ilusi keamanan organisasional

              Prabowo mempunyai pengalaman panjang dalam politik yang penuh persaingan, konflik kepentingan, dan perubahan persekutuan. Pengalaman tersebut dapat membentuk kebutuhan psikologis dan politik untuk memastikan bahwa orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaannya adalah mereka yang dapat dipercaya.

              Kebutuhan terhadap kepercayaan tentu tidak salah. Presiden memerlukan orang-orang yang dapat bekerja dengan loyalitas, integritas, dan disiplin. Namun, masalah muncul ketika kepercayaan diterjemahkan sebagai kedekatan organisasional, terutama kedekatan dengan partai sendiri.

              Di sinilah kemungkinan munculnya jebakan pertama: menganggap orang yang berasal dari Partai Gerindra lebih aman daripada figur dari luar partai.

              Nama Sufmi Dasco Ahmad, misalnya, mempunyai posisi yang patut diperhitungkan dalam pembicaraan mengenai konfigurasi kekuasaan. Ia bukan politikus tanpa pengalaman. Dasco adalah Ketua Harian DPP Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029. Kedudukannya memperlihatkan pengalaman dalam organisasi partai, parlemen, serta komunikasi politik pemerintahan.

              Namun, kelayakan politik tersebut harus dibedakan dari kelayakan sebagai Wakil Presiden.

              Apakah pengalaman mengelola organisasi partai dan mengoordinasikan politik parlemen otomatis menjadikan seseorang figur terbaik untuk membantu Presiden menghadapi persoalan pangan, fiskal, industri, pertahanan, diplomasi, dan reformasi kelembagaan? Tidak otomatis.

              Demikian pula, kedekatan personal dan organisasional tidak dengan sendirinya menjamin kesetiaan konstitusional. Sejarah politik Indonesia memperlihatkan bahwa loyalitas politik dapat berubah ketika kepentingan dan perhitungan kekuasaan berubah.

              Presiden justru memerlukan Wakil Presiden yang mempunyai kemampuan mengemukakan keberatan, menyampaikan peringatan, dan mengoreksi keputusan yang berisiko merugikan negara. Wakil Presiden yang hanya berfungsi sebagai perpanjangan suara Presiden mungkin memberikan kenyamanan personal, tetapi tidak selalu menambah kualitas pemerintahan.

              Dalam pengertian ini, keamanan Presiden tidak identik dengan keseragaman asal organisasi. Keamanan yang lebih substantif justru diperoleh melalui pembagian tanggung jawab yang jelas, pengawasan konstitusional, transparansi keputusan, dan sistem pertanggungjawaban yang tidak bergantung pada hubungan personal.

              Prabowo perlu membedakan kepercayaan kepada seseorang dari ketergantungan kepada seseorang. Yang pertama diperlukan dalam pemerintahan. Yang kedua dapat menjadi sumber kelemahan.

              1. Jebakan kedua: menganggap KIM Plus sebagai solidaritas yang abadi

              Jebakan berikutnya bersumber dari kebutuhan mempertahankan soliditas Koalisi Indonesia Maju dan kekuatan-kekuatan yang kemudian bergabung dalam konfigurasi KIM Plus.

              Koalisi pemerintahan adalah instrumen untuk memperoleh dukungan politik dan menjalankan agenda pemerintahan. Akan tetapi, koalisi bukanlah komunitas yang mempunyai kepentingan permanen dan tidak berubah. Setiap partai mempunyai kepentingan elektoral, kepentingan organisasi, kepentingan mempertahankan pengaruh, dan kepentingan memperbesar peluang memperoleh kekuasaan.

              Kepentingan-kepentingan itu dapat berjalan searah selama pemerintahan berlangsung. Namun, keselarasan tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai kesamaan orientasi jangka panjang.

              Pemilu 2029 menjadi horizon yang secara alamiah akan mengubah kalkulasi politik masing-masing partai. Partai-partai akan mulai menghitung posisi tawar, perolehan suara, peluang pencalonan presiden dan wakil presiden, serta pembagian jabatan eksekutif dan legislatif.

              Dalam situasi demikian, loyalitas koalisi mempunyai batas. Batas tersebut biasanya ditentukan oleh perubahan perhitungan manfaat dan biaya politik.

              Karena itu, memilih Wakil Presiden semata-mata untuk memelihara perasaan partai-partai pendukung merupakan tindakan yang mengandung risiko. Presiden mungkin berhasil mengurangi ketegangan sesaat, tetapi justru membuka kemungkinan bahwa jabatan Wakil Presiden menjadi instrumen negosiasi elite.

              Kekuasaan politik bukanlah perkawinan permanen. Koalisi merupakan persekutuan kepentingan yang harus terus-menerus dinegosiasikan.

              Prabowo perlu menyadari bahwa partai-partai pendukungnya tidak akan kehilangan kepentingan untuk memenangkan Pemilu 2029 hanya karena mereka pernah berada dalam satu barisan. Sebaliknya, semakin mendekati pemilu, semakin besar kemungkinan setiap partai memperhitungkan keuntungan elektoralnya sendiri.

              Maka, tidak bijaksana apabila jabatan Wakil Presiden dijadikan alat untuk mengamankan solidaritas yang pada dasarnya bersifat sementara.

              1. Jebakan ketiga: politik keluarga dan pengawetan kekuasaan

              Persoalan menjadi lebih serius apabila proses pencarian pengganti Gibran diarahkan oleh intrik kepentingan keluarga politik dan partai-partai yang menjadikan dinasti sebagai instrumen reproduksi kekuasaan.

              Demokrasi tidak melarang seseorang memasuki politik karena hubungan keluarga. Namun, demokrasi yang sehat tidak boleh mengubah hubungan keluarga menjadi hak istimewa untuk memperoleh jabatan publik.

              Perbedaan antara partisipasi politik keluarga dan politik dinasti terletak pada mekanisme reproduksi kekuasaan. Dalam demokrasi, seseorang memperoleh jabatan melalui kompetisi, persetujuan publik, kapasitas, dan pertanggungjawaban. Dalam politik dinasti, hubungan kekerabatan dapat berfungsi sebagai jalan pintas untuk menguasai sumber daya, akses pencalonan, dan posisi strategis.

              Persoalannya bukan sekadar siapa anak siapa, siapa saudara siapa, atau siapa mempunyai hubungan dengan siapa. Persoalannya ialah apakah sistem politik memberikan kesempatan yang setara atau justru mengistimewakan kelompok yang mempunyai akses terhadap pusat kekuasaan.

              Prabowo tidak seharusnya memperpanjang pola tersebut.

              Indonesia membutuhkan pembaruan politik yang menempatkan jabatan publik sebagai amanah konstitusional, bukan sebagai bagian dari warisan organisasi, keluarga, atau transaksi elite. Jika Presiden kembali memilih figur berdasarkan kedekatan dengan jaringan keluarga dan kepentingan dinastik, ia akan kehilangan kesempatan memperlihatkan bahwa pemerintahannya mempunyai keberanian untuk membangun tradisi politik yang berbeda.

              Kepemimpinan nasional harus melampaui kepentingan keluarga, partai, dan kelompok pendukung.

              1. Jalan keluar: meritokrasi sebagai ukuran utama

              Prabowo mempunyai kesempatan untuk keluar dari tiga jebakan tersebut dengan menguji kembali paradigma lama rekrutmen kekuasaan dan mengedepankan meritokrasi.

              Meritokrasi dalam konteks ini bukan sekadar memilih orang yang mempunyai gelar akademik, pengalaman panjang, atau popularitas tinggi. Meritokrasi harus berarti memilih seseorang berdasarkan rekam jejak yang dapat diverifikasi, kompetensi yang relevan dengan tantangan negara, integritas, kapasitas mengambil keputusan, kemampuan bekerja lintas sektor, dan kesediaan mempertanggungjawabkan kewenangannya.

              Dengan ukuran tersebut, calon Wakil Presiden perlu diuji melalui setidaknya lima dimensi.

              Pertama, kapasitas strategis: apakah ia memahami persoalan mendasar Indonesia dan mempunyai kemampuan merumuskan penyelesaiannya?

              Kedua, kapasitas eksekusi: apakah rekam jejaknya memperlihatkan kemampuan mengubah kebijakan menjadi hasil yang dapat diukur?

              Ketiga, integritas: apakah harta kekayaan, hubungan bisnis, kepentingan politik, dan keputusan publiknya dapat diperiksa secara transparan?

              Keempat, independensi konstitusional: apakah ia mampu memberikan pertimbangan yang jujur kepada Presiden, termasuk ketika pertimbangan tersebut tidak menyenangkan?

              Kelima, nilai tambah kelembagaan: apakah kehadirannya akan memperkuat kapasitas pemerintahan atau justru memperbesar ketergantungan pada satu lingkaran kekuasaan?

              Dengan ukuran demikian, asal partai bukan alasan untuk menerima atau menolak seseorang. Yang harus dihindari ialah menjadikan asal partai sebagai pengganti pengujian kompetensi.

              Atas dasar itu, terdapat tiga figur yang layak diuji secara serius, meskipun masing-masing menawarkan jenis keunggulan yang berbeda.

              1. Andi Amran Sulaiman: ketahanan pangan sebagai fondasi ketahanan nasional

              Nama pertama ialah Andi Amran Sulaiman.

              Pertimbangan mengajukan Amran bukan semata-mata karena ia Menteri Pertanian yang sedang menjalankan program swasembada pangan. Pertimbangan yang lebih mendasar ialah bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi ketahanan nasional yang selama ini belum memperoleh tempat sebanding dengan kepentingan pertahanan dalam pengertian militer.

              Indonesia menghadapi ketidakpastian dunia yang tidak hanya berkaitan dengan konflik bersenjata. Perubahan iklim, gangguan rantai pasok, konflik geopolitik, pembatasan ekspor pangan, volatilitas harga komoditas, dan kompetisi memperebutkan sumber daya dapat menimbulkan ancaman serius bagi stabilitas nasional.

              Negara yang mempunyai kekuatan militer tetapi tidak mampu menjamin ketersediaan pangan bagi penduduknya tetap mempunyai kerentanan strategis.

              Ketahanan nasional harus mencakup kemampuan rakyat mempertahankan kehidupan ketika terjadi guncangan ekonomi dan geopolitik. Dalam pengertian itu, pangan bukan hanya komoditas ekonomi dan urusan kementerian teknis. Pangan adalah bagian dari keamanan nasional.

              Amran mempunyai rekam jejak yang patut diperhitungkan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 30,62 juta ton. Produksi padi dalam bentuk gabah kering giling mencapai 60,21 juta ton.

              Capaian lain yang diumumkan Kementerian Pertanian adalah Cadangan Beras Pemerintah yang menembus 5.000.198 ton pada 23 April 2026. Angka tersebut merupakan klaim resmi pemerintah yang patut diperhitungkan dalam evaluasi kemampuan pengelolaan cadangan pangan.

              Namun, angka-angka tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai bukti tunggal bahwa persoalan pangan Indonesia telah selesai. Produksi, stok, distribusi, harga, daya beli, kesejahteraan petani, keberlanjutan lahan, dan ketergantungan terhadap input impor merupakan dimensi yang berbeda. Keberhasilan meningkatkan produksi belum otomatis berarti seluruh persoalan ketahanan pangan telah terselesaikan.

              Justru di sinilah Amran harus diuji lebih jauh. Apakah ia mempunyai kapasitas untuk mengintegrasikan kebijakan pangan dengan kebijakan perdagangan, industri pengolahan, energi, infrastruktur, perlindungan petani, dan diplomasi internasional?

              Apakah ia mampu mengembangkan sistem pangan yang tidak hanya menghasilkan surplus statistik, tetapi juga menjamin keterjangkauan pangan bagi masyarakat miskin dan keberlanjutan pendapatan petani?

              Apakah ia mampu membangun ketahanan pangan yang tidak terlalu bergantung pada keberhasilan satu musim panen atau satu jenis komoditas?

              Apabila jawabannya dapat dibuktikan melalui rekam kerja dan rancangan kebijakan, Amran menawarkan nilai strategis yang melampaui jabatan Menteri Pertanian.

              Indonesia Emas 2045 tidak mungkin dibangun di atas penduduk yang mengalami kerentanan pangan. Bonus demografi tidak akan menghasilkan keunggulan nasional apabila kualitas gizi, kesehatan, pendidikan, dan produktivitas penduduk tidak terjamin.

              Dengan demikian, mengajukan Amran berarti mengajukan paradigma bahwa ketahanan pangan harus ditempatkan sebagai bagian inti dari strategi pembangunan dan keamanan nasional.

              1. Purbaya Yudhi Sadewa: membangun pemberantasan korupsi melalui arsitektur ekonomi negara

              Nama kedua ialah Purbaya Yudhi Sadewa.

              Purbaya menarik bukan karena ia harus dipandang sebagai tokoh yang sempurna, melainkan karena pengalaman teknokratisnya dapat memberikan dimensi berbeda dalam pengelolaan negara. Ia pernah memimpin Kementerian Keuangan sejak 9 September 2025 hingga berakhirnya masa jabatannya pada September 2026, ketika Suahasil Nazara menggantikannya.

              Dalam pembicaraan mengenai Purbaya, perlu dibedakan antara penilaian terhadap riwayat personal dan penilaian terhadap kompetensi profesional. Adanya kontroversi atau pengalaman pemberhentian dari suatu jabatan tidak dengan sendirinya menghapus kapasitas seseorang. Sebaliknya, pengalaman profesional juga tidak otomatis membuktikan integritas. Keduanya harus diuji secara terbuka.

              Gagasan mengajukan Purbaya harus diletakkan dalam kerangka yang lebih besar: Indonesia membutuhkan pendekatan pemberantasan korupsi yang tidak berhenti pada penangkapan pelaku dan pengumuman operasi tangkap tangan.

              Pemberantasan korupsi selama ini terlalu sering dipersepsikan melalui jumlah operasi penindakan, tersangka, dan perkara yang berhasil dibawa ke pengadilan. Padahal, korupsi bukan semata-mata tindakan individu yang menerima uang atau menyalahgunakan kewenangan. Korupsi juga berhubungan dengan desain anggaran, tata kelola pengadaan, struktur insentif, konflik kepentingan, pengawasan penerimaan negara, manipulasi harga, serta jaringan ekonomi-politik yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan berlangsung.

              Karena itu, negara memerlukan strategi yang mampu menemukan dan menutup sumber-sumber reproduksi korupsi.

              Di sinilah instrumen fiskal, perpajakan, kepabeanan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset negara, serta transparansi kepemilikan perusahaan harus menjadi bagian dari arsitektur pemberantasan korupsi.

              Kita perlu mengingat bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejak awal menyediakan instrumen penting untuk mengidentifikasi ketidakwajaran kekayaan pejabat publik. Abdullah Hehamahua, yang pernah memimpin bidang pencegahan di KPK, termasuk tokoh yang menekankan pentingnya dimensi pencegahan dan integritas dalam pemberantasan korupsi.

              LHKPN tidak boleh berhenti menjadi kegiatan administratif mengumpulkan laporan kekayaan. Ia harus dihubungkan dengan pemeriksaan substantif, verifikasi sumber kekayaan, perubahan aset, konflik kepentingan, dan transaksi yang tidak sejalan dengan profil penghasilan penyelenggara negara.

              Data Laporan Tahunan KPK 2025 menunjukkan bahwa tingkat pelaporan LHKPN mencapai 98,51 persen dan tingkat kepatuhan 95,33 persen dari 415.062 wajib lapor. Pada tahun yang sama, jumlah hasil pemeriksaan LHKPN tercatat 341. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa infrastruktur administratif telah berkembang, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kekayaan tidak wajar berhasil diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

              Operasi tangkap tangan tetap penting. Namun, OTT tidak boleh dijadikan ukuran tunggal keberhasilan lembaga antikorupsi. Penangkapan adalah salah satu instrumen penegakan hukum, bukan keseluruhan strategi pemberantasan korupsi.

              Kritik yang perlu diajukan kepada KPK bukan bahwa OTT tidak berguna, melainkan bahwa penindakan yang terlihat publik dapat mendominasi persepsi tentang kinerja antikorupsi, sementara pembenahan sistem yang lebih mendasar justru kurang mendapatkan perhatian.

              Kita juga perlu menghindari kesimpulan bahwa korupsi legislatif lebih besar daripada korupsi eksekutif atau korupsi daerah lebih besar daripada korupsi pusat hanya berdasarkan jumlah perkara atau pemberitaan penindakan. Perbandingan seperti itu memerlukan denominator yang jelas, nilai kerugian, tingkat risiko, volume anggaran, kewenangan, serta metode pengukuran yang konsisten.

              Tanpa itu, statistik penindakan dapat menghasilkan persepsi yang tidak sebanding dengan distribusi korupsi yang sebenarnya.

              Purbaya dapat diuji sebagai figur yang berpotensi membantu Prabowo membangun pendekatan teknokratis terhadap persoalan tersebut. Pengalaman di bidang keuangan negara dapat menjadi modal untuk menghubungkan kebijakan fiskal, transparansi transaksi, pengawasan anggaran, dan pencegahan penyalahgunaan sumber daya publik.

              Yang dibutuhkan bukan perburuan simbolis terhadap pelaku korupsi ke tempat-tempat yang jauh dan spektakuler, melainkan kemampuan mengidentifikasi titik-titik kebocoran yang sesungguhnya, menutup saluran pencucian uang, memperkuat pengawasan transaksi, dan mengurangi peluang korupsi sejak proses pengambilan keputusan anggaran.

              Negara tidak boleh hanya sibuk menangkap koruptor setelah uang hilang. Negara harus mampu membuat korupsi semakin sulit dilakukan, semakin mudah dideteksi, dan semakin mahal konsekuensinya.

              1. Hidayat Nur Wahid: pilihan politik yang tidak harus tunduk pada primordialisme partai

              Jika Prabowo tetap menghendaki seorang figur yang berasal dari partai politik, nama yang patut dipertimbangkan ialah Hidayat Nur Wahid.

              Hidayat mempunyai pengalaman panjang dalam kehidupan politik nasional. Ia pernah menjadi Presiden Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera, Ketua MPR RI periode 2004–2009, dan Wakil Ketua MPR dalam beberapa periode berikutnya. Pada periode 2024–2029, ia kembali menjadi anggota MPR dari Fraksi PKS.

              Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa Hidayat bukan figur yang baru mengenal kerja kelembagaan. Ia mempunyai pengalaman memimpin organisasi politik, berhadapan dengan dinamika parlemen, dan mengelola institusi yang mempunyai kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan.

              Ada beberapa alasan mengapa namanya patut dipertimbangkan.

              Pertama, pengalaman memimpin MPR memberinya pemahaman mengenai konstitusi dan relasi antarlembaga negara. Ini relevan karena pengisian jabatan Wakil Presiden kali ini justru berlangsung melalui mekanisme MPR.

              Kedua, pengalaman politiknya memberikan modal untuk membangun komunikasi dengan kekuatan-kekuatan politik yang berbeda. Kemampuan tersebut dapat membantu Presiden mengelola hubungan antara pemerintah dan parlemen tanpa harus mengubah jabatan Wakil Presiden menjadi instrumen transaksi partai.

              Ketiga, latar belakang organisasi dan keilmuannya dapat memberikan dimensi tersendiri dalam pembicaraan mengenai etika kekuasaan, kehidupan konstitusional, dan tanggung jawab publik.

              Keempat, pengalamannya di PKS memperlihatkan bahwa seseorang dapat mempunyai identitas kepartaian yang kuat tanpa harus berasal dari lingkaran partai Presiden.

              Tentu saja, Hidayat tidak boleh memperoleh rekomendasi hanya karena pengalaman politik dan organisasinya. Ia juga harus diuji berdasarkan kemampuan eksekutif, pemahaman ekonomi, kapasitas koordinasi pemerintahan, integritas, dan kesediaan bekerja dalam pembagian kewenangan yang jelas dengan Presiden.

              Namun, jika Prabowo ingin memilih figur partai, pertimbangannya seharusnya tidak berhenti pada partai mana yang paling dekat dengan Gerindra atau paling besar kontribusinya dalam koalisi.

              Hidayat menawarkan kemungkinan bahwa Presiden dapat memilih seorang politikus berpengalaman dari luar partainya tanpa harus menyerahkan prinsip meritokrasi kepada tuntutan transaksi koalisi.

              1. Mengapa tiga nama tersebut perlu dibandingkan secara terbuka

              Ketiga nama tersebut menawarkan modal yang berbeda.

              Amran mempunyai kekuatan pada bidang pangan, produksi pertanian, dan agenda ketahanan nasional. Purbaya mempunyai pengalaman teknokratis dalam pengelolaan ekonomi dan fiskal negara. Hidayat mempunyai pengalaman politik, konstitusional, dan kelembagaan.

              Perbedaan itu justru harus menjadi dasar pengujian, bukan alasan untuk memaksakan satu figur sebagai pilihan yang sudah pasti.

              Presiden perlu meminta masing-masing calon memaparkan rancangan kontribusinya terhadap pemerintahan hingga 2029. Rancangan tersebut harus mempunyai sasaran, indikator, pembagian tanggung jawab, risiko, dan mekanisme evaluasi.

              Misalnya, calon yang mengajukan agenda ketahanan pangan harus dapat menjelaskan bagaimana mengatasi kerentanan produksi, ketergantungan input, distribusi, dan keterjangkauan harga.

              Calon yang mengajukan agenda antikorupsi harus dapat menjelaskan bagaimana mengintegrasikan pengawasan fiskal, penelusuran aset, transparansi pengadaan, reformasi birokrasi, dan penegakan hukum.

              Calon yang mengajukan agenda politik kelembagaan harus dapat menjelaskan bagaimana membangun hubungan yang produktif antara Presiden, MPR, DPR, partai politik, dan masyarakat sipil.

              Pengujian semacam ini akan memperlihatkan perbedaan antara popularitas dan kapasitas. Publik tidak cukup diberi informasi mengenai siapa yang dicalonkan. Publik juga perlu mengetahui mengapa orang tersebut dianggap layak.

              1. Ujian kepemimpinan Prabowo

              Pengunduran diri Gibran memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang tidak semata-mata diukur dari kemampuan mengonsolidasikan kekuasaan.

              Konsolidasi memang penting. Namun, konsolidasi tidak boleh berubah menjadi ketergantungan kepada lingkaran politik yang sama, apalagi menjadi pembenaran untuk mengabaikan kompetensi.

              Presiden yang kuat bukan Presiden yang selalu dikelilingi oleh orang-orang yang berasal dari organisasi yang sama. Presiden yang kuat adalah Presiden yang mampu mengumpulkan orang-orang terbaik, membangun pembagian tanggung jawab yang jelas, dan memberi ruang kepada kritik yang berorientasi pada kepentingan negara.

              Prabowo pernah mengalami perubahan posisi politik yang sangat besar. Ia pernah menjadi rival Joko Widodo dalam dua pemilihan presiden, kemudian masuk ke kabinet pemerintahan Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan, dan akhirnya memenangkan Pilpres 2024 bersama Gibran. Pengalaman itu memperlihatkan bahwa politik Indonesia memungkinkan perubahan hubungan dan konfigurasi kekuasaan yang sebelumnya sulit dibayangkan.

              Pengalaman tersebut semestinya memberi pelajaran bahwa perbedaan politik masa lalu tidak selalu menjadi penghalang kerja sama, sebagaimana kedekatan politik masa kini tidak menjamin kesamaan kepentingan pada masa mendatang.

              Karena itu, Prabowo tidak seharusnya merasa wajib memilih Wakil Presiden dari lingkungan yang paling dekat dengannya. Ia mempunyai kesempatan untuk memperlihatkan bahwa kepentingan Indonesia dapat ditempatkan di atas kepentingan organisasi dan keluarga politik.

              Jabatan Wakil Presiden bukan hadiah bagi partai, bukan kompensasi bagi keluarga politik, dan bukan instrumen untuk meredakan kecemasan personal seorang Presiden.

              Jabatan itu adalah bagian dari arsitektur konstitusional negara.

              Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang memperkuat kapasitas Presiden, bukan sekadar memperkuat lingkaran politik Presiden.

              Apabila Prabowo berani menempatkan meritokrasi sebagai dasar pengambilan keputusan, ia dapat mengubah sebuah situasi yang semula berpotensi menjadi krisis politik menjadi kesempatan membangun tradisi pemerintahan yang lebih sehat.

              Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Prabowo bukanlah seberapa berhasil ia mengamankan loyalitas orang-orang di sekelilingnya, melainkan seberapa jauh ia mampu meninggalkan sistem yang membuat negara bergantung pada loyalitas personal.

              Indonesia tidak kekurangan orang yang ingin memperoleh kekuasaan. Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani memilih orang berdasarkan kemampuan mereka memperkuat negara, sekalipun orang tersebut tidak berasal dari partainya sendiri.

              Share98Tweet62Send
              Previous Post

              Rektor UMSU Paparkan Progres Persiapan Muktamar ke-49 Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah 2027

              Next Post

              Panglima TNI: Muhammadiyah Bukan Hanya Kekuatan Dakwah, tetapi Bagian Penting Sejarah Bangsa

              admin

              admin

              InfoLain

              BeritaMu

              Merajut Ekosistem : Peluang dan Tantangan Ekonomi Muhammadiyah

              19/11/2026
              BeritaMu

              Persatuan adalah Kekuatan Membangun Bangsa: Pesan Salmah Orbayinah di Milad Ke-114 Muhammadiyah

              19/11/2026
              BeritaMu

              Ber-Muhammadiyah Itu Butuh Waktu, Bukan Sekadar Jabatan

              19/11/2026
              Next Post

              Ber-Muhammadiyah Itu Butuh Waktu, Bukan Sekadar Jabatan

              Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

              Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

              Stay Connected

                • Trending
                • Comments
                • Latest

                Kepemimpinan IMM: Dari Nilai Hingga Transformasi Gerakan

                03/10/2025

                Kaprodi MPI SPs UMJ Hadiri Muktamar Hidayatul Qur’an di Makkah

                05/09/2024

                MPI PWM Jateng Gelar Pesantren Digital Ramadan, Siapkan Jurnalis Muda Andal!

                18/03/2025

                BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem Enam Hari di Sumut akibat IOD Negatif

                26/11/2025

                Perkuat Internasionalisasi Muhammadiyah, PCIM Arab Saudi Kuatkan Kelembagaan

                0

                Cerita Perkembangan dan Corak Beragam Islam di Amerika

                0

                Ngaji on the Street Makin Asyik saat Belajar Qiroah

                0

                Kompak, Walikota Melton dan Orang tua Siswa Takjub dengan Muhammadiyah Australia College

                0

                Persatuan adalah Kekuatan Membangun Bangsa: Pesan Salmah Orbayinah di Milad Ke-114 Muhammadiyah

                19/11/2026

                Merajut Ekosistem : Peluang dan Tantangan Ekonomi Muhammadiyah

                19/11/2026

                Ber-Muhammadiyah Itu Butuh Waktu, Bukan Sekadar Jabatan

                19/11/2026

                Panglima TNI: Muhammadiyah Bukan Hanya Kekuatan Dakwah, tetapi Bagian Penting Sejarah Bangsa

                19/11/2026
                Virtumu – Muhammadiyah All Channel

                Virtumu adalah kumpulan ragam informasi muhammadiyah dari berbagai kanal internet, dengan harapan akan menjadi wahana warta terpadu.

                Follow Us

                Kategori Info

                • BeritaMu (30,487)
                • Hukum Islam (1,633)
                • Kabar PTMA (4,458)
                • KesehatanMu (70)
                • Majelis Virtual (6)
                • Muktamar48 (7)
                • ortomMu (15)
                • sekolahMu (10)
                • Uncategorized (7,428)

                Info terbaru

                Persatuan adalah Kekuatan Membangun Bangsa: Pesan Salmah Orbayinah di Milad Ke-114 Muhammadiyah

                19/11/2026

                Merajut Ekosistem : Peluang dan Tantangan Ekonomi Muhammadiyah

                19/11/2026

                Ber-Muhammadiyah Itu Butuh Waktu, Bukan Sekadar Jabatan

                19/11/2026
                • Tentang
                • Sumber
                • Advertise
                • Privacy & Policy
                • Contact

                © 2025 VM - Virtual Muhammadiyah by Virtumu1912.

                No Result
                View All Result

                © 2025 VM - Virtual Muhammadiyah by Virtumu1912.

                Welcome Back!

                Sign In with Facebook
                Sign In with Google
                OR

                Login to your account below

                Forgotten Password?

                Retrieve your password

                Please enter your username or email address to reset your password.

                Log In