Sahabatku Hasyimsyah Nasution (5):
Apakah Berpikir Kritis Bertentangan dengan Beragama?

Oleh : Shohibul Anshor Siregar
Keyakinan yang kuat tidak semestinya takut terhadap pertanyaan, dan pikiran yang kritis tidak harus berakhir dengan penolakan terhadap agama.
Ada pertanyaan yang kerap muncul ketika agama dan akal dibicarakan bersama: sampai sejauh mana seseorang boleh mempertanyakan sesuatu yang diyakininya benar? Bagi sebagian orang, pertanyaan dapat dianggap sebagai tanda keraguan. Bagi yang lain, kemampuan mempertanyakan justru menjadi syarat agar keyakinan tidak berubah menjadi kepatuhan tanpa pemahaman.
Perdebatan ini tidak sederhana. Manusia dapat meyakini sesuatu karena pendidikan keluarga, pengalaman hidup, tradisi, argumentasi, atau gabungan dari semuanya. Keyakinan juga dapat menjadi sumber makna, keteguhan, dan solidaritas. Namun, ketika keyakinan digunakan untuk menilai persoalan yang berdampak pada orang lain, pertanyaan tentang alasan dan penafsiran tidak dapat dihindari.
Kita perlu membedakan tindakan mempertanyakan dari tindakan merendahkan. Memeriksa alasan sebuah pendapat tidak sama dengan menghina orang yang memegangnya. Menguji penafsiran tidak otomatis berarti menolak agama. Demikian pula, menerima suatu keyakinan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap penafsiran yang mengatasnamakannya benar.
Perbedaan ini penting karena kehidupan intelektual membutuhkan ruang untuk mengajukan pertanyaan tanpa menjadikan perbedaan pendapat sebagai permusuhan. Tanpa ruang tersebut, kekeliruan sulit diperbaiki dan kewibawaan seseorang dapat menggantikan pemeriksaan terhadap alasan.
Ketika pertanyaan dianggap sebagai ancaman
Dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak selalu membedakan antara kritik terhadap gagasan dan serangan terhadap identitas. Ketika seseorang mempertanyakan penafsiran agama, pertanyaan itu mungkin diterima sebagai penolakan terhadap kelompok atau tradisi yang dihormati. Sebaliknya, orang yang mengajukan kritik dapat tergoda menganggap setiap keberatan sebagai bukti bahwa lawan bicaranya tidak rasional.
Kedua reaksi tersebut menghambat perdebatan. Kritik yang baik perlu menyebutkan klaim yang diperiksa, alasan yang digunakan, serta bukti atau pertimbangan yang mendukung penilaiannya. Orang yang menerima kritik juga perlu membedakan antara penghinaan pribadi dan pertanyaan yang memang menuntut jawaban.
Masalahnya menjadi lebih serius ketika perbedaan penafsiran berhubungan dengan kekuasaan. Jika satu kelompok memiliki kewenangan untuk menentukan pendapat mana yang boleh disampaikan, kritik tidak lagi berhadapan hanya dengan argumen. Ia juga berhadapan dengan kemungkinan kehilangan kedudukan, akses, atau penerimaan sosial.
Dalam situasi seperti itu, tuntutan agar orang berpikir kritis tidak cukup disampaikan sebagai nasihat individual. Masyarakat juga memerlukan ruang diskusi yang aman, kebiasaan menjawab keberatan dengan alasan, serta lembaga pendidikan yang tidak menghukum pertanyaan hanya karena pertanyaan tersebut mengganggu pandangan yang telah mapan.
Berpikir kritis bukan kebiasaan menolak segala sesuatu. Ia adalah kesediaan memeriksa klaim, membedakan tingkat kekuatan alasan, mengenali batas pengetahuan, dan mengubah pendapat ketika alasan yang lebih kuat tersedia.
Pelajaran dari Ibn Rushd
Salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam yang dapat membantu kita membahas persoalan ini ialah Ibn Rushd, filsuf Andalusia abad ke-12 yang dikenal dalam tradisi Latin sebagai Averroes. Dalam karyanya yang lazim diterjemahkan sebagai The Decisive Treatise, ia membahas hubungan antara penyelidikan filosofis dan hukum keagamaan. Secara umum, karyanya menelaah apakah kegiatan berfilsafat dan menggunakan penalaran demonstratif dapat dibenarkan dalam kerangka agama.
Pemikiran Ibn Rushd tumbuh dalam konteks intelektual dan keagamaan yang berbeda dari masyarakat Indonesia masa kini. Karena itu, gagasannya tidak tepat dipindahkan secara langsung seolah-olah ia sedang menulis panduan untuk perdebatan di media sosial atau sistem pendidikan modern. Nilainya bagi pembaca sekarang terletak pada persoalan yang ia hadapi: bagaimana hubungan antara penalaran, penafsiran, dan komitmen keagamaan dapat dipikirkan secara serius?
Ibn Rushd memberi tempat penting bagi penyelidikan filosofis dalam pembahasannya tentang hubungan filsafat dan agama. Namun, pemikirannya juga melibatkan kerangka hukum, penafsiran, dan teori pengetahuan yang khas. Ia bukan sekadar mengajarkan bahwa semua pendapat harus diterima atau bahwa setiap orang dapat menafsirkan semua persoalan tanpa batas.
Justru karena itu, membaca Ibn Rushd memerlukan kehati-hatian. Ia membantu menunjukkan bahwa hubungan akal dan agama telah menjadi persoalan intelektual yang serius dalam tradisi pemikiran Islam. Tetapi ia tidak boleh disederhanakan menjadi slogan bahwa agama selalu mendukung setiap bentuk kritik, sebagaimana ia juga tidak tepat digambarkan sebagai tokoh yang menganggap penalaran dan keyakinan selalu bertentangan.
Pertanyaan yang dapat kita bawa ke masa kini ialah bagaimana suatu tradisi intelektual mengembangkan cara untuk menguji alasan, menghadapi perbedaan penafsiran, dan menentukan batas klaim pengetahuan.
Berpikir kritis bukan berarti menganggap semua pendapat sama
Salah satu kesalahpahaman tentang berpikir kritis ialah anggapan bahwa keterbukaan mengharuskan kita memperlakukan setiap pendapat sebagai sesuatu yang sama kuat. Padahal, keterbukaan tidak menghapus perbedaan mutu argumentasi.
Seseorang dapat mengemukakan pendapat berdasarkan pengalaman pribadi. Orang lain dapat mengajukan klaim yang didukung penelitian sistematis. Keduanya boleh dibicarakan, tetapi kekuatan pembuktiannya tidak otomatis setara. Demikian pula, penafsiran terhadap teks perlu dinilai melalui ketepatan pembacaan, konteks, koherensi argumentasi, dan kesesuaiannya dengan bukti yang relevan.
Berpikir kritis tidak berarti menolak tradisi hanya karena tradisi itu tua. Ia juga tidak berarti menerima tradisi hanya karena diwariskan selama berabad-abad. Tradisi dapat menyimpan pengetahuan dan pengalaman yang berharga, tetapi penafsiran manusia terhadap tradisi tetap dapat diperiksa.
Prinsip serupa berlaku terhadap otoritas. Keahlian seseorang patut diperhitungkan, terutama ketika persoalan yang dibahas membutuhkan pengetahuan khusus. Namun, keahlian tidak menghapus kebutuhan untuk memberikan alasan. Menghormati seorang ahli berbeda dari menganggap bahwa setiap pernyataannya tidak mungkin keliru.
Dalam konteks agama, hal ini menuntut pembedaan antara teks, penafsiran terhadap teks, pendapat seorang pemimpin, dan kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga. Keempatnya dapat saling berhubungan, tetapi tidak boleh dianggap identik. Pendapat seseorang yang disampaikan atas nama agama tetap merupakan pendapat yang perlu dipahami dalam konteks argumentasi dan kewenangannya.
Pembedaan tersebut tidak menyelesaikan semua perdebatan. Namun, ia membantu mencegah satu penafsiran manusia mengambil posisi seolah-olah tidak mungkin dipertanyakan.
Bagaimana dengan penghormatan terhadap keyakinan?
Kebebasan berpikir sering dipertentangkan dengan penghormatan terhadap agama. Seolah-olah masyarakat harus memilih antara membiarkan kritik berlangsung tanpa batas atau melindungi keyakinan dengan membatasi pertanyaan.
Pertentangan itu terlalu sederhana. Penghormatan terhadap manusia tidak mengharuskan penerimaan terhadap seluruh pendapatnya. Sebaliknya, perbedaan pendapat tidak memberikan izin untuk merendahkan martabat seseorang.
Seseorang dapat mengkritik argumen keagamaan, menolak suatu penafsiran, atau mempertanyakan kebijakan yang menggunakan alasan agama, tanpa menjadikan penghinaan terhadap pemeluknya sebagai tujuan. Kritik yang bertanggung jawab berusaha menunjukkan apa yang dianggap bermasalah dan mengapa. Ia tidak menggantikan argumentasi dengan prasangka terhadap identitas.
Pada saat yang sama, penghormatan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membungkam semua pertanyaan. Jika sebuah gagasan memengaruhi kebijakan publik, hak warga, pendidikan, atau penggunaan kekuasaan, masyarakat perlu memiliki kesempatan untuk membahas alasan dan konsekuensinya. Perdebatan yang sehat memungkinkan keyakinan hadir di ruang publik sekaligus mengakui bahwa kebijakan yang mengikat orang banyak harus dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka yang terkena dampaknya.
Ini tidak berarti semua persoalan agama dapat diputuskan hanya dengan ukuran yang sama. Perbedaan antara pertanyaan teologis, penafsiran teks, klaim empiris, dan kebijakan publik perlu diperhatikan. Klaim tentang suatu pengalaman spiritual, misalnya, tidak selalu memiliki jenis pembuktian yang sama dengan klaim mengenai dampak suatu kebijakan. Berpikir kritis menuntut kita memilih cara pemeriksaan yang sesuai dengan jenis klaim yang sedang dibicarakan.
Mengapa masyarakat membutuhkan keberanian intelektual?
Masyarakat membutuhkan orang yang mampu mempelajari tradisi, memahami argumen, dan mengajukan kritik tanpa terburu-buru menyimpulkan. Keberanian intelektual bukan keberanian untuk selalu berbeda atau sengaja menentang pendapat umum. Ia adalah kesediaan mempertahankan pertanyaan yang penting meskipun jawabannya tidak mudah, sekaligus kesediaan mengoreksi diri ketika bukti atau alasan menunjukkan kelemahan posisi sendiri.
Keberanian semacam itu membutuhkan disiplin. Orang perlu membaca sumber sebelum menilai, membedakan fakta dari interpretasi, dan tidak mengubah dugaan menjadi kepastian. Ia juga perlu mendengarkan keberatan secara sungguh-sungguh, bukan sekadar menunggu kesempatan untuk membalas.
Bagi lembaga pendidikan, tantangannya ialah menciptakan lingkungan yang menghargai ketelitian sekaligus membuka ruang perdebatan. Mahasiswa tidak cukup dilatih mengingat pendapat tokoh. Mereka perlu belajar menjelaskan argumen, menilai bukti, mengenali kelemahan penalaran, dan memahami konteks sejarah gagasan. Pendidikan yang hanya mengajarkan jawaban tanpa melatih cara memeriksa alasan berisiko menghasilkan kepatuhan, bukan pemahaman.
Bagi kehidupan keagamaan, tantangannya bukan menghapus otoritas atau tradisi. Tantangannya ialah membangun cara menggunakan otoritas yang tidak mengubah penghormatan menjadi larangan berpikir. Tradisi intelektual dapat terus hidup ketika orang memiliki kesempatan mempelajarinya, menafsirkan persoalannya, dan mendiskusikan perbedaan secara bertanggung jawab.
Dari akal menuju tanggung jawab
Pembahasan tentang Ibn Rushd mengingatkan kita bahwa hubungan antara penalaran dan agama tidak dapat diringkas menjadi pertentangan sederhana. Sejarah pemikiran Islam memuat perdebatan tentang pengetahuan, penafsiran, dan legitimasi penyelidikan filosofis. Warisan itu patut dibaca dalam konteksnya, bukan dipaksa menjadi pembenaran bagi posisi modern yang telah kita pilih sebelumnya.
Dari perdebatan tersebut, kita dapat menarik satu pelajaran umum: keyakinan, pengetahuan, dan otoritas perlu dibedakan agar hubungan di antara ketiganya dapat diperiksa dengan lebih cermat. Keyakinan memberi orientasi bagi pemeluknya. Penalaran membantu menguji konsistensi dan alasan. Otoritas dapat menyediakan pengetahuan serta bimbingan, tetapi penggunaannya tetap membutuhkan tanggung jawab.
Ketiganya dapat saling mendukung, tetapi juga dapat mengalami ketegangan. Ketegangan itu tidak harus diselesaikan dengan membungkam salah satu pihak. Ia dapat menjadi kesempatan untuk memperjelas jenis klaim yang diajukan, batas kewenangan yang dimiliki, dan alasan yang membuat suatu pendapat layak diterima.
Pada akhirnya, berpikir kritis tidak harus menjadi lawan agama. Ia dapat menjadi bagian dari usaha manusia untuk memahami keyakinan, membedakan ajaran dari penafsiran, dan menilai penggunaan otoritas secara bertanggung jawab. Namun, hubungan ini tidak akan terwujud hanya melalui ajakan agar setiap orang berpikir mandiri. Kita juga perlu memahami bagaimana penafsiran dibentuk, siapa yang memperoleh kewenangan untuk menetapkan makna, dan bagaimana kekuasaan memengaruhi apa yang dapat dikatakan atau dipertanyakan.
Pertanyaan terakhir itu membawa kita ke persoalan berikutnya. Siapa yang berhak menentukan makna agama di ruang publik? Bagaimana suatu penafsiran memperoleh kewibawaan, dan kapan kewibawaan berubah menjadi kekuasaan yang membatasi orang lain?
Itulah pokok artikel selanjutnya: “Siapa yang Berhak Menentukan Makna Agama di Ruang Publik?”






