Bangsa besar bukan hanya mengenang para pahlawan, tetapi juga memuliakan mereka dalam kehidupan nyata. Namun, ada kelompok pahlawan yang jasanya sering terlupakan. Mereka adalah para guru yang telah berjasa besar bagi bangsa.
Penghormatan kepada guru sering kali berhenti pada pidato dan seremoni. Padahal, jasa mereka melampaui tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Jauh sebelum Indonesia merdeka, guru telah menumbuhkan kesadaran kebangsaan. Mereka mendidik rakyat untuk berpikir merdeka di tengah penjajahan.
Sejarah mencatat banyak tokoh besar bangsa pernah menjadi pendidik. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa untuk membangun harga diri pribumi. Ia juga menumbuhkan kesadaran nasional melalui pendidikan.
KH Ahmad Dahlan menggunakan sekolah sebagai sarana pembebasan. Melalui Muhammadiyah, ia melawan kebodohan dan keterbelakangan masyarakat.
KH Hasyim Asy’ari membangun kader bangsa melalui pendidikan pesantren. Ia kemudian mengobarkan semangat perjuangan melalui Resolusi Jihad. Bahkan, Jenderal Soedirman mengawali pengabdiannya sebagai seorang guru.
Mereka memahami bahwa penjajahan tidak hanya menaklukkan wilayah. Penjajahan juga berusaha menguasai pikiran manusia. Karena itu, perjuangan tidak selalu dengan mengangkat senjata. Pendidikan menjadi jalan awal membangun kesadaran kemerdekaan.
Dari ruang kelas, surau, pesantren, dan sekolah tumbuh kesadaran kebangsaan. Rakyat mulai memahami hak menentukan nasib sendiri. Tidak berlebihan jika pendidikan disebut sebagai salah satu fondasi kemerdekaan. Para guru turut menyiapkan jalan bagi lahirnya Indonesia merdeka.
Guru Membangun Kesadaran, Negara Belum Menuntaskan Penghargaan
Setelah kemerdekaan diraih, muncul pertanyaan yang patut direnungkan. Apakah negara telah membalas jasa para guru secara layak?
Berbagai program perbaikan pendidikan memang telah dilaksanakan. Namun, persoalan mendasar guru masih terus berlangsung. Kesejahteraan rendah, beban administrasi, dan lemahnya perlindungan hukum. Penghormatan sosial terhadap profesi guru juga semakin menghadapi tantangan.
Persoalan paling nyata terlihat pada kesejahteraan. Banyak guru, khususnya guru honorer, masih hidup jauh dari sejahtera. Data GoodStats yang mengutip survei Dompet Dhuafa dan Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) 2024 menunjukkan kenyataan tersebut.
Sebanyak 74,3 persen guru honorer menerima penghasilan di bawah Rp2 juta. Bahkan, 20,5 persen di antaranya menerima kurang dari Rp500 ribu. Angka tersebut bukan sekadar statistik tentang penghasilan guru. Di baliknya, ada ribuan pendidik yang berjuang memenuhi kebutuhan keluarga.
Setiap hari, mereka mengajar dan membentuk karakter generasi muda. Namun, penghasilan mereka sering tidak mencukupi kebutuhan dasar. Banyak guru akhirnya mencari pekerjaan tambahan untuk bertahan hidup. Ada yang berdagang, bertani, menjadi pengemudi ojek daring, atau buruh.
Sungguh ironis, negara menuntut guru melahirkan generasi unggul. Namun, sebagian guru justru kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita mengharapkan pendidikan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas. Sayangnya, pelaku utama pendidikan belum semuanya hidup sejahtera.
Persoalan berikutnya menyangkut beban administrasi yang berlebihan. Tidak sedikit guru menghabiskan waktu untuk menyelesaikan berbagai dokumen. Mereka harus mengisi laporan dan memenuhi kewajiban birokrasi. Akibatnya, waktu mempersiapkan pembelajaran menjadi semakin terbatas.
Guru seharusnya fokus mendidik dan membimbing peserta didik. Namun, berbagai tuntutan administratif sering menyita energi mereka. Akibatnya, profesi guru semakin jauh dari hakikat pendidikan. Padahal, guru membutuhkan waktu memahami kebutuhan setiap peserta didik.
Persoalan lain muncul dalam perlindungan hukum profesi guru. Dalam berbagai kasus, guru menghadapi ancaman pelaporan hukum. Situasi itu muncul ketika mereka menjalankan fungsi pembinaan dan disiplin. Tentu, tindakan kekerasan terhadap peserta didik tidak dapat dibenarkan.
Namun, negara harus membedakan kekerasan dan tindakan pendidikan proporsional. Guru membutuhkan kepastian hukum ketika menjalankan tanggung jawab profesional. Tanpa perlindungan yang jelas, guru dapat mengajar dalam ketakutan. Padahal, pendidikan membutuhkan ketegasan dan keberanian moral.
Guru juga harus mampu memberikan keteladanan kepada peserta didik. Namun, kecemasan terhadap kriminalisasi dapat melemahkan peran tersebut. Kita tidak boleh membiarkan guru kehilangan keberanian mendidik.
Artikel Bangsa Ini Jangan Durhaka kepada Gurunya Sendiri pertama kali tampil pada PWMU.CO.



