Sahabatku Hasyimsyah Nasution (3): Agama Tidak Cukup Berhenti sebagai Seruan Moral
Oleh : Shohibul Anshor Siregar
Ukuran sosial sebuah keyakinan tidak hanya tampak dalam apa yang diucapkan pemeluknya, tetapi juga dalam hubungan antarmanusia yang dibentuk atas nama keyakinan tersebut.
Agama memiliki tempat penting dalam kehidupan banyak orang Indonesia. Ia hadir dalam keluarga, pendidikan, perayaan, kegiatan sosial, percakapan publik, dan perdebatan tentang arah kehidupan bersama. Bahasa agama juga kerap digunakan untuk menyampaikan harapan tentang kejujuran, kepedulian, keadilan, dan tanggung jawab. Kehadiran ini menunjukkan bahwa agama bukan sekadar persoalan keyakinan pribadi. Bagi banyak orang, agama ikut memberi makna pada tindakan dan hubungan sosial.
Namun, pengaruh sosial agama menimbulkan pertanyaan yang tidak dapat dijawab hanya dengan melihat seberapa sering ajaran moral disampaikan. Mengapa pesan tentang keadilan dapat hidup berdampingan dengan praktik yang tidak adil? Mengapa seruan tentang kepedulian tidak selalu membuat orang memperhatikan mereka yang berada dalam kesulitan? Mengapa masyarakat yang memiliki bahasa moral yang kuat tetap perlu berjuang menghadapi penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, dan ketimpangan?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan alasan untuk merendahkan agama. Justru, pertanyaan tersebut penting karena agama dianggap memiliki arti bagi kehidupan manusia. Jika agama dipandang mampu membimbing tindakan, kita perlu memeriksa bagaimana bimbingan itu bekerja, hambatan apa yang dihadapinya, dan keadaan sosial apa yang memungkinkan nilai moral diwujudkan.
Masalahnya bukan sekadar apakah masyarakat memiliki ajaran yang baik. Masalahnya juga menyangkut bagaimana ajaran dipahami, siapa yang menafsirkannya, lembaga apa yang menggunakannya, serta hubungan sosial apa yang dibentuk melalui penafsiran tersebut.
Dari keyakinan pribadi menuju kehidupan bersama
Keyakinan dapat memberi seseorang alasan untuk menolong orang lain, menahan diri dari tindakan yang merugikan, atau mempertanggungjawabkan keputusan. Dalam kehidupan sosial, nilai keagamaan juga dapat mendorong solidaritas, membangun jaringan pertolongan, dan menggerakkan orang untuk merespons penderitaan yang diabaikan oleh lembaga formal.
Namun, keyakinan pribadi dan hasil sosial tidak selalu berhubungan secara langsung. Seseorang dapat meyakini keadilan sebagai prinsip luhur, tetapi tetap membela keputusan yang menguntungkan kelompoknya. Sebuah organisasi dapat mengutamakan bahasa kesalehan, tetapi tidak memiliki prosedur yang memadai untuk menangani penyalahgunaan wewenang. Suatu kelompok dapat menekankan kepedulian kepada sesama, tetapi membatasi kepedulian itu hanya kepada orang yang dianggap dekat atau serupa.
Contoh-contoh tersebut tidak membuktikan bahwa agama menyebabkan ketidakadilan. Kesimpulan seperti itu terlalu sederhana. Contoh tersebut memperlihatkan bahwa nilai moral selalu memasuki kehidupan sosial melalui manusia, penafsiran, kebiasaan, dan lembaga. Semua unsur itu dapat mendukung pelaksanaan nilai, tetapi juga dapat membatasi atau mengalihkannya.
Karena itu, penting membedakan antara ajaran moral, pemahaman manusia terhadap ajaran tersebut, dan akibat sosial dari tindakan yang dilakukan atas dasar pemahaman itu. Ketiganya berkaitan, tetapi tidak identik.
Pembedaan ini membantu kita menghindari dua kesalahan. Kesalahan pertama ialah menganggap bahwa keberadaan ajaran yang luhur dengan sendirinya menjamin kehidupan sosial yang adil. Kesalahan kedua ialah menyimpulkan bahwa kegagalan sebagian pemeluk atau lembaga membuktikan bahwa seluruh agama tidak memiliki daya moral. Kedua kesimpulan itu mengabaikan kerumitan hubungan antara keyakinan dan masyarakat.
Membaca Hasyimsyah Nasution melalui persoalan masyarakat beradab
Dalam tulisannya “Syariat Islam Menjadi Dasar Membangun Masyarakat Beradab”, yang diterbitkan dalam Buletin Taqwa Universitas Medan Area pada 2019, Hasyimsyah Nasution menghubungkan pembicaraan tentang masyarakat beradab dengan pengetahuan, keyakinan keagamaan, kebenaran, keadilan, dan sikap membantu sesama.
Hubungan tersebut memberi titik masuk untuk mempertanyakan fungsi sosial agama. Agama tidak hanya dibicarakan sebagai kumpulan pernyataan tentang apa yang benar atau salah, tetapi juga dalam kaitannya dengan kehidupan bersama yang hendak dibangun. Dalam pembacaan ini, pertanyaan pentingnya ialah bagaimana keyakinan dan nilai memperoleh bentuk dalam tindakan manusia.
Pertanyaan itu membuka ruang bagi pemeriksaan yang lebih konkret. Apakah prinsip keadilan tercermin dalam cara suatu lembaga membuat keputusan? Apakah kepedulian tampak dalam perlakuan terhadap orang yang tidak memiliki kekuasaan? Apakah perbedaan pendapat dapat dibicarakan tanpa merendahkan martabat pihak lain? Apakah pemimpin yang menggunakan bahasa moral bersedia mempertanggungjawabkan keputusan yang diambilnya?
Pertanyaan tersebut merupakan pengembangan analitis atas persoalan masyarakat beradab. Pertanyaan itu tidak boleh diperlakukan sebagai kutipan atau rumusan yang secara persis telah dikemukakan Nasution. Untuk menyimpulkan keseluruhan posisi intelektualnya, kita tetap perlu memeriksa karya-karyanya secara lebih luas.
Meski demikian, hubungan antara agama dan kehidupan sosial layak menjadi perhatian utama. Sebuah keyakinan yang memiliki arti bagi kehidupan bersama tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari pertanyaan tentang akibat tindakan yang dilakukan atas namanya. Pengakuan terhadap nilai keadilan, misalnya, perlu diikuti pemeriksaan tentang bagaimana keadilan dipahami dan dilaksanakan.
Mengapa niat baik tidak selalu menghasilkan keadilan?
Salah satu kesulitan dalam membicarakan agama di ruang publik ialah kecenderungan menjelaskan masalah sosial melalui kualitas moral individu semata. Jika terjadi penyimpangan, orang dianggap kurang beriman atau kurang memahami ajaran. Penjelasan semacam ini mungkin relevan dalam kasus tertentu, tetapi tidak cukup untuk memahami semua persoalan.
Ketidakadilan dapat bertahan karena aturan yang menguntungkan kelompok tertentu, akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, prosedur pengaduan yang lemah, atau kekuasaan yang sulit diawasi. Dalam keadaan seperti itu, orang yang berniat baik sekalipun dapat bekerja di dalam sistem yang menghasilkan akibat buruk. Sebaliknya, orang yang menguasai bahasa moral dapat memanfaatkan sistem untuk mempertahankan kepentingannya.
Karena itu, pembentukan karakter perlu berjalan bersama perbaikan kelembagaan. Pendidikan moral dapat menolong seseorang mengenali kewajiban, tetapi prosedur yang transparan membantu memastikan bahwa kewajiban itu tidak hanya bergantung pada kemauan pribadi. Seruan untuk berlaku adil dapat memperkuat kesadaran, tetapi mekanisme pengawasan diperlukan agar keputusan dapat diperiksa dan pihak yang dirugikan memiliki jalan untuk mencari pemulihan.
Hal ini tidak berarti bahwa aturan dapat menggantikan moralitas. Aturan juga dapat tidak adil, dan prosedur formal dapat dimanipulasi. Maksudnya, keadilan memerlukan hubungan antara pertimbangan moral, aturan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kemampuan masyarakat untuk mengoreksi penyimpangan.
Jika agama ingin berkontribusi pada pembentukan masyarakat beradab, kontribusinya tidak perlu dibatasi pada seruan agar orang menjadi baik. Agama juga dapat menjadi sumber motivasi bagi tindakan sosial yang konkret, termasuk membantu mereka yang rentan, membela orang yang diperlakukan tidak adil, dan menuntut agar kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab. Bentuk kontribusi tersebut perlu dinilai melalui tindakan serta akibatnya, bukan hanya melalui pengakuan atau simbol.
Ketika agama memasuki ruang publik
Agama tidak selalu hadir dalam kehidupan sosial dengan cara yang sama. Ia dapat menjadi sumber solidaritas, membangun lembaga pendidikan dan pelayanan, serta mendorong kritik terhadap ketidakadilan. Namun, bahasa agama juga dapat digunakan untuk membenarkan batas antara kelompok, memberi legitimasi kepada pemimpin, atau menutup perdebatan yang sebenarnya perlu dibuka.
Mengenali kemungkinan-kemungkinan ini tidak mengharuskan kita mengambil kesimpulan bahwa agama selalu membebaskan atau selalu menindas. Dampaknya bergantung pada konteks sejarah, bentuk organisasi, distribusi kekuasaan, cara penafsiran, dan hubungan agama dengan lembaga lain.
Di ruang publik yang majemuk, persoalan ini semakin penting. Warga memiliki keyakinan dan pandangan hidup yang beragam. Ketika suatu usulan kebijakan didasarkan pada alasan keagamaan, masyarakat perlu dapat membicarakan isi kebijakan, tujuan yang hendak dicapai, dan akibatnya terhadap orang-orang yang akan terkena dampak. Penggunaan bahasa agama tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kebijakan itu adil. Sebaliknya, asal-usul keagamaan suatu gagasan juga tidak dengan sendirinya membuatnya tidak layak dipertimbangkan.
Yang diperlukan ialah ruang perdebatan yang memungkinkan alasan diperiksa, dampak dinilai, dan hak warga dilindungi. Penganut agama harus memiliki kebebasan untuk menyampaikan keyakinannya, sementara orang yang berbeda keyakinan tetap berhak memperoleh perlakuan yang adil. Kebebasan beragama dan tanggung jawab dalam kehidupan bersama bukan dua tujuan yang harus saling meniadakan.
Pertanyaan yang perlu diajukan bukan apakah agama boleh hadir di ruang publik, melainkan bagaimana kehadirannya dijalankan tanpa menghapus martabat dan hak orang lain.
Menguji klaim moral melalui kehidupan nyata
Bahasa moral dapat menjadi sangat meyakinkan, terutama ketika disampaikan melalui simbol, upacara, atau pernyataan publik. Namun, klaim moral tetap perlu diuji melalui tindakan dan konsekuensinya.
Jika suatu lembaga menyatakan bahwa keadilan adalah prinsip utama, kita dapat memeriksa bagaimana lembaga tersebut menangani keluhan. Jika kepedulian menjadi nilai yang ditekankan, kita dapat melihat apakah bantuan menjangkau orang yang paling membutuhkan atau hanya mereka yang memiliki hubungan dengan pengelola. Jika suatu pemimpin menyatakan bahwa kekuasaan adalah amanah, kita dapat menilai apakah keputusan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan.
Pemeriksaan seperti ini tidak mengurangi kedudukan nilai moral. Sebaliknya, ia mencegah nilai moral berubah menjadi hiasan yang tidak memengaruhi praktik. Ia juga menuntut kehati-hatian: satu kasus tidak cukup untuk menyimpulkan watak seluruh komunitas, dan kegagalan satu lembaga tidak dapat secara otomatis digeneralisasi kepada semua penganut agama.
Penilaian yang bertanggung jawab perlu membedakan antara kasus individual, pola kelembagaan, dan kecenderungan yang didukung bukti lebih luas. Dengan cara itu, kritik terhadap praktik yang merugikan tidak berubah menjadi prasangka terhadap identitas keagamaan.
Pada saat yang sama, penghormatan terhadap agama tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanyaan tentang ketidakadilan. Mengkritik tindakan atau kebijakan yang dapat diperiksa secara terbuka berbeda dari merendahkan keyakinan seseorang. Masyarakat membutuhkan kemampuan untuk melakukan yang pertama tanpa tergelincir ke dalam yang kedua.
Dari kesalehan menuju tanggung jawab sosial
Masyarakat beradab tidak terbentuk hanya karena warganya memiliki bahasa moral yang sama. Ia tumbuh ketika nilai-nilai yang diyakini diterjemahkan ke dalam cara hidup yang memperhatikan orang lain, membatasi kesewenang-wenangan, dan menyediakan jalan untuk memperbaiki kesalahan.
Bagi kehidupan keagamaan, tantangannya ialah menjaga hubungan antara keyakinan dan tanggung jawab. Kesalehan tidak perlu dipertentangkan dengan kepedulian terhadap struktur sosial. Justru, jika keadilan dan kepedulian dianggap penting, keduanya dapat menjadi alasan untuk memeriksa aturan dan lembaga yang membentuk pengalaman hidup manusia.
Pemeriksaan itu tidak berarti setiap persoalan sosial dapat diselesaikan oleh agama. Ilmu pengetahuan, hukum, kebijakan publik, gerakan warga, dan pengalaman kelompok yang terdampak juga memiliki peran. Tidak satu pun unsur tersebut perlu mengklaim sebagai satu-satunya sumber jawaban. Persoalan yang rumit membutuhkan pengetahuan yang dapat diuji, pertimbangan moral yang terbuka, dan mekanisme kelembagaan yang dapat dikoreksi.
Pada akhirnya, agama tidak cukup berhenti sebagai seruan moral jika nilai yang dikandungnya hendak berperan dalam kehidupan bersama. Nilai perlu hadir dalam tindakan, dinilai melalui akibatnya, dan dipertemukan dengan upaya membangun lembaga yang lebih adil. Ukuran sosialnya bukan semata-mata seberapa lantang seseorang berbicara tentang kebaikan, tetapi juga apakah ia bersedia bertanggung jawab atas cara memperlakukan orang lain.
Namun, masih ada satu persoalan mendasar. Keadilan tidak hanya bergantung pada niat orang yang bertindak, sebab niat baik dapat bekerja di dalam aturan yang buruk, dan orang yang menguasai kekuasaan dapat menentukan aturan sesuai kepentingannya. Karena itu, kita perlu bertanya lebih jauh: apakah keadilan dapat bergantung pada niat baik saja, ataukah ia membutuhkan institusi yang membatasi kekuasaan dan menjamin perlakuan yang setara?
Pertanyaan itulah yang akan menjadi pokok tulisan berikutnya: “Keadilan Tidak Bisa Hanya Bergantung pada Niat Baik.”
