WARTAPTM.ID, SURABAYA – Wacana pelibatan tenaga nonmuslim sebagai petugas pendukung penyelenggaraan ibadah haji perlu dikaji secara proporsional. Pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan kebutuhan pelayanan, kompetensi tenaga kerja, serta prioritas pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) Muslim Indonesia.
Pandangan tersebut disampaikan Dosen Fakultas Studi Islam dan Peradaban (FSIP) Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), M. Fazlurrahman H., merespons wacana yang disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengenai kemungkinan keterlibatan tenaga nonmuslim dalam pelayanan pendukung haji.
Menurut Fazlurrahman, Islam pada prinsipnya membolehkan kerja sama dengan nonmuslim dalam urusan sosial, profesional, dan kemanusiaan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Namun, ia menilai pemerintah juga perlu menjelaskan sejauh mana potensi SDM Muslim telah dioptimalkan sebelum membuka peluang perekrutan lintas agama.
“Persoalan yang lebih mendasar bukan semata-mata boleh atau tidaknya nonmuslim menjadi petugas pendukung haji, melainkan apakah umat Islam Indonesia kekurangan sumber daya manusia sehingga harus merekrut tenaga nonmuslim untuk pelayanan haji?” ujar Fazlurrahman, Selasa (3/11/2026).
Ia menjelaskan, pertanyaan tersebut relevan mengingat Indonesia memiliki populasi Muslim yang besar. Pemerintah perlu memastikan apakah kebutuhan tenaga pendukung penyelenggaraan haji dapat dipenuhi melalui pemberdayaan SDM Muslim yang memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaan.
Fazlurrahman menegaskan, pandangan tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi hak warga negara berdasarkan agama. Menurutnya, persoalan ini lebih berkaitan dengan prioritas kebijakan publik dan upaya memastikan potensi tenaga kerja yang tersedia dapat diberdayakan secara optimal.
Karena itu, pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka kebutuhan tenaga pendukung haji, termasuk kualifikasi dan ketersediaan tenaga Muslim dalam bidang administrasi, kesehatan, transportasi, logistik, hingga teknologi informasi.
Transparansi mengenai dasar perekrutan juga dinilai penting untuk menjelaskan apakah pelibatan tenaga nonmuslim didasarkan pada kebutuhan khusus, pertimbangan kompetensi, atau alasan lainnya.
“Jika tenaga Muslim yang kompeten tersedia dan memenuhi kebutuhan jumlah maupun kualitas, maka mendahulukan pemberdayaan mereka merupakan kebijakan yang patut dipertimbangkan. Namun, prioritas tersebut bukan berarti diskriminasi terhadap nonmuslim,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan perekrutan petugas pendukung haji harus tetap berlandaskan kompetensi, kebutuhan nyata, keadilan, dan peraturan yang berlaku. Kesempatan bagi tenaga nonmuslim tidak perlu ditutup, tetapi pemerintah juga harus memastikan potensi SDM Muslim tidak terabaikan.
“Persoalannya bukan menutup kesempatan nonmuslim, melainkan memastikan bahwa kesempatan dan potensi umat Islam sendiri tidak diabaikan. Toleransi Islam tidak berarti mengabaikan kepentingan umat sendiri. Sebaliknya, pemberdayaan umat Islam tidak boleh menjadi alasan untuk memperlakukan nonmuslim secara tidak adil,” tegasnya.
Memisahkan Ibadah dan Pelayanan Teknis Haji
Lebih lanjut, Fazlurrahman mengingatkan pentingnya membedakan antara ibadah haji sebagai ritual keagamaan dan pekerjaan teknis yang mendukung penyelenggaraannya.
Ia merujuk Al-Qur’an Surah Ali ‘Imran ayat 97 yang menjelaskan kewajiban berhaji bagi umat Islam yang memiliki kemampuan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa haji merupakan ibadah khusus dalam ajaran Islam.
Meski demikian, tidak seluruh aktivitas dalam penyelenggaraan haji merupakan bagian dari ritual ibadah. Terdapat berbagai pekerjaan profesional yang mendukung kelancaran pelayanan jemaah, seperti administrasi, transportasi, logistik, teknologi informasi, dan pelayanan kesehatan.
Menurutnya, bidang-bidang teknis tersebut pada prinsipnya dapat melibatkan tenaga profesional dari berbagai latar belakang agama sepanjang memenuhi kompetensi dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, ia menilai pembahasan mengenai perekrutan petugas pendukung haji tidak seharusnya berhenti pada perdebatan mengenai boleh atau tidaknya tenaga nonmuslim dilibatkan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan transparansi kebutuhan, prioritas pemberdayaan SDM, serta standar profesionalitas pelayanan.
Fazlurrahman menegaskan, kebolehan suatu tindakan dalam perspektif fikih tidak serta-merta menjadikannya pilihan kebijakan yang paling prioritas. Pemerintah tetap perlu mempertimbangkan ketentuan syariat, kebutuhan penyelenggaraan, keadilan, dan pemberdayaan masyarakat dalam menentukan kebijakan.
Dengan demikian, penyelenggaraan haji diharapkan tidak hanya mengutamakan kualitas pelayanan kepada jemaah, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan dan optimalisasi potensi sumber daya manusia Indonesia.
The post Dosen Umsura Minta Pemerintah Kaji Prioritas SDM dalam Perekrutan Petugas Haji appeared first on Warta PTM.
