Sekolah Unggul Muhammadiyah Jangan Sampai Tinggalkan Rakyat Miskin
INFOMU.CO | Medan – Modernisasi pendidikan Muhammadiyah memuncukan kekhawatiran soal akses pendidikan warga miskin. Sementara sekolah-sekolah unggulan dengan fasilitas lengkap dan biaya pendidikan tinggi terus berkembang, orang miskin semakin sulit menjangkau pendidikan. Hal ini sangat ironis karena KH Ahmad Dahlan sejak awal menjadikan pendidikan sebagai instrumen pembebasan rakyat dari kebodohan dan kemsikinan.
Ketua Tim Inovasi Pengembangan Sekolah (TIPS) SD Muhammadiyah 16 Kreatif Surabaya, Heru Tjahyono, mengingatkan agar pengelola sekolah Muhammadiyah tidak kehilangan orientasi sosial di tengah persaingan lembaga pendidikan.
“Pendidikan Muhammadiyah harus membumi. Sangat disayangkan ketika saat ini pendidikan Muhammadiyah hanya melayani yang berpunya saja,” kata Heru kepada Jakartamu.com, Selasa, 10 November 2026.
Kegelisahan itu berangkat dari sejarah panjang pendidikan Muhammadiyah. Sejak KH Ahmad Dahlan mendirikan persyarikatan pada 1912, sekolah menjadi salah satu sarana untuk membebaskan masyarakat dari kebodohan dan kemiskinan. Semangat tersebut berakar pada teologi Al-Ma’un yang menempatkan keberpihakan kepada kaum lemah sebagai bagian penting dari gerakan Islam.
Dalam perkembangannya, pendidikan Muhammadiyah menghadapi tuntutan yang semakin kompleks. Sekolah dituntut menyediakan fasilitas modern, tenaga pendidik berkualitas, metode pembelajaran inovatif, hingga kurikulum berstandar internasional. Seluruh kebutuhan itu memerlukan biaya besar.
Sebagian besar sekolah Muhammadiyah juga harus membiayai operasionalnya secara mandiri. Akibatnya, sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP menjadi salah satu sumber utama pembiayaan. Semakin tinggi standar layanan yang ditawarkan, semakin besar pula biaya yang harus ditanggung orang tua siswa.
Pertumbuhan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah dan atas turut membuka pasar bagi sekolah-sekolah unggulan Muhammadiyah. Berbagai lembaga pendidikan mengembangkan konsep sekolah berasrama, kelas internasional, dan fasilitas premium untuk bersaing dengan sekolah swasta lainnya.
Persoalan muncul ketika biaya pendidikan menjadi penghalang bagi keluarga berpenghasilan rendah. Anak-anak dari kelompok masyarakat miskin berisiko kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah Muhammadiyah yang memiliki fasilitas dan mutu pembelajaran terbaik.
Sejumlah upaya telah dikembangkan untuk memperluas akses pendidikan, antara lain melalui subsidi silang, pemberian beasiswa, dan kerja sama dengan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu. Bantuan pendidikan juga menjadi bagian dari program sejumlah sekolah unggulan dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA).
Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, keberadaan sekolah-sekolah kecil di daerah dengan kemampuan ekonomi masyarakat yang terbatas juga menjadi perhatian. Sekolah-sekolah tersebut menghadapi tantangan pembiayaan dan pemenuhan standar mutu, sementara biaya pendidikan harus tetap terjangkau.
Namun, keberadaan program bantuan belum dengan sendirinya menjawab persoalan kesenjangan akses. Efektivitas subsidi silang dan beasiswa bergantung pada besaran bantuan, jumlah penerima, serta keberlanjutan pendanaannya.
Kritik Heru mengingatkan Muhammadiyah pada tanggung jawab sosial yang melekat dalam sejarah pendidikannya. Pengembangan sekolah modern harus disertai kebijakan pembiayaan yang memungkinkan anak-anak dari keluarga miskin memperoleh layanan pendidikan bermutu. (jakartamu)
