Tanwir Palu, Muhammadiyah dan Ujian Menjaga Jarak dari Politik Praktis
Oleh : Jufri
Tanwir Muhammadiyah di Palu merupakan Tanwir terakhir sebelum pelaksanaan Muktamar ke-49 Muhammadiyah dan Aisyiyah di Medan, Sumatera Utara, pada November 2027. Memang masih ada satu Tanwir Pra-Muktamar yang akan dilaksanakan menjelang proses pemilihan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2027–2032. Namun, Tanwir Palu memiliki posisi strategis sebagai momentum konsolidasi pemikiran, ideologi, dan kepemimpinan menjelang agenda besar persyarikatan.
Menariknya, momentum Tanwir kali ini berlangsung di tengah konstelasi politik nasional yang sangat dinamis. Berbagai isu politik, tarik-menarik kepentingan, perubahan konfigurasi kekuasaan, hingga kemungkinan pergeseran dukungan politik antarkelompok menjadi bagian dari percakapan publik sehari-hari.
Situasi seperti ini tentu tidak sepenuhnya berada di luar lingkungan Muhammadiyah. Pimpinan, kader, anggota, termasuk Angkatan Muda Muhammadiyah, adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak politik, pandangan, pilihan, dan aspirasi masing-masing. Sangat mungkin dinamika politik nasional ikut memengaruhi cara pandang dan sikap politik warga persyarikatan.
Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: Muhammadiyah bukan partai politik dan tidak menjadi milik satu partai politik tertentu.
Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang memiliki sejarah panjang dalam dakwah, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Kekuatannya justru terletak pada kemandirian organisasi, keluasan pergaulan kebangsaan, serta kemampuannya membangun komunikasi dengan berbagai kelompok tanpa harus kehilangan identitas dan prinsip perjuangan.
Persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah ketika orientasi politik kader mulai mengubah paradigma berpikir mereka menjadi semakin pragmatis. Tidak jarang, pragmatisme itu mendapatkan pembenaran dengan alasan demokrasi, hak politik, dan kebebasan menentukan pilihan. Padahal, demokrasi bukan berarti menghalalkan segala cara, apalagi mengorbankan nilai, etika, dan kepentingan organisasi.
Kita tentu tidak boleh melarang kader Muhammadiyah berpolitik. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk menjadi anggota partai, anggota legislatif, kepala daerah, menteri, bahkan menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Kehadiran kader Muhammadiyah di berbagai ruang pengambilan keputusan negara merupakan bagian dari kontribusi warga persyarikatan terhadap kehidupan bangsa.
Tetapi, ada batas yang harus dipahami. Ketika seorang kader memasuki ruang kekuasaan, ia membawa tanggung jawab pribadi dan kebangsaan. Jabatan yang dimilikinya tidak otomatis menjadi representasi sikap resmi Muhammadiyah. Begitu pula sebaliknya, organisasi tidak boleh kehilangan independensinya hanya karena ada kader yang sedang berada di lingkaran kekuasaan.
Justru ketika semakin banyak kader Muhammadiyah berada di pemerintahan, semakin penting bagi Muhammadiyah untuk mempertahankan sikap kritis dan konstruktif terhadap berbagai persoalan bangsa.
Jangan sampai keberadaan kader di pemerintahan membuat suara persyarikatan menjadi sungkan, kehilangan ketajaman, atau bahkan terjebak dalam pembenaran terhadap setiap kebijakan penguasa. Kritik tidak boleh berhenti hanya karena ada kader yang menjadi bagian dari pemerintah. Sebaliknya, kedekatan dengan kekuasaan seharusnya membuka ruang komunikasi dan koreksi yang lebih produktif.
Prinsipnya, Muhammadiyah harus tetap berjarak dengan pemerintah, tetapi menyatu dengan negara. Loyalis kritis terhadap pemerintah, bukan loyalis terhadap kekuasaan. Tidak menjadi penjilat, tetapi juga tidak menjadi penghujat.
Di sinilah Tanwir Palu menjadi penting. Forum ini semestinya tidak hanya membicarakan agenda organisasi dan persiapan Muktamar, tetapi juga memperkuat kesadaran ideologis kader dalam menghadapi perubahan sosial dan politik yang semakin kompleks.
Terutama bagi Angkatan Muda Muhammadiyah, dinamika politik seharusnya menjadi ruang pembelajaran untuk meningkatkan literasi politik, bukan justru menjadi alasan untuk terpecah dalam kepentingan kelompok. Berbeda pilihan politik adalah sesuatu yang wajar. Namun, jangan sampai perbedaan itu merusak persaudaraan dan mengganggu kerja-kerja dakwah.
Muhammadiyah membutuhkan kader yang memiliki wawasan kebangsaan, kecerdasan politik, kematangan komunikasi, dan keberanian menyampaikan kritik secara konstruktif. Kader yang tidak mudah terbawa arus, tidak gampang terpukau oleh kekuasaan, dan tidak menjadikan organisasi sebagai kendaraan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Muktamar ke-49 di Medan nanti bukan hanya tentang pergantian kepemimpinan atau siapa yang akan mengisi struktur Pimpinan Pusat periode 2028–2032. Lebih dari itu, Muktamar harus menjadi momentum memperkuat arah gerakan Islam berkemajuan, membangun tata kelola organisasi yang berkelanjutan, dan menjawab tantangan kebangsaan serta kemanusiaan yang semakin luas.
Pada akhirnya, sebesar apa pun dinamika politik nasional, Muhammadiyah harus tetap menjadi rumah besar bagi seluruh kader dan warganya, tanpa melihat perbedaan pilihan politik.
Jangan sampai ketika politik berubah, persyarikatan ikut berubah haluan. Jangan pula ketika kekuasaan berganti, orientasi perjuangan ikut berganti.
*Muhammadiyah harus tetap menjadi kekuatan moral dan intelektual bangsa, bukan menjadi perpanjangan tangan kekuatan politik mana pun.*
Sebab, yang harus dihidupi adalah Muhammadiyah, bukan hanya mencari kehidupan melalui Muhammadiyah, atau memanfaatkan Muhammadiyah.
Tanwir Palu semestinya menjadi pengingat bahwa menjaga kemandirian organisasi sama pentingnya dengan mempersiapkan masa depannya. Dari Palu menuju Medan, Muhammadiyah membutuhkan konsolidasi, kedewasaan, dan kejernihan berpikir.
Berbeda dalam pilihan, bersatu dalam persyarikatan. Kritis terhadap kekuasaan, tetapi tetap berkhidmat untuk bangsa dan negara.
Silaturahmi, Kolaborasi, Sinergi, Harmoni.
