Ada pertanyaan menarik untuk Muhammadiyah: Apakah kedekatan dengan kekuasaan membuat daya kritis organisasi menjadi berkurang?
Tentu pertanyaan ini bukan untuk menuduh bahwa Muhammadiyah telah tunduk kepada pemerintah. Anggapan bahwa Muhammadiyah telah kehilangan independensinya hanya karena banyak berkolaborasi dengan pemerintah sebagai pandangan yang agak terburu-buru.
Faktanya, sampai hari ini Muhammadiyah masih mengeluarkan kritik terhadap kebijakan.
Terbaru, Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM) mengeluarkan pernyataan resmi yang menjadi bagian dari kritik persoalan Karhutla (Kebakaran hutan dan lahan). Dalam pernyataan tersebut Muhammadiyah memandang bahwa penyebab karhutla bukan hanya karena faktor alam.
Oleh karenanya dalam pernyataan itu Muhammadiyah mendorong tuntutan evaluasi kebijakan, penegakan hukum serta pertanggungjawaban terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Seberapa tegas kritik Muhammadiyah?
Di tengah kritik tersebut, muncul pertanyaan di masyarakat. Sebagian simpatisan Muhammadiyah juga mempertanyakan ketegasan suara organisasi. Pertanyaan ini menarik jika kita melihat kondisi Muhammadiyah sekarang.
Semakin banyak kader Muhammadiyah masuk pemerintahan. Kondisi tersebut membuka peluang organisasi memengaruhi kebijakan dari dalam.
Sejak dahulu, Muhammadiyah menjadikan pemerintah sebagai mitra. Kemitraan tersebut tentu bukan sesuatu yang buruk. Muhammadiyah mengenal prinsip Darul Ahdi wa Syahadah.
Prinsip ini memandang negara sebagai tempat umat membuktikan komitmennya. Umat mewujudkan komitmen tersebut melalui keterlibatan membangun bangsa.
Hubungan yang sehat dapat memperjuangkan kemaslahatan masyarakat melalui kebijakan. Namun, kedekatan tersebut juga memunculkan kekhawatiran tersendiri. Hubungan yang terlalu dekat berpotensi mengikis sikap kritis Muhammadiyah.
Kritik struktural dan bahasa kemitraan
Muhammadiyah punya tradisi loyal-kritis terhadap pemerintah. Mendukung ketika kebijakan dianggap baik dan mengoreksi ketika kebijakan dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
Hal ini pernah disinggung Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir jika loyal-kritis terbangun sejak zaman Kiai Dahlan.
Prinsip ini sebenarnya sangat sehat. Ketika organisasi masyarakat sipil tidak harus menjadi oposisi terhadap setiap kebijakan pemerintah. Muhammadiyah tidak perlu selalu berada dalam posisi berseberangan dengan negara hanya untuk membuktikan bahwa organisasinya independen.
Masalah muncul ketika narasi kemitraan semakin dominan. Bahasa kritik pun berubah menjadi terlalu hati-hati. Organisasi tidak lagi menyampaikan kritik secara lugas.
Sebaliknya, organisasi mengemasnya melalui ajakan evaluasi dan penguatan tata kelola. Muhammadiyah juga mendorong peningkatan pengawasan dan perbaikan kebijakan.
Gaya penyampaian tersebut memang mencerminkan karakter Muhammadiyah. Organisasi mengutamakan pendekatan santun dan dialogis.
Namun, gaya kritik seperti ini memiliki konsekuensi. Kritik yang terlalu santun berpotensi kehilangan daya gigit. Kondisi tersebut mungkin memunculkan penilaian sebagian simpatisan. Mereka menilai Muhammadiyah tidak lagi setajam harapan mereka.
Artikel Kedekatan dengan Kekuasaan dan Ujian Independensi Muhammadiyah pertama kali tampil pada PWMU.CO.
