Islam hadir untuk membangun kehidupan manusia yang beradab dan berkeadilan. Nabi Muhammad saw menjadi teladan dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut melalui sifat shiddiq (benar), amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas), dan tabligh (menyampaikan).
Nilai-nilai itu semestinya tidak hanya hidup dalam ibadah dan hubungan sosial, tetapi juga mewarnai aktivitas ekonomi. Sebab, ekonomi bukan sekadar urusan mencari keuntungan. Di dalamnya ada hak orang lain, tanggung jawab, kepercayaan, dan keadilan.
Di sinilah ekonomi syariah menemukan relevansinya. Persoalannya, bagaimana nilai-nilai agama yang bersumber dari wahyu dapat diwujudkan dalam praktik ekonomi sehari-hari?
Bagaimana transaksi perdagangan, pembiayaan, investasi, dan berbagai kegiatan bisnis benar-benar mencerminkan prinsip keadilan yang diajarkan Islam?
Pertanyaan ini penting karena perkembangan ekonomi syariah tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah lembaga keuangan, produk halal, atau layanan berlabel syariah.
Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana prinsip-prinsip syariah benar-benar diterapkan dalam transaksi ekonomi.
Pertumbuhan Ekonomi Syariah dan Tantangan Implementasi
Dalam perkembangan sejarahnya, sistem ekonomi konvensional lebih dahulu mapan dalam praktik dan kajian ekonomi modern dibandingkan dengan sistem ekonomi syariah.
Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah mulai menguat pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, kemudian ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1991 dan mulai beroperasi pada 1992.
Sejak itu, industri keuangan syariah terus berkembang. Perbankan, pasar modal, pembiayaan, hingga berbagai layanan keuangan digital mulai menawarkan produk berdasarkan prinsip syariah.
Perkembangan tersebut berjalan beriringan dengan tumbuhnya ekosistem halal. Pariwisata, makanan dan minuman, jasa perjalanan, hingga berbagai produk konsumsi semakin memperhatikan aspek kehalalan.
Ini merupakan kemajuan yang patut diapresiasi. Namun, pertumbuhan industri dan meluasnya label halal belum dengan sendirinya menjamin bahwa seluruh praktik ekonomi telah memenuhi prinsip syariah.
Dalam transaksi ekonomi, perbedaan antara sistem konvensional dan syariah tidak selalu terlihat pada bentuk kegiatan atau barang yang dipertukarkan. Keduanya sama-sama mengenal jual beli, sewa-menyewa, pembiayaan, investasi, dan kerja sama usaha.
Perbedaan mendasarnya terletak pada prinsip yang digunakan, struktur transaksi, serta akad yang mendasari hubungan para pihak.
Karena itu, memahami ekonomi syariah tidak cukup dengan mengenali nama produk atau lembaganya.
Kita perlu memahami bagaimana transaksi tersebut disusun, dari mana keuntungan diperoleh, siapa yang menanggung risiko, dan apakah hak serta kewajiban setiap pihak telah ditetapkan secara adil.
Ekonomi syariah harus hadir sebagai sistem yang bekerja dalam praktik, bukan sekadar identitas yang tercantum dalam nama produk.
Artikel Ekonomi Syariah Bukan Sekadar Label, tetapi Keadilan dalam Transaksi pertama kali tampil pada PWMU.CO.
