Menimbang Klaim Sosialis Untuk Orientasi dan Kinerja Presiden Prabowo Subianto
Oleh Shohibul Anshor Siregar
Artikel ini secara konsisten membedakan sosialisme sebagai transformasi moda produksi dan kepemilikan sosial alat produksi (Marx/Engels, Newman, Gregson, Arato) dari sekadar redistribusi fiskal atau welfare populism. Ia memadukan CDA Fairclough–van Dijk, kerangka fluctuating populism Yilmaz dkk. (2024), pelacakan APBN 2025–2026, rantai pasok MBG, dan posisi Danantara sebagai korporatisme militer-negara.
Temuan utamanya kuat: label “sosialis” adalah category mistake. Bukti empiris (pendanaan MBG dari rekomposisi anggaran dan utang pasar, bukan pajak kekayaan; rantai pasok yang menguntungkan integrator agribisnis; absennya nasionalisasi atau reformasi agraria; rebranding gemoy 2024 sebagai depolitisasi) mendukung tesis hibrida welfare populism + state-guided developmental capitalism + akomodasi oligarki.
Beberapa klaim anggaran (skala penuh Rp 400–450 triliun) bersifat proyeksi dan perlu dicek ulang terhadap realisasi APBN, tetapi kerangka analitis dan perbandingan transnasionalnya tetap kokoh dan relevan.
Label “Sosialis” yang Menyesatkan
Di tengah hiruk-pikuk perbincangan publik pasca-pelantikan, muncul kecenderungan untuk menempelkan label “sosialis” pada Presiden Prabowo Subianto semata karena program Makan Bergizi Gratis dan pembentukan badan investasi Danantara. Kecenderungan ini, meski terdengar meyakinkan di permukaan, justru menyingkap kerapuhan pemahaman tentang apa yang sesungguhnya dimaksud dengan sosialisme dalam tradisi ilmu politik.
Sosialisme, dalam pengertian yang dikembangkan sejak Marx dan Engels hingga Newman dan Gregson, menuntut perubahan fundamental pada kepemilikan alat produksi. Ia bukan sekadar belanja negara yang besar atau jaring pengaman sosial. Ketika negara hanya mengalirkan anggaran untuk membeli telur, susu, dan beras dari pemasok swasta, lalu membagikannya kepada anak-anak sekolah, yang terjadi adalah perluasan sirkuit akumulasi modal, bukan sosialisasi. Engels sendiri pernah menyebut praktik serupa di Prusia abad ke-19 sebagai “sosialisme negara palsu”—taktik untuk meredam keresahan tanpa melepaskan kontrol borjuis atas modal.
Di Indonesia hari ini, program MBG dibiayai melalui rekomposisi anggaran pendidikan dan penerbitan surat utang, bukan melalui pajak kekayaan progresif atau pengambilalihan aset oligarki. Rantai pasoknya bergantung pada integrator unggas besar dan kontraktor katering lokal. Danantara sendiri merupakan konsolidasi BUMN yang sudah lama beroperasi di bawah logika komersial, bukan nasionalisasi aset privat. Menyebut semua itu sebagai sosialisme berarti mencampuradukkan intervensi fiskal dengan transformasi moda produksi. Kesalahan kategori semacam ini tidak hanya mengaburkan analisis, tetapi juga menghambat diskusi yang lebih jernih tentang arah ekonomi politik Indonesia yang sesungguhnya: kapitalisme pembangunan terpimpin negara yang dibungkus retorika kesejahteraan.
Metamorfosis Retorika yang Tak Pernah Menjadi Ideologi
Siapa pun yang mengikuti perjalanan politik Prabowo Subianto sejak 2014 akan melihat betapa lincahnya ia berpindah dari satu wajah diskursif ke wajah yang lain. Pada 2014 ia tampil sebagai tokoh ultra-nasionalis yang menunggangi kuda dan menyerukan perang terhadap kebocoran kekayaan nasional. Lima tahun kemudian, aliansi dengan gerakan Islamis mendominasi panggung. Lalu pada 2024, persona “gemoy” yang santai, joget, dan penuh janji gizi gratis mengambil alih.
Perubahan ini bukanlah pergeseran ideologis yang mendalam, melainkan strategi wirausaha politik yang cerdas. Kerangka “populisme berfluktuasi” membantu kita memahami bahwa pemimpin populis tidak terikat pada doktrin tetap. Ia menyesuaikan penanda-penanda kosong—“rakyat”, “kedaulatan”, “anak bangsa”—dengan konfigurasi elektoral yang sedang berlaku. Ketika polarisasi sudah tidak lagi menguntungkan, retorika diganti menjadi harmoni dan pemberian material konkret.
Sesuatu yang hilang dalam proses ini adalah bahasa perjuangan kelas atau kedaulatan buruh. Di media sosial yang menjadi medan utama kampanye 2024, kosa kata yang muncul adalah stunting, anak cucu, dan pengusaha lokal, bukan nasionalisasi atau serikat pekerja. Pidato pelantikan sendiri menekankan persatuan dan penghormatan terhadap seluruh pendahulu, seolah perbedaan gagasan ekonomi hanyalah gangguan yang tidak perlu. Rebranding visual yang menggemaskan itu berhasil menetralkan citra otoriter masa lalu, tetapi sekaligus mereduksi hak warga negara menjadi anugerah personal pemimpin. Dalam logika seperti ini, kesadaran kritis digantikan oleh rasa terima kasih, dan tuntutan struktural digantikan oleh apresiasi atas kedermawanan.
Makan Bergizi Gratis: Stimulus bagi Siapa?
Program Makan Bergizi Gratis sering digambarkan sebagai langkah berani menuju kesejahteraan rakyat. Anggaran awal puluhan triliun rupiah dan proyeksi ratusan triliun pada skala penuh memang mengesankan. Namun, di balik angka-angka itu tersembunyi pertanyaan yang lebih mendasar: ke mana sebenarnya uang negara itu mengalir?
Sumber pembiayaan MBG tidak berasal dari redistribusi kekayaan oligarki. Ia ditumpangkan pada mandatory spending pendidikan dan ditopang oleh pelebaran defisit serta penerbitan surat berharga negara. Beban pokok dan bunga di masa depan akan ditanggung seluruh rakyat melalui pajak konsumsi. Sementara itu, rantai pasoknya menempatkan korporasi agribisnis besar di hulu, kontraktor katering berjejaring politik di tengah, dan vendor logistik swasta di hilir. Peternak mandiri dan petani kecil kerap hanya menjadi mitra plasma yang rentan terhadap fluktuasi harga input.
Desain seperti ini menciptakan stimulus permintaan yang dijamin negara, bukan emansipasi produsen. Tidak ada rencana reformasi agraria, tidak ada penguatan koperasi yang mandiri, tidak ada pengambilalihan industri pengolahan pangan. Yang terjadi adalah perluasan pasar bagi pemasok yang sudah mapan. Memberikan makanan bergizi kepada anak-anak adalah hal yang baik dan mendesak. Namun, menyebutnya sebagai langkah menuju sosialisme justru mengaburkan fakta bahwa program ini beroperasi sepenuhnya di dalam kerangka kapitalisme yang ada, bahkan memperkuat posisi pemain besar di dalamnya. Transparansi tender dan kuota wajib bagi koperasi desa menjadi ujian sesungguhnya apakah program ini akan menjadi jaring pengaman atau sekadar ladang baru bagi patronase.
Di Mana Sebenarnya Posisi Rezim Ini?
Membandingkan rezim Prabowo dengan pengalaman negara lain membantu menempatkannya secara lebih jernih. Rezim pink-tide Amerika Latin, seperti Venezuela di bawah Chávez atau Bolivia di bawah Morales, melakukan nasionalisasi industri strategis dan redistribusi tanah secara massif. Tidak ada jejak kebijakan semacam itu di Indonesia. Sebaliknya, jaminan keamanan kepemilikan swasta dan undangan terbuka kepada investor asing terus digaungkan di forum-forum internasional.
Lebih dekat dengan tradisi Peronisme kesejahteraan atau developmentalisme militer Asia Timur. Program bantuan sosial digunakan untuk mengikat loyalitas kelas bawah tanpa membongkar struktur kepemilikan. Sentralisasi proyek strategis, hilirisasi mineral, dan keterlibatan jejaring militer dalam pengelolaan aset negara mengingatkan pada etos modernisasi teknokratis era 1970-an. Skema kesehatan universal Thaksin di Thailand juga menawarkan paralel: layanan populer yang mengikat massa, namun tetap beroperasi dalam kerangka pasar.
Dengan demikian, yang muncul bukan sosialisme, melainkan hibrida antara populisme kesejahteraan dan korporatisme militer-birokratis. Model ini mampu menjaga stabilitas sosial minimum di tengah ketimpangan yang tajam, tetapi tidak mengubah relasi produksi. Bagi studi politik Indonesia, ini menjadi peringatan agar tidak terjebak pada dikotomi kiri-kanan yang diimpor begitu saja. Analisis yang lebih berguna adalah membedah bagaimana retorika permukaan beroperasi di atas struktur kuasa material yang terus mereproduksi diri.
Menuntut Akuntabilitas di Balik Retorika Kesejahteraan
Temuan-temuan di atas membawa implikasi yang lebih luas bagi kehidupan demokrasi kita. Ketika program sosial berskala besar dikemas sebagai hadiah pemimpin, kesadaran bahwa gizi dan kesejahteraan adalah hak konstitusional mudah tergerus. Gerakan buruh, serikat tani, dan mahasiswa berisiko terdémobilisasi oleh narasi harmoni tanpa oposisi. Ruang fiskal jangka panjang juga terancam apabila belanja konsumtif tidak diimbangi penguatan kapasitas produktif petani kecil dan perlindungan terhadap layanan dasar pendidikan serta kesehatan.
Akademisi ilmu politik dituntut untuk meninggalkan simplifikasi ideologis dan mengasah instrumen ekonomi politik kritis. Masyarakat sipil perlu terus menempatkan hak atas gizi sebagai tuntutan hukum, bukan apresiasi atas kedermawanan. Pemerintah sendiri memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa program ini bukan sekadar instrumen legitimasi. Membuka data tender secara real-time, memastikan kuota pengadaan bagi koperasi desa, dan menjaga agar pembiayaan tidak memotong pos-pos layanan dasar adalah langkah-langkah konkret yang dapat diambil.
Di ujung hari, pertanyaan yang harus terus diajukan bukanlah apakah seorang pemimpin “sosialis” atau tidak, melainkan apakah kebijakan publik benar-benar mengubah struktur ketimpangan atau justru memperkuatnya dengan cara yang lebih halus. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan kualitas demokrasi Indonesia di tahun-tahun mendatang.
*** Penulis, Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum Yayasan Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya (‘nBASIS) dan Penulis Tamu InfoMu.co
