Dr. Junaidi, M.Si – Dosen UIN-Su Medan, Ketua MT PDM Medan
Setiap menjelang Pemilu, umat Islam kembali memperdebatkan pertanyaan lama: bolehkah dakwah bersentuhan dengan politik? Sebagian berkata politik itu kotor, dan dai yang menyentuhnya pasti ikut ternoda. Sebagian lain membalas bahwa dakwah tanpa kekuasaan hanyalah suara lirih di tengah riuhnya kepentingan.
Keduanya keliru dengan cara yang sama, yakni menyederhanakan. Dakwah struktural dan dakwah kultural bukan dua kubu yang harus saling meniadakan. Keduanya adalah dua jalur menuju satu tujuan, yaitu kemaslahatan manusia. Yang menentukan mutu perjalanan bukan jalur yang dipilih, melainkan siapa yang berjalan, dengan niat apa, dan dengan etika seperti apa.
Dakwah kultural bekerja dari bawah. Ia hidup di surau, pesantren, majelis taklim, kesenian, dan tradisi kampung. Ia tidak mengejar tepuk tangan, melainkan kepercayaan. Sasarannya adalah manusia itu sendiri: hati, akhlak, dan cara ia memandang dunia.
Dakwah struktural bekerja dari atas, lewat partai, parlemen, pemerintahan, dan proses lahirnya kebijakan. Logikanya lugas: kemiskinan, korupsi, ketimpangan, dan hukum yang timpang tidak selesai dengan nasihat saja. Semuanya menuntut anggaran, regulasi, dan keberanian mengambil keputusan.
Perbedaannya terletak pada titik masuk. Yang pertama mengubah manusia agar lingkungannya berubah. Yang kedua mengubah lingkungan agar manusia lebih mudah menjadi baik. Orang yang jernih melihatnya akan sadar bahwa keduanya bukan pilihan eksklusif. Keduanya saling bergantung.
Islam tidak pernah menyekat dakwah dari urusan publik. QS. Ali Imran ayat 104 menyeru umat untuk mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang makruf, dan mencegah yang mungkar. Cakupannya luas dan tidak berhenti di pintu masjid. Hadis riwayat Muslim tentang tiga tingkat menghadapi kemungkaran, dengan tangan, lisan, dan hati, kerap dibaca para ulama sebagai pengakuan atas dua daya: kewenangan dan persuasi.
Dari situ kita memahami satu hal. Kekuasaan tanpa moralitas melahirkan kezaliman, sedangkan moralitas tanpa saluran hanya berhenti sebagai wacana. Al-Mawardi, dalam tradisi pemikiran politik Islam klasik, memandang kepemimpinan sebagai sarana menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Kekuasaan adalah alat, bukan tujuan. Begitu alat naik pangkat menjadi tujuan, dakwah kehilangan arah dan tinggal nama.
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kedua jalur ini bukan tamu baru. Islam datang ke Nusantara lewat jalur kultural: perdagangan, perkawinan, tembang, dan wayang. Ia tidak datang dengan dentum, melainkan dengan keramahan, dan karena itu ia mengakar.
Namun ketika kesadaran kebangsaan tumbuh, tokoh-tokoh Muslim tidak berdiam di surau. Sarekat Islam menjadi wadah perjuangan ekonomi dan politik bumiputra. Menjelang kemerdekaan, para tokoh Islam ikut menentukan rumusan dasar negara. Pada masa demokrasi parlementer, Masyumi tampil sebagai kekuatan besar, dan Mohammad Natsir menjadi simbol paduan yang jarang: politisi yang sekaligus pemikir dakwah. Ketika panggung politik formal tertutup baginya, ia tidak berhenti. Ia membangun lembaga dakwah dan terus menulis.
Dua ormas terbesar kita menawarkan pelajaran lain. Nahdlatul Ulama pernah menjadi partai, lalu kembali ke Khittah 1926 melalui Muktamar Situbondo 1984. Muhammadiyah sejak awal meneguhkan diri sebagai gerakan dakwah dan tajdid. Keduanya memilih berjarak dari politik praktis, tetapi tidak pernah steril dari politik. Menjaga jarak pun adalah sikap politik yang membawa konsekuensi.
Dakwah kultural unggul pada kedalaman dan daya tahan. Ia tidak bergantung pada siklus lima tahunan, sehingga rezim boleh berganti tanpa membuatnya runtuh. Tetapi ia punya batas. Seorang dai dapat menanamkan nilai kejujuran pada ribuan jamaah, sementara sistem perizinan, pengadaan, dan penegakan hukum tetap korup. Nilai yang ditanam di hati akan terus dibenturkan pada tembok yang tidak ia sentuh.
Dakwah struktural unggul pada daya ungkit. Satu kebijakan dapat menjangkau jutaan orang dalam sekali ketuk. Namun kekuasaan memiliki gravitasi. Ia menarik pelakunya perlahan menjauh dari idealisme, lewat kompromi yang dibenarkan, koalisi yang dimaklumi, dan biaya politik yang menuntut balas jasa. Banyak aktivis masuk sebagai pembawa nilai dan keluar sebagai pengelola kepentingan.
Yang paling merusak adalah ketika agama direduksi menjadi alat mobilisasi. Simbol suci diperlakukan seperti komoditas elektoral, sementara program nyata nyaris tak terdengar. Kerugiannya berlapis: rakyat kecewa pada politisi, lalu ikut kecewa pada agama yang dijadikan tameng. Itulah harga mahal dari dakwah yang menanggalkan integritas.
Pertanyaan yang menentukan bukan apakah dai boleh berpolitik, melainkan bagaimana politik diposisikan. Bila politik dipahami sebagai ikhtiar mengurus kepentingan publik, ia dapat bernilai ibadah. Bila ia dipahami sebagai perebutan jabatan, label dakwah hanyalah kosmetik.
Ukuran keberhasilan dakwah struktural harus dirumuskan tanpa basa-basi: keadilan yang terasa, layanan publik yang membaik, korupsi yang menyusut. Bukan jumlah kursi, bukan pula seberapa sering ayat dikutip di panggung kampanye. Seorang politisi Muslim yang menolak suap dan mengelola anggaran dengan bersih sebenarnya sedang berdakwah, meski ia tidak pernah naik mimbar.
Sebaliknya, dai yang memanfaatkan mimbar untuk menggiring jamaah ke pilihan politik tertentu perlu bercermin: apakah ia sedang menyampaikan risalah, atau sedang bekerja untuk sebuah kepentingan? Mimbar adalah ruang yang dipercaya. Memakainya untuk urusan sempit berarti menggadaikan kepercayaan itu.
Tiga Pagar Etika
Ketegangan antara dua jalur ini tidak perlu dihapus. Yang perlu dilakukan adalah memagarinya dengan etika. Menurut saya ada tiga pagar yang tidak boleh dirobohkan. Pertama, kejelasan peran. Dai di mimbar dan politisi di parlemen menanggung amanah yang berbeda. Tokoh agama yang memilih terjun ke politik praktis berutang penjelasan terbuka kepada publik: kapan ia berbicara sebagai ulama, kapan sebagai politisi. Peran yang dikaburkan adalah pintu bagi manipulasi.
Kedua, kemandirian moral. Lembaga dakwah dan organisasi keagamaan harus menjaga jarak sehat dari kekuasaan agar tetap mampu menegur. Nahi mungkar menuntut keberanian, termasuk terhadap penguasa yang bersahabat sekalipun. Lembaga yang kenyang oleh fasilitas kekuasaan akan kehilangan suara ketika kekuasaan itu menyimpang.
Ketiga, kejujuran terhadap proses. Indonesia adalah rumah bersama yang plural. Memperjuangkan nilai Islam di ruang publik berarti menawarkan gagasan yang dapat diuji nalar dan dirasakan manfaatnya oleh semua warga, bukan memaksakan kehendak. Keadilan, kejujuran, dan keberpihakan pada yang lemah adalah nilai yang tidak memerlukan paspor mazhab untuk diterima.
Saling Melengkapi, Bukan Saling Menggugat
Kita gemar mengukur ketulusan dari jalur yang dipilih. Yang di luar sistem dianggap lebih murni, yang di dalam dianggap lebih berani. Ini penilaian yang malas. Ketulusan dan kekeliruan sama-sama bisa ditemukan di kedua jalur.
Bayangkan masyarakat yang hanya memiliki dakwah kultural. Warganya mungkin saleh secara pribadi, tetapi tetap menjadi korban kebijakan yang tidak adil karena tak seorang pun memperjuangkan perubahan di tingkat sistem. Sekarang bayangkan masyarakat yang hanya memiliki dakwah struktural. Aturannya mungkin tampak islami di atas kertas, tetapi tanpa kesadaran di akar rumput, ia dipatuhi karena takut sanksi, bukan karena keyakinan.
Masyarakat yang sehat memerlukan keduanya. Dai kultural memastikan nilai bersemayam dalam hati dan kebiasaan. Dai struktural memastikan nilai itu mendapat rumah dalam aturan dan layanan publik. Bila keduanya saling menghormati, tercipta pembagian kerja yang menguatkan. Bila keduanya saling merendahkan, energi umat habis untuk bertikai di dalam rumah sendiri.
Ujian Baru di Era Layar
Media sosial telah mengaburkan garis yang dulu relatif tegas. Potongan ceramah beredar sebagai konten politik. Satu kalimat yang dicabut dari konteksnya bisa menyulut perpecahan dalam semalam. Dai yang semula berdakwah di ruang kultural mendadak dianggap juru bicara sebuah kubu, sementara politisi berlomba memoles citra religius demi popularitas.
Situasi ini menuntut kewaspadaan ganda. Dai harus sadar bahwa setiap ucapannya di ruang publik memiliki gema politik, diniatkan atau tidak. Politisi harus sadar bahwa membawa agama ke gelanggang menambah, bukan mengurangi, beban pertanggungjawabannya. Dan masyarakat harus melatih literasi agar tidak mudah digiring oleh narasi yang memerah sentimen keagamaan.
Di titik inilah dakwah kultural menemukan relevansinya kembali. Pendidikan karakter, tradisi berpikir kritis, dan budaya dialog adalah benteng agar umat tidak mudah dibelah. Politik yang sehat hanya tumbuh di atas masyarakat yang dewasa dalam beragama.
Penutup: Tujuan yang Tak Boleh Dilupakan
Apa pun jalur yang ditempuh, tujuan dakwah tetap satu: mengajak manusia kepada kebaikan, keadilan, dan rahmat bagi semesta. QS. An-Nahl ayat 125 memberi kompas yang tak lekang: menyeru dengan hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang santun. Kompas ini berlaku sama, baik di mimbar masjid maupun di ruang sidang parlemen.
Dakwah struktural yang kehilangan nilai hanyalah politik kekuasaan yang berbusana religius. Dakwah kultural yang memalingkan wajah dari realitas struktural hanyalah kesalehan yang terkurung. Masing-masing perlu menjadi pengingat bagi yang lain: yang satu mengingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah, yang lain mengingatkan bahwa nilai membutuhkan sarana untuk menjadi nyata.
Maka pertanyaannya perlu kita ganti. Bukan lagi “jalur mana yang paling benar?”, melainkan “sudahkah jalur yang kutempuh benar-benar menghadirkan manfaat bagi orang banyak?” Selama jawabannya jujur, dan selama kedua jalur setia pada etika serta saling menghormati, dakwah akan terus hidup, di kampung maupun di gedung parlemen, menuju satu tujuan yang sama.
