Muhammadiyah Terima Delegasi Palestina, Bahas Dinamika Konflik dan Masa Depan Perdamaian
INFOMU.CO | Jakarta – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima kunjungan Penasihat Presiden Otoritas Palestina Bidang Urusan Agama, Mahmoud Sidqi Al-Habbash, bersama Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdulfattah A.K. Al-Sattiri dan Imam Masjid Al-Aqsa Syekh Mohammad A.M. Hussein
Kunjungan diterima oleh Ketua PP Muhammadiyah Syafiq A. Mughni pada Senin (28/9) di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Jakarta Pusat.
Kunjungan tersebut membahas perkembangan situasi Palestina dan Timur Tengah serta sejumlah isu yang berkaitan dengan upaya perdamaian di kawasan.
Syafiq mengatakan, delegasi Palestina menyampaikan informasi mengenai kondisi terkini Palestina sekaligus harapan terhadap dukungan dan kerja sama dengan Muhammadiyah.
“Mereka mengunjungi kantor PP Muhammadiyah untuk menyampaikan beberapa informasi tentang situasi Palestina sekarang, atau situasi Timur Tengah pada umumnya, dan harapan-harapan yang disampaikan kepada Muhammadiyah,” ujar Syafiq.
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Palestina juga menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah Muhammadiyah selama ini. Mereka berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus dilanjutkan.
“Mereka apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan Muhammadiyah selama ini dan ingin agar kerja sama itu bisa berlanjut terus,” kata Syafiq.
Pertemuan juga membahas sejumlah isu yang belakangan menjadi perhatian publik, di antaranya Abraham Accords dan Board of Peace. Kedua isu tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai dinamika perdamaian dan politik di kawasan Timur Tengah.
“Kita juga tadi mendiskusikan beberapa isu yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan orang, misalnya tentang Abraham Accords dan Board of Peace. Mereka punya pandangan-pandangan yang cukup menarik dan kemudian kita sangat memahami pikiran-pikiran mereka,” jelas Syafiq.
Menurut Syafiq, dari pembicaraan tersebut belum terlihat perubahan signifikan terhadap situasi Palestina setelah adanya berbagai lembaga dan mekanisme baru yang dibentuk dalam konteks penyelesaian konflik.
“Dari pembicaraan itu terlihat bahwa belum tergambar apa yang sudah dilakukan oleh lembaga tadi. Situasinya masih seperti sama dengan situasi sebelum ada lembaga itu. Jadi, kita mungkin tidak bisa berharap banyak dari apa yang bisa dilakukan oleh lembaga semacam itu,” ungkapnya. (muhammadiyah.or.id)
