Sejarah Muhammadiyah Sibolga: Bagaimana Muhammadiyah Sibolga Selamat dari Penekanan Belanda (1930–1945)
(Bagian Kedua )
Oleh: Agus Fadli
SIBOLGA, INFOMU.CO – Memasuki dekade 1930-an, peta politik di Keresidenan Tapanuli berada dalam pengawasan ekstra ketat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Khawatir akan gejolak pergerakan kemerdekaan yang kian membara, Residen Tapanuli dan Pantai Barat Sumatera pada Agustus 1933 memberlakukan aturan Verkaderingsverbod (larangan berkumpul) serta pembatasan izin bepergian (paspoort) bagi para aktivis organisasi politik.
Di tengah intaian lembaga pengawas keagamaan Priesterraden dan aparat intelijen kolonial, banyak partai serta perhimpunan Islam di Sibolga dan Padang Sidempuan yang dibekukan atau dipaksa bergerak secara bawah tanah (ondergronds).
Namun, Muhammadiyah Cabang Sibolga justru menunjukkan dinamika yang berbalik. Organisasi ini tidak hanya bertahan, tetapi terus berkembang pesat hingga ke wilayah pelosok Teluk Tapanuli.
Berdasarkan laporan koran pers Tionghoa-Melayu Overzicht van de Inlandsche en Maleisch-Chineesche Pers edisi 30 Maret 1935, Muhammadiyah dicatat sebagai salah satu organisasi sosial-keagamaan terbesar dan paling berpengaruh di tanah Batak dan Tapanuli, dengan jajaran pengurus awal yang dikomandoi A.H. A. Mun’in (Ketua), M.R. Ihoetan (Sekretaris), M. Saman Joenoesy (Bendahara), serta Marah Kamin yang bertindak sebagai Konsul Muhammadiyah Wilayah Tapanuli.
Kunci keberhasilan Muhammadiyah Sibolga melewati masa-masa kritis tersebut terletak pada posisi independen dan strategi gerakan non-politik praktis.
Ketika organisasi pergerakan lain terjebak dalam konfrontasi terbuka dengan penguasa kolonial, para pelopor Muhammadiyah Sibolga memilih berfokus penuh pada gerakan Tajdid (pembaruan) di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah kultural. Muhammadiyah tidak mengajak masyarakat pada aksi provokasi politik, melainkan membangun kesadaran kritis rakyat melalui meja-meja persekolahan dan pencerahan akidah.
Melalui laporan rutin yang sangat tertata rapi serta fokus dakwah yang jelas pada peningkatan mutu hidup masyarakat bumiputera, pemerintah kolonial Belanda akhirnya tidak menemukan alasan hukum untuk melarang aktivitas Muhammadiyah. Pada tahun 1934, para tokoh Muhammadiyah Sibolga bahkan berhasil mendirikan sekolah agama pertama di sebuah rumah kontrakan, yang disusul dengan pembentukan ranting-ranting baru hingga ke desa Aek Habil.
Sikap bijak, terstruktur, dan tidak tergiur pada politik praktis inilah yang menyelamatkan panji-panji Muhammadiyah Sibolga dari tekanan kolonial, sekaligus meletakkan fondasi yang kokoh menjelang tibanya era pendudukan Jepang dan masa kemerdekaan Indonesia. (bersambung)
