Semarang, CM – Kenaikan harga BBM bersubsidi resmi diumumkan pemerintah melalui Presiden Jokowi, Sabtu (3/9/2022) lalu. Kenaikan harga BBM bersubsidi ini mengakibatkan kenaikan harga pada beberapa komoditas di sektor lainnya yang menyebabkan sebagian besar masyarakat terbebani. Menanggapi permasalahan tersebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Tengah; beserta seluruh Pimpinan Cabang (PC) dan kader IMM se Jawa Tengah menyatakan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Dalam rangka menyampaikan penolakan tersebut, IMM Jateng melakukan aksi turun ke jalan sebagaimana hasil konsolidasi yang dilakukan DPD IMM Jateng dan PC IMM se Jateng, Jumat (2/9/2022) lalu.
Aksi yang diikuti oleh ribuan kader IMM se Jawa Tengah ini digelar di tiga regional, di antaranya : Semarang Raya (DPRD Provinsi Jawa Tengah); Banyumas Raya (DPRD Kabupaten Banyumas); dan Solo raya (DPRD Kota Surakarta) bersama dengan aliansi OKP dan BEM di regionalnya masing-masing.
Aksi di depan gedung DPRD Banyumas sendiri diikuti oleh ratusan kader IMM se Banyumas Raya & Pansela bersama aliansi pada hari Senin (5/9/2022).
Ketua Umum PC IMM Banyumas, Jundi Abdulloh dalam pernyataannya mengajak seluruh kader IMM untuk bersama-sama menyuarakan penderitaan rakyat akibat kenaikan BBM bersubsidi.
Di akhir aksi karena tuntutan tidak dipenuhi oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas, masa aksi dari IMM dan aliansi berjanji akan melakukan aksi lanjutan dengan masa yang lebih besar.
Adapun pada hari ini, Kamis (8/9/2022), IMM se Solo Raya dan IMM se Semarang Raya menggelar aksi serupa di depan Gedung DPRD Kota Surakarta dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Aksi tolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini sendiri diikuti oleh ratusan kader IMM beserta aliansi OKP dan BEM di regionalnya masing-masing.
Rahmat Rusma Pratama, Ketua Umum PC IMM Sukoharjo dalam orasinya di depan gedung DPRD Kota Surakarta mengatakan, “Kita hadir di depan DPRD sebagai bentuk keberpihakan intelektual kita terhadap rakyat. Tentu masyarakat luas; khususnya rakyat kecil yang tidak mampu menyampaikan keluhan dan keresahannya kepada anggota DPR atau elite kekuasaan. Maka mahasiswa lah yang harus turun sebagai fungsinya sebagai penyambung lidah masyarakat terhadap hal yang terjadi.”
IMM se Solo Raya dan IMM se Semarang Raya menggelar aksi serupa di depan Gedung DPRD Kota Surakarta dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kamis (8/9/2022)
Ketua PC IMM Kota Surakarta Fatahillah dalam orasinya juga mengatakan, “Kenaikan BBM adalah bukti negara tidak sanggup mengelola APBN, APBN itu tanggung jawab pemerintah, APBN bocor tanggung jawab pemerintah, tunda proyek strategis Nasional dan utamakan kesejahteraan rakyat.”
Di tengah-tengah aksi IMM se Solo Raya beserta aliansi Sodara, Ketua DPRD Kota Surakarta dan segenap jajaran pimpinan keluar menemui masa aksi. Sebagaimana tuntutan masa aksi, pimpinan DPRD Kota Surakarta menandatangani Nota Kesepakatan yang berisi tuntutan masa aksi dan berjanji untuk meneruskan dan mengawalnya ke pemerintah pusat (Ketua DPR RI dan Presiden).
“Secepatnya; apa yang saat ini menjadi aspirasi dari adik-adik mahasiswa semua akan kita kirimkan besok ke DPR RI dan ke Presiden; dan mudah-mudahan suara dari adik-adik semua pada siang hari ini akan didengarkan oleh pemerintah pusat; maupun kawan-kawan yang di DPR RI,” ujar Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta.
Selanjutnya, aksi IMM se Semarang Raya beserta aliansi terpantau berjalan dengan baik. Orasi-orasi disampaikan secara bergantian oleh pimpinan OKP yang menuntut harga BBM bersubsidi diturunkan karena membebani rakyat.
“Pada prinsipnya perjuangan bukan kalkulasi satu tambah satu sama dengan dua. Sikap IMM jelas dan tegas untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Kami akan melanjutkan eskalasi gerakan tentunya ke depan,” ucap Arif Afrulloh Ketua Umum PC IMM Kota Semarang saat dihubungi redaksi.
Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum DPD IMM Jawa Tengah Untung Prasetyo Ilham menyampaikan bahwa IMM Jateng tetap konsisten menolak kenaikan BBM bersubsidi.
Ia menambahkan bahwa IMM Jateng akan terus melakukan aksi lanjutan hingga tuntutan dipenuhi oleh pemerintah. (yayan/rilis)
Sumber : Rilis Medkom DPD IMM Jawa Tengah
