WARTAPTM.ID, YOGYAKARTA – Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Novy Diana Fauzie, mengingatkan pentingnya menjaga komitmen terhadap penguatan literasi nasional di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas).
Menurutnya, penurunan anggaran berpotensi memengaruhi keberlanjutan berbagai program literasi yang selama ini menjangkau masyarakat luas, khususnya di daerah dengan keterbatasan akses terhadap bahan bacaan.
“Sedih sebenarnya. Program-program itu dibuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui literasi sejak dini. Ketika anggarannya dipotong, kesempatan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap buku dan program literasi juga ikut berkurang,” ujarnya, Kamis (23/7).
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI pada 16 Juli 2026, terungkap bahwa anggaran Perpusnas 2026 anjlok hingga Rp377 miliar, turun hampir 50% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp721 miliar. Mengutip berbagai sumber, menurut Kepala Perpusnas Aminudin Aziz, pemotongan drastis ini berdampak langsung pada terhentinya penyaluran buku gratis ke desa-desa, taman bacaan masyarakat, dan lapas.
Penyesuaian anggaran Perpusnas pada 2026 yang turun signifikan dari tahun sebelumnya dinilai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut keberlanjutan upaya membangun budaya literasi masyarakat.
Berkurangnya anggaran berdampak pada terhentinya sejumlah program strategis, seperti distribusi bantuan buku ke desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, hingga fasilitas kesehatan. Program penyediaan 1.000 buku untuk taman bacaan masyarakat juga belum dapat dilanjutkan.
Dalam pandangan Novy, perpustakaan daerah memiliki posisi strategis sebagai ruang pembelajaran sepanjang hayat sekaligus pusat aktivitas edukatif masyarakat.
“Perpustakaan bukan sekadar tempat meminjam buku. Ia adalah ruang publik untuk belajar, berdiskusi, dan bertumbuh bersama,” jelasnya.
Ia menilai, dampak pengurangan anggaran akan lebih terasa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang selama ini sangat bergantung pada dukungan program literasi dari pemerintah.
Novy menegaskan bahwa berbagai program seperti distribusi buku dan pembiasaan membaca sejak dini merupakan langkah penting dalam menumbuhkan budaya literasi.
“Program seperti distribusi buku ke daerah dan gerakan membaca sangat baik. Jika berkurang, dampaknya tentu akan dirasakan masyarakat, terutama di daerah dengan akses buku yang terbatas,” katanya.
Di tengah keterbatasan tersebut, ia mengajak berbagai pihak untuk tidak berhenti berikhtiar dalam menjaga keberlangsungan literasi.
Menurut Novy, penguatan literasi tidak dapat hanya bergantung pada satu pihak. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, dunia usaha, hingga keluarga.
Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah program rotasi buku di sekolah, di mana siswa saling berbagi dan mendiskusikan buku yang mereka miliki. Pendekatan ini dinilai tidak hanya memperkaya koleksi bacaan secara terbatas, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikasi.
Selain itu, pengembangan perpustakaan digital, buku elektronik, dan buku audio menjadi langkah adaptif agar layanan literasi tetap relevan dengan perkembangan zaman.
Meski inovasi dan kolaborasi menjadi solusi alternatif, Novy menegaskan bahwa tanggung jawab utama dalam menjamin pemerataan akses literasi tetap berada pada negara.
“Jika program literasi terus berkurang, saya khawatir ini menunjukkan bahwa literasi belum menjadi prioritas yang benar-benar serius. Padahal, literasi adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas,” pungkasnya.
Dalam konteks tersebut, literasi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan membaca, tetapi sebagai jalan membangun kesadaran, pengetahuan, dan peradaban. Karena itu, upaya memperkuat literasi semestinya tetap menjadi komitmen bersama, bahkan di tengah keterbatasan.
The post Anggaran Perpusnas Menurun, Bagaimana Dampaknya bagi Literasi Daerah? appeared first on Warta PTM.
