Darurat Radikalisasi Digital: Literasi dan Berpikir Kritis Jadi Kunci Lindungi Generasi Muda dari Ancaman Ekstremisme

INFOMU.CO |  Jakarta –  Ancaman radikalisme dan perekrutan kelompok ekstremis kini semakin nyata dan berada tepat di genggaman generasi muda. Merespons data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri pada Semester 1 tahun 2026 pada agenda Penguatan Kolaborasi Pelaksanaan RAN PE Tahun 2026-2029, Muhammad Abdullah Darraz, Direktur Eksekutif Center for Islam and Civilization Studies (CIVIC) FAI Uhamka sekaligus Co-Founder Welfare Institution, menyerukan urgensi penerapan pendidikan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis sebagai benteng pertahanan utama bagi anak dan remaja.

Data yang dirilis oleh BNPT dan Densus 88 sepanjang paruh pertama tahun 2026 menunjukkan adanya pergeseran pola penyebaran radikalisme yang kini sangat terdesentralisasi. Kelompok ekstremis tidak lagi bergantung pada sel-sel terpusat atau pertemuan fisik, melainkan secara masif menginfiltrasi ruang digital yang dekat dengan keseharian Generasi Z dan Alpha.

“Pola penyebaran dan infiltrasi radikalisme-ekstremisme di kalangan generasi muda, sekarang mengalami pergeseran, yakni semakin terdesentralisasi dan mengalami independensi dari organisasi-organisasi jaringan terorisme konvensional”, tegas Darraz yang merupakan akademisi FAI Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka itu.

Data kuantitatif menyebutkan, sepanjang semester pertama tahun 2026, terdapat 115 anak di 21 provinsi yang dengan mudah terekspose oleh komunitas kekerasan secara daring (true crime community), dan sejumlah 132 anak di 26 provinsi tereksploitasi oleh jaringan terorisme.

Beberapa temuan kunci terkait modus operandi penyebaran paham radikal saat ini meliputi:

• *Infiltrasi Melalui Game Daring (Online Games)*: Pelaku ekstremis memanfaatkan fitur voice chat dan ruang interaksi dalam game daring populer untuk melakukan digital grooming. Mereka membangun kedekatan emosional dengan pemain di bawah umur sebelum memasukkan narasi-narasi intoleran.

• *Migrasi ke Grup Obrolan Tertutup*: Setelah target berhasil didekati, interaksi dialihkan ke platform pesan instan atau grup obrolan tertutup (seperti Telegram, WhatsApp, atau Discord). Di ruang gema (echo chamber) inilah proses doktrinasi intensif dan rekrutmen dilakukan.

• *Radikalisasi Berbasis Algoritma*: Remaja sering kali terpapar konten propaganda secara tidak sengaja melalui rekomendasi algoritma media sosial, yang memicu radikalisasi mandiri (self-radicalization) tanpa harus tergabung dalam jaringan teroris formal.

Menyikapi fenomena pergeseran modus operasi teror di dunia maya, Muhammad Abdullah Darraz menegaskan bahwa pemblokiran situs atau pelarangan gawai semata tidak lagi cukup untuk melindungi generasi muda.

“Ancaman ekstremisme telah bertransformasi, menyusup melalui celah-celah interaksi digital yang dianggap aman oleh anak-anak kita, seperti saat mereka bermain game atau mengobrol dengan ‘teman’ daring. Literasi digital dan pendidikan berpikir kritis kini bukan sekadar pelengkap, melainkan tameng utama yang tidak bisa ditawar lagi,” tegas Darraz.

Lebih lanjut, Darraz menjelaskan bahwa pendidikan literasi digital harus diarahkan agar anak muda memahami cara kerja algoritma, mengenali hoaks, dan menyadari teknik manipulasi psikologis di internet. Di sisi lain, pendidikan berpikir kritis (critical thinking) berfungsi sebagai filter internal.

“Dengan kemampuan berpikir kritis, generasi muda akan terbiasa mempertanyakan sumber informasi, mengevaluasi narasi kebencian yang dibungkus dengan sentimen agama, dan tidak mudah terbawa arus provokasi. Mereka akan memiliki ketahanan diri (resiliensi) untuk menolak ajakan yang mengarah pada ekstremisme kekerasan,” tambahnya.

Guna memutus rantai radikalisasi daring yang menyasar generasi muda, Darraz yang merupakan anggota pengurus Komisi HLNKI MUI Pusat ini mendorong langkah-langkah kolaboratif berikut:

1. Integrasi Kurikulum: Mendorong institusi pendidikan untuk mengintegrasikan modul literasi digital, empati, dan pemikiran kritis ke dalam kurikulum pembelajaran dasar hingga menengah.

2. Pendampingan Orang Tua: Mengedukasi orang tua agar lebih proaktif dalam mendampingi aktivitas digital anak, mengenali tanda-tanda digital grooming, dan menciptakan ruang diskusi yang terbuka di rumah.

3. Sinergi Multisektor: Memperkuat kerja sama antara aparat keamanan (BNPT, Densus 88), Kementerian Komdigi, platform penyedia game daring, tokoh agama, dan lembaga sipil untuk mendeteksi dini dan menanggulangi konten radikal.

Anak-anak dan remaja adalah aset terbesar bangsa. Menyelamatkan mereka dari jerat radikalisasi digital adalah tanggung jawab bersama demi memastikan masa depan Indonesia yang damai, toleran, dan inklusif. (***)