Serdos 2026, Reformasi Profesionalisme Dosen atau Sekadar Menambah Beban Birokrasi?
Oleh: Partaonan Harahap, ST., MT., IPM
Dosen Fakultas Teknik UMSU, Sekretaris LPCR-PM PWM Sumatera Utara, Ketua Asosiasi Alumni Teknologi Teladan Medan (AATT)
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) kembali melakukan pembaruan kebijakan Sertifikasi Dosen (Serdos) pada tahun 2026. Melalui berbagai regulasi dan petunjuk teknis terbaru, pemerintah berupaya memperkuat kualitas dosen Indonesia dengan menempatkan pengembangan kompetensi berkelanjutan sebagai bagian integral dari profesionalisme akademik. Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah penekanan pada kegiatan pengembangan diri dan pembelajaran sepanjang hayat sebagai indikator penting dalam menjaga kualitas dosen setelah memperoleh sertifikat pendidik.
Secara konseptual, kebijakan ini lahir dari semangat yang patut diapresiasi. Dunia pendidikan tinggi sedang menghadapi perubahan yang sangat cepat akibat perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), Internet of Things (IoT), big data, transformasi digital, dan perubahan kebutuhan dunia kerja. Dalam situasi tersebut, dosen dituntut untuk terus belajar agar tetap relevan dan mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif.
Namun, di balik semangat tersebut muncul pertanyaan penting yang layak didiskusikan secara kritis, apakah perubahan kebijakan Serdos 2026 benar-benar merupakan langkah reformasi untuk memperkuat profesionalisme dosen, atau justru menambah lapisan birokrasi baru yang berpotensi membebani kehidupan akademik?
Pertanyaan ini menjadi relevan karena dalam sejarah pendidikan tinggi Indonesia, tidak sedikit kebijakan yang lahir dengan tujuan mulia, tetapi dalam praktiknya berubah menjadi beban administratif yang menyita waktu dan energi para dosen. Akibatnya, perhatian dosen yang seharusnya difokuskan pada pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat justru terserap untuk memenuhi berbagai persyaratan administratif. Di sinilah pentingnya membaca Serdos 2026 secara lebih mendalam. Profesionalisme dosen memang harus terus ditingkatkan, tetapi reformasi tersebut tidak boleh berujung pada birokratisasi yang menjauhkan dosen dari hakikat profesinya sebagai pendidik, peneliti, inovator, dan agen perubahan sosial.
Dalam beberapa tahun terakhir, dosen menghadapi berbagai kewajiban administratif yang terus bertambah. Mulai dari penyusunan Beban Kerja Dosen (BKD), pengisian SISTER, pelaporan kinerja, pengelolaan data PDDIKTI, penyusunan dokumen akreditasi program studi dan institusi, hingga berbagai laporan pendukung lainnya. Hampir seluruh aktivitas akademik harus dibuktikan melalui dokumen, unggahan data, dan proses verifikasi yang berlapis.
Tidak sedikit dosen yang mengeluhkan bahwa waktu untuk membaca literatur, melakukan penelitian, menulis artikel ilmiah, membimbing mahasiswa, dan mengembangkan inovasi pembelajaran semakin berkurang karena tersita oleh urusan administrasi. Dalam kondisi demikian, kewajiban tambahan berupa pelatihan dan pengembangan kompetensi yang harus dibuktikan secara administratif berpotensi memperpanjang daftar pekerjaan birokratis yang harus dipenuhi.
Masalahnya bukan pada kegiatan pelatihannya. Tidak ada yang menolak pentingnya peningkatan kompetensi. Persoalan muncul ketika pelatihan lebih dipahami sebagai kewajiban administrasi dibandingkan kebutuhan akademik. Ketika sistem lebih menghargai bukti kehadiran daripada perubahan kompetensi, maka orientasi dosen berpotensi bergeser. Pelatihan tidak lagi dipilih berdasarkan relevansi terhadap kebutuhan pembelajaran atau penelitian, melainkan berdasarkan kemudahan memperoleh sertifikat.
Fenomena ini bukan sesuatu yang asing. Dalam berbagai program pengembangan sumber daya manusia, sering ditemukan peserta yang mengikuti pelatihan semata-mata untuk mendapatkan sertifikat. Akibatnya terjadi inflasi sertifikat tanpa peningkatan kualitas yang sebanding. Pendidikan tinggi seharusnya tidak terjebak dalam pola seperti itu. Dosen bukan pegawai administrasi yang diukur dari banyaknya dokumen yang berhasil diunggah ke sistem. Dosen adalah intelektual yang bertugas menghasilkan pengetahuan baru, mentransformasikan ilmu kepada mahasiswa, dan memberikan solusi bagi berbagai persoalan masyarakat.
Jika sebagian besar energi dosen habis untuk memenuhi tuntutan administratif, maka tujuan utama pendidikan tinggi akan terganggu. Ironisnya, semakin banyak dokumen yang diminta, semakin sedikit waktu yang tersedia untuk aktivitas akademik yang sesungguhnya.
Kebijakan Serdos 2026 tampaknya mengandung asumsi bahwa pelatihan berkelanjutan merupakan indikator utama profesionalisme. Secara teoritis, asumsi ini dapat dipahami. Seorang profesional memang harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Namun dalam praktiknya, profesionalisme dosen tidak dapat disederhanakan hanya berdasarkan jumlah pelatihan yang diikuti atau banyaknya sertifikat yang berhasil dikumpulkan.
Seorang dosen dapat mengikuti puluhan pelatihan setiap tahun, tetapi belum tentu mengalami peningkatan kualitas mengajar. Sebaliknya, terdapat dosen yang jarang mengikuti pelatihan formal, tetapi sangat produktif menghasilkan penelitian, buku ajar, publikasi internasional, inovasi teknologi, hak kekayaan intelektual, maupun program pengabdian masyarakat yang memberikan dampak luas. Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukanlah berapa kali dosen mengikuti pelatihan, melainkan apa dampak nyata yang dihasilkan setelah pelatihan tersebut.
Apakah metode pembelajaran menjadi lebih inovatif?
Apakah mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik?
Apakah produktivitas penelitian meningkat?
Apakah lahir inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat?
Apakah kualitas lulusan menjadi lebih baik?
Dalam dunia akademik global, profesionalisme dosen lebih banyak diukur melalui kontribusi dan dampak nyata. Universitas-universitas terbaik dunia tidak menjadikan jumlah sertifikat pelatihan sebagai indikator utama kualitas dosen. Yang dinilai adalah kualitas pengajaran, produktivitas penelitian, reputasi akademik, inovasi yang dihasilkan, serta kontribusi terhadap masyarakat.
Sayangnya, birokrasi pendidikan sering kali lebih mudah mengukur proses daripada mengukur hasil. Menghitung jumlah sertifikat jauh lebih mudah dibandingkan mengukur kualitas pembelajaran. Menghitung jam pelatihan lebih sederhana dibandingkan menilai dampak penelitian atau kontribusi terhadap mahasiswa. Akibatnya, kebijakan berisiko terjebak pada apa yang mudah diukur, bukan pada apa yang benar-benar penting.
Dalam praktiknya, banyak kegiatan pelatihan yang lebih menekankan aspek kehadiran dibandingkan transfer pengetahuan. Yang menjadi perhatian utama bukan lagi apa yang dipelajari, tetapi apakah peserta memperoleh sertifikat sebagai bukti keikutsertaan. Jika pendekatan semacam ini mendominasi implementasi Serdos 2026, maka tujuan peningkatan profesionalisme dapat bergeser menjadi sekadar pemenuhan persyaratan administratif. Dosen akan berlomba mengumpulkan bukti pelatihan untuk memenuhi ketentuan sistem, sementara dampak terhadap kualitas pembelajaran dan penelitian belum tentu terjadi.
Kondisi ini bahkan berpotensi melahirkan apa yang dapat disebut sebagai “industri sertifikat.” Berbagai pelatihan, webinar, dan workshop tumbuh pesat karena tingginya kebutuhan administratif. Sertifikat menjadi komoditas yang dicari karena memiliki nilai dalam sistem penilaian. Akibatnya, kualitas pelatihan sering kali menjadi persoalan nomor dua. Yang penting kegiatan terlaksana, peserta hadir, dan sertifikat diterbitkan.
Padahal esensi pengembangan profesional bukanlah banyaknya pelatihan yang diikuti, melainkan sejauh mana pengetahuan yang diperoleh mampu diterapkan dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas bukan pabrik sertifikat, dan dosen bukan kolektor piagam pelatihan.
Masalah utama dosen Indonesia sebenarnya bukan semata-mata kurangnya pelatihan. Persoalan yang lebih fundamental justru berkaitan dengan ekosistem akademik yang belum sepenuhnya mendukung. Masih banyak dosen yang menghadapi keterbatasan fasilitas penelitian, minimnya akses terhadap jurnal internasional, laboratorium yang belum memadai, keterbatasan dana riset, beban mengajar yang tinggi, serta tantangan kesejahteraan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Dalam kondisi seperti itu, menambah kewajiban pelatihan tanpa memperbaiki ekosistem akademik ibarat meminta petani meningkatkan hasil panen tanpa menyediakan pupuk, irigasi, dan benih yang berkualitas.
Profesionalisme tidak tumbuh dalam ruang hampa.
Dosen yang bekerja dalam lingkungan akademik yang sehat akan berkembang secara alami. Mereka memiliki kesempatan melakukan penelitian, mengikuti konferensi internasional, membangun kolaborasi ilmiah, dan menghasilkan inovasi yang berdampak. Sebaliknya, dosen yang bekerja di lingkungan dengan sumber daya terbatas akan kesulitan berkembang meskipun diwajibkan mengikuti berbagai pelatihan.
Karena itu, reformasi profesionalisme dosen harus menyentuh aspek sistemik. Pemerintah perlu memperkuat pendanaan riset, meningkatkan akses jurnal ilmiah, memperbaiki infrastruktur laboratorium, memperluas kolaborasi internasional, dan mengurangi beban administrasi yang tidak produktif. Tanpa perbaikan ekosistem, pelatihan hanya akan menjadi kosmetik kebijakan yang mempercantik permukaan tetapi tidak menyelesaikan persoalan mendasar.
Perguruan tinggi di kota-kota besar umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap pelatihan, seminar, konferensi, serta dukungan pendanaan. Sebaliknya, banyak perguruan tinggi di daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses internet, anggaran, dan kesempatan pengembangan profesi. Jika indikator profesionalisme dibangun tanpa mempertimbangkan disparitas tersebut, maka kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan mutu justru berpotensi memperlebar kesenjangan. Profesionalisme dosen tidak boleh hanya diukur dari kesempatan yang tersedia, tetapi juga dari dedikasi dan kontribusi yang diberikan dalam kondisi yang dimiliki.
Negara mempercayakan kepada dosen tugas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, mendidik generasi muda, dan menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, penguatan profesionalisme seharusnya lebih diarahkan pada pembangunan budaya akademik daripada penguatan pengawasan administratif. Semakin banyak regulasi yang mengontrol setiap aktivitas dosen, semakin besar risiko lahirnya budaya kepatuhan administratif dibandingkan budaya kreativitas akademik. Dosen menjadi lebih sibuk memastikan dokumen lengkap daripada memikirkan gagasan baru yang dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan.
Padahal universitas-universitas terbaik dunia tumbuh karena kebebasan akademik, budaya riset yang kuat, dan kepercayaan terhadap profesionalisme para dosennya. Tidak ada universitas kelas dunia yang dibangun hanya dengan memperbanyak formulir, laporan, dan sertifikat. Universitas unggul dibangun melalui tradisi berpikir kritis, budaya penelitian yang kuat, dan ruang intelektual yang sehat.
Kebijakan Serdos 2026 lahir dengan tujuan yang baik, yaitu mendorong dosen Indonesia menjadi pembelajar sepanjang hayat yang terus mengembangkan kompetensinya. Dalam era perubahan yang begitu cepat, semangat tersebut memang sangat dibutuhkan. Namun, niat baik saja tidak cukup. Implementasi kebijakan harus memastikan bahwa pengembangan profesionalisme tidak berubah menjadi birokratisasi baru yang justru menghambat produktivitas akademik.
Jika reformasi ini hanya menghasilkan tambahan dokumen, tambahan laporan, dan tambahan sertifikat, maka Serdos 2026 akan kehilangan maknanya. Sebaliknya, jika reformasi ini mampu membangun budaya akademik yang mendorong dosen untuk terus belajar, meneliti, berinovasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, maka kebijakan ini layak disebut sebagai langkah maju dalam transformasi pendidikan tinggi Indonesia.
Pada akhirnya, profesionalisme dosen tidak ditentukan oleh banyaknya sertifikat yang dimiliki, melainkan oleh kualitas gagasan yang dihasilkan, integritas yang dijaga, serta manfaat yang diberikan kepada mahasiswa, institusi, dan masyarakat luas. Sebab bangsa ini tidak membutuhkan dosen yang paling banyak mengikuti pelatihan. Bangsa ini membutuhkan dosen yang mampu melahirkan pengetahuan, inovasi, dan generasi unggul yang akan menentukan masa depan Indonesia.
Di situlah ukuran sesungguhnya dari profesionalisme seorang dosen, bukan pada lembar sertifikat yang tersimpan rapi dalam arsip digital, melainkan pada dampak nyata yang ditinggalkannya bagi kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan bangsa. (***)
