Selat Hormuz Memanas, Asia Tenggara Hadapi Pilihan Sulit
INFOMU.CO | Jakarta – Serangan Amerika Serikat (AS) ke Iran memicu krisis energi di seluruh dunia yang memaksa negara-negara untuk memilih antara menurunkan permintaan atau menaikan anggaran. Krisis ini juga mendorong pemerintah di seluruh dunia lebih fokus untuk menjaga pasokan daripada mempertahankan tren transisi energi.
Pemerintah negara-negara Asia bersusah payah untuk menjaga cadangan minyak, menghemat energi, bersaing mendapatkan pasokan dan menekan lonjakan harga. Hal ini menghasilkan kesulitan lain: menghemat energi mungkin akan memperlambat aktivitas ekonomi. Memprioritaskan gas untuk rumah tangga juga dapat merugikan restoran dan bisnis lainnya.
“Penghematan energi sekecil apa pun dapat menghambat aktivitas industri,” kata konsultan dari Control Risk Linh Nguyen, Ahad (17/3/2026).
Para pengamat memperingatkan dilema ini akan menyebar tidak hanya di Asia tapi juga perekonomian-perekonomian importir minyak lainnya seperti di Afrika dan kawasan lain. Pasalnya seluruh negara di dunia berjibaku mendapatkan pasokan minyak yang kian langka.
“Situasi ini umum di semua sektor, tidak ada keputusan yang mudah diambil untuk jangka-pendek,” kata pakar energi dari Energy Shift Institute Putra Adhiguna.
Meski sudah menggunakan cadangan minyak, negara-negara di Asia Tenggaratetap rentan terhadap lonjakan harga minyak. Pemerintah-pemerintah di kawasan meminta rumah tangga, bisnis, dan lembaga pemerintah untuk mengurangi penggunaan energi.
Pengendara motor mengantre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite secara mandiri di SPBU Coco di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (11/3/2026). – (ANTARA FOTO/Jessica Wuysang)
Pemerintah Filipina sudah memangkas hari kerja menjadi empat hari sepekan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Kantor-kantor diminta untuk mematikan komputer mereka di jam makan siang sementara orang yang bekerja dari rumah diminta untuk tidak menurunkan suhu AC di bawah 24 derajat Celsius.
Vietnam meminta kilang dan distributor bensin untuk menjaga pasokan minyak. Sementara Thailand berupaya memaksimalkan cadangan minyaknya yang hanya cukup untuk sekitar dua bulan dan mencari sumber energi domestik lainnya. Dua negara itu menggunakan subsidi untuk melindungi rumah tangga dari kenaikan harga minyak dunia.
Thailand menghentikan ekspor untuk melindungi cadangannya yang terbatas. Hal ini berkontribusi pada kelangkaan yang menyebabkan hampir sepertiga dari sekitar 6.000 stasiun bahan bakar di Kamboja tutup.
Perdana menteri Thailand juga meminta pejabat dan pegawai pemerintah menggunakan tangga alih-alih elevator. Thailand salah satu negara yang menghadapi dilema paling dalam akibat krisis energi.
Pakar energi dari Thailand Development Research Institute Areeporn Asawinpongphan mengatakan bila negara itu menghentikan subsidinya agar harga BBM dapat terjaga, maka biaya hidup akan melambung tinggi hingga akhirnya memicu kepanikan dan semakin mengurangi cadangan minyak negara itu.
Menurut Putra, Indonesia juga menghadapi dilema yang serupa. Sebagai negara muslim terbesar di Asia Tenggara, pemerintah sudah berjanji akan menjaga harga BBM selama bulan Ramadan dan Idul Fitri.
“(Namun) belum diketahui pasti apa yang akan terjadi setelah itu,” kata Putra seraya menambahkan ada kemungkinan pemerintah menaikan harga BBM setelah lebaran.
Bila AS dan Israel melanjutkan perang dengan Iran, maka Indonesia harus memilih antara mempertahankan subsidi untuk melindungi konsumen atau memangkas pendanaan untuk mematuhi batasan anggaran. Namun, hal ini dapat memicu inflasi.
Mengingat cadangan Indonesia yang terbatas untuk 20 hari, Putra memperingatkan fluktuasi harga di pasar bahan bakar Indonesia akan terjadi dengan cepat. “Pada akhirnya, ini akan mencapai titik kritis,” katanya.
Berdasarkan data dari platfrom perdagangan maritim, sejak AS memulai perang dengan Iran sudah sekitar 90 kapal, termasuk kapal tanker minyak, melintasi Selat Hormuz. Data menunjukkan Iran masih mengekspor jutaan barel minyak lewat Selat Hormuz saat jalur perairan itu secara efektif telah ditutup.
Perusahaan data maritim Lloyd’s List Intelligence mengungkapkan banyak kapal yang melintasi selat tersebut merupakan “pelayaran gelap” (dark transits), yakni upaya menghindari sanksi dan pengawasan pemerintah Barat yang kemungkinan memiliki keterkaitan dengan Iran.
Belakangan, kapal-kapal yang memiliki keterkaitan dengan India dan Pakistan juga berhasil melintasi selat itu seiring pemerintah meningkatkan upaya negosiasi.
Ketika harga minyak mentah melonjak di atas 100 dolar AS per barel, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekan sekutu dan mitra dagang AS untuk mengirim kapal perang dan membuka kembali selat tersebut, dengan harapan dapat menurunkan harga minyak.
Sebagian besar lalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz telah terhenti sejak awal Maret, setelah perang dimulai. Sekitar 20 kapal dilaporkan telah diserang di kawasan tersebut. (rep)
