PAN dan Muhammadiyah: Jejak Sejarah dan Etika Politik Kader
(Tulisan ke-42 dari Beberapa Tulisan Terkait Kaderisasi)
Oleh : Amrizal – Wakil Ketua MPKSDI PWM Sumatera Utara/Dosen Universitas Negeri Medan
Partai Amanat Nasional (PAN) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang Muhammadiyah. Ia lahir dari rahim kegelisahan kader-kader persyarikatan pada masa transisi reformasi, ketika ruang politik terbuka dan umat memerlukan saluran aspirasi yang bermartabat. Namun seiring berjalannya waktu, relasi historis itu tidak selalu berjalan linear. Di titik inilah penting bagi Muhammadiyah untuk membaca kembali jejak sejarah PAN, bukan untuk mengklaim atau menafikan, melainkan untuk menegaskan satu hal mendasar: politik adalah ruang ijtihad kader, sementara etika adalah tanggung jawab persyarikatan.
Dari Rahim Reformasi: Ikhtiar Politik Kader Muhammadiyah
PAN didirikan pada tahun 1998, di tengah transisi politik pasca-Orde Baru. Kelahirannya tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh-tokoh Muhammadiyah, khususnya Prof. Dr. Amien Rais, yang saat itu menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah dan menjadi salah satu figur sentral Reformasi. PAN sejak awal dimaksudkan sebagai partai terbuka, lintas golongan, dan berorientasi pada nilai-nilai reformasi.
Namun secara sosiologis, harus diakui bahwa fase awal PAN sangat kuat ditopang oleh kader dan jaringan Muhammadiyah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Banyak aktivis Muhammadiyah dan Angkatan Muda Muhammadiyah (IMM, Pemuda Muhammadiyah, IPM, NA) terlibat aktif sebagai pendiri, penggerak, pengurus, hingga legislator. Dalam periode ini, PAN kerap dipahami sebagai ikhtiar politik kader Muhammadiyah, meskipun secara formal tidak pernah menjadi “partai Muhammadiyah”.
Dinamika Perkembangan: Membesar, Meluas, dan Berubah
Seiring perjalanan waktu, PAN mengalami proses institusionalisasi dan ekspansi politik. Sebagai partai nasional, PAN membuka diri kepada berbagai latar belakang sosial, kultural, dan ideologis. Proses ini, di satu sisi, memperluas basis elektoral dan memperkuat posisi PAN dalam sistem politik nasional.
Namun di sisi lain, muncul dinamika baru yang patut dicermati secara objektif: menurunnya proporsi kader Muhammadiyah dalam struktur strategis PAN dan representasi legislatifnya. Di berbagai daerah, anggota DPRD dan DPR RI dari PAN kini berasal dari latar belakang yang semakin beragam, dan tidak semuanya memiliki keterkaitan organisatoris dengan Muhammadiyah.
Fenomena berpindahnya sejumlah tokoh PAN berlatar Muhammadiyah ke partai lain juga menjadi realitas politik yang tidak bisa diabaikan. Faktor penyebabnya tentu beragam: dinamika internal partai, kompetisi politik yang semakin ketat, hingga tuntutan elektoral yang kian pragmatis. Dalam konteks ini, penting ditekankan bahwa realitas tersebut bukan semata-mata persoalan ideologi, melainkan juga konsekuensi dari perubahan lanskap politik nasional.
Fakta Penting: Komitmen PAN terhadap Dakwah Muhammadiyah
Meski demikian, objektivitas menuntut pengakuan terhadap fakta lain yang juga nyata. Hingga saat ini, PAN merupakan salah satu partai politik yang secara terbuka dan konsisten menunjukkan perhatian terhadap Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan sosial-keagamaan.
Dalam sebuah pertemuan nasional di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta yang dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Abdul Mu’ti, serta jajaran elite PAN yang dipimpin Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan—disampaikan kontribusi PAN dalam mendukung berbagai aktivitas Persyarikatan. Dukungan tersebut meliputi fasilitasi kegiatan dakwah, penguatan amal usaha (pendidikan dan kesehatan), serta kolaborasi dalam gerakan sosial-kemanusiaan.
Fakta ini penting dicatat secara jujur: dalam praktik politik, PAN menunjukkan sikap yang relatif akomodatif terhadap kepentingan dakwah Muhammadiyah, tanpa mencampuri urusan internal Persyarikatan.
Dilema Kader: Dukungan Institusional dan Ruang Regenerasi
Di titik inilah muncul dilema yang dirasakan sebagian kader Muhammadiyah, khususnya generasi muda. Di satu sisi, PAN dipandang sebagai partai yang paling memiliki kedekatan historis dan perhatian institusional terhadap Muhammadiyah. Di sisi lain, tidak semua kader Muhammadiyah mendapatkan ruang yang memadai dalam proses regenerasi kepemimpinan dan kandidasi politik PAN.
Kondisi ini perlu dibaca dengan jernih, bukan dengan kekecewaan emosional. Politik elektoral kontemporer menuntut kombinasi antara integritas, kapasitas, dan kemampuan kompetitif. Tantangan bagi kader Muhammadiyah hari ini bukan sekadar mencari “ruang”, tetapi menyiapkan diri secara serius untuk berkompetisi secara sehat dan bermartabat.
Etika Politik Muhammadiyah: Prinsip Jarak Kritis
Muhammadiyah sejak awal menegaskan posisinya sebagai gerakan dakwah dan tajdid, bukan organisasi politik praktis. Politik dipahami sebagai wilayah ijtihadi, sarana untuk menghadirkan kemaslahatan, bukan tujuan itu sendiri.
Al-Qur’an mengingatkan:
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar.” (QS. Ali ‘Imran: 104)
Dalam kerangka ini, hubungan Muhammadiyah dengan PAN—sebagaimana dengan partai politik lain—harus ditempatkan secara proporsional: dekat dalam nilai, tetapi tetap menjaga jarak organisatoris.
Merawat Sejarah, Menata Masa Depan
Hubungan Muhammadiyah dan PAN adalah bagian dari sejarah Reformasi Indonesia. Ia tidak bebas dari dinamika, perubahan, bahkan ketegangan. Namun justru di situlah pelajaran pentingnya: politik membutuhkan etika, dan etika membutuhkan kesadaran sejarah.
Bagi PAN, sejarah kelahiran adalah amanah moral. Bagi kader Muhammadiyah, politik adalah ladang pengabdian yang menuntut kedewasaan, bukan sekadar loyalitas emosional. Seperti pesan KH. Ahmad Dahlan:
“Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah.”
Pesan itu relevan pula dalam politik: menghidupkan nilai lebih penting daripada mempertahankan simbol. Selama nilai itu dijaga, hubungan Muhammadiyah dan PAN akan tetap memiliki makna—meski tidak selalu berada dalam bentuk yang sama seperti masa lalu.
Wallahu a’lam Bish Shawab
