Indonesia Gabung Dewan Perdamaian: Inilah Respons Kritis Muhammadiyah dan NU
INFOMU.CO | Jakartga – Keputusan Indonesua bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) memunculkan respon kritis dari Muhammadiyah dan NU. Dua organisasi keagamaan arus utama tersebut sama-sama mengingatkan Indonesia agar serius mengawal keadilan, terutama isu Palestina.
Ketua Lembaga Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (LHKI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Iman Addaruqutni menilai kehadiran Indonesia di Dewan Perdamaian memang membuka ruang diplomasi. Namun, ia menegaskan langkah ini tidak bebas dari kontroversi.
Menurut Imam, absennya Palestina sebagai anggota Dewan Perdamaian menjadi persoalan mendasar. Padahal, forum tersebut membahas isu Gaza dan konflik Palestina-Israel.
“Yang menjadi masalah, Palestina tidak ada di dalam dewan, tetapi justru menjadi objek pembahasan. Ini harus dikritisi,” kata Imam, Senin (26/1/2026).
Imam berharap Indonesia mampu memainkan peran penyeimbang dari dalam Dewan Perdamaian agar forum tersebut tidak mengabaikan hak-hak rakyat Palestina. Ia menekankan kehadiran Indonesia harus digunakan untuk mencegah standar ganda Amerika Serikat dan negara-negara besar lainnya.
“Sisi positifnya, Indonesia bisa menyuarakan sikap yang lebih adil dari dalam. Kita berharap Dewan Perdamaian tidak menganggap Palestina seolah tidak ada,” cetusnya.
Meski demikian, Imam mengaku tetap menaruh harapan pada konsistensi Presiden Prabowo Subianto dalam membela kemerdekaan Palestina. Ia menilai, sikap politik luar negeri Indonesia selama ini relatif tegas dan konsisten.
Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga turut menyoroti langkah Indonesia tersebut. Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menilai partisipasi Indonesia patut diapresiasi sebagai langkah diplomasi, namun tidak boleh kehilangan prinsip keadilan.
Gus Fahrur mengingatkan Dewan Perdamaian tidak sekadar menjadi alat politik Amerika Serikat atau tumpang tindih dengan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia menyebut keterlibatan Indonesia bisa menjadi babak baru diplomasi dalam isu Gaza atau Palestina, tetapi tetap menyisakan perdebatan soal efektivitas dan legitimasi forum tersebut dibandingkan mekanisme internasional yang sudah ada.
Baik Muhammadiyah maupun NU sepakat, langkah Indonesia di Dewan Perdamaian harus dikawal ketat agar tidak melemahkan perjuangan Palestina dan tidak menjauh dari amanat konstitusi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. (maklumat)
