PWMJATENG.COM, Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dengan alasan efisiensi anggaran sejatinya bukan upaya menghemat demokrasi. Sebaliknya, ini adalah upaya menyederhanakannya dengan cara paling berbahaya: mengeluarkan rakyat dari proses pengambilan keputusan.
Di balik bahasa teknokratis tentang biaya, tersembunyi pilihan politik mendasar: apakah negara masih menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan?
Hak memilih pemimpin bukanlah fasilitas tambahan yang bisa dicabut demi penghematan. Ia adalah hak konstitusional. Mengorbankannya atas nama efisiensi berarti mempreteli demokrasi secara sistematis.
Tingginya biaya politik sebenarnya tidak bersumber dari partisipasi rakyat, melainkan dari praktik politik yang tidak sehat, seperti:
- Politik uang (money politics).
- Mahar pencalonan yang fantastis.
- Kampanye mahal dan transaksi kekuasaan pascapemilu.
Klaim bahwa pemilihan melalui DPRD lebih murah patut dipertanyakan. Biaya politik tidak hilang, ia hanya berpindah dari ruang publik yang terpantau ke ruang lobi elite yang sulit dilacak. Uang tetap bekerja, tetapi tanpa kontrol rakyat.
Dalam mekanisme ini, akuntabilitas kepala daerah bergeser. Mereka akan lebih patuh pada konfigurasi kekuatan partai di parlemen daripada mandat rakyat. Ini membuka ruang kompromi kekuasaan yang mengabaikan kepentingan warga.
Demokrasi memang tidak selalu rapi, murah, dan nyaman. Ia gaduh dan melelahkan. Namun, kegaduhan itu adalah tanda bahwa rakyat masih memiliki suara. Demokrasi yang sunyi dan terkendali justru menandai hilangnya substansi.
Ketika rakyat dikeluarkan dari keputusan, yang tersisa bukan efisiensi, melainkan kekuasaan yang semakin menjauh dari pemilik kedaulatan sejati.
Kontributor: Teguh Eko Prasetyo (DPP IMM Bidang Kajian dan Pengembangan Keilmuan)
Editor: Al-Afasy
The post Demokrasi yang Kehilangan Wajah Publiknya: Kritik Atas Wacana Pilkada DPRD appeared first on Muhammadiyah Jateng.
