Ratusan Pelajar Medan Antusias Ikut Sosialisasi TKA, Kolaborasi Kemendikdasmen dan IPM
INFOMU.CO | Medan – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mendorong partisipasi siswa pada Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025. Sosialisasi program ini dilakukan melalui Forum Komunikasi Publik (FKP) dengan tema “Tes Kemampuan Akademik untuk Pendidikan Bermutu” di Kota Medan, Sabtu (27/9).
Melalui kolaborasi dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), acara ini dihadiri oleh 700 peserta yang terdiri dari pelajar, guru dan kepala sekolah. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman jelas mengenai TKA sebagai alat validasi objektif capaian siswa, membuka ruang dialog serta memastikan kesiapan pelajar menyambut pelaksanaannya pada November 2025.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen, Anang Ristanto, memberikan motivasi langsung kepada para peserta. Ia menekankan bahwa TKA dirancang sebagai instrumen positif untuk memetakan kemampuan siswa mempersiapkan masa depan.
“TKA hadir untuk mengevaluasi capaian akademik yang kredibel, adil dan relevan. Oleh sebab itu, melalui FKP ini, kami ingin agar para siswa memahami bahwa TKA bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Justru sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk mengukur diri dan lebih percaya diri menyiapkan langkah menuju perguruan tinggi maupun dunia kerja, “ ujar Anang dalam sambutannya.
Dari sisi teknis, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Badan Standar,Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Rahmawati, menjelaskan pelaksanaan TKA untuk kelas 12 dijadwalkan pada 1 – 9 November 2025 ini bersifat opsional namun sangat dianjurkan.
“Peserta nanti akan mengerjakan lima mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan dua mata pelajaran pilihan, secara berbasis komputer. Hasilnya akan berupa sertifikat skor nasional yang dapat digunakan untuk melengkapi administrasi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), memasuki dunia kerja, atau bahkan pendaftaran ke perguruan tinggi luar negeri, “ jelasnya.
Lebih lanjut, Rahmawati mengingatkan agar sekolah dan siswa segera melakukan pendaftaran sebelum batas akhir pada 5 Oktober 2025. Untuk memastikan kredibilitas dan keadilan, pelaksanaan TKA 2025 didukung oleh seperangkat regulasi yang komprehensif, termasuk Permendikdasmen No. 9/2025 tentang TKA dan Keputusan Menteri No. 102/2025 tentang mata pelajaran pendukung Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Kerangka asesmen dan kisi-kisi soal telah disiapkan dan dapat diakses publik melalui
Respons positif terhadap TKA tercermin dari angka pendaftaran nasional yang telah melampaui 3 juta peserta. Antusiasme ini juga terlihat jelas dalam acara di Medan, dimana siswa menunjukkan pemahaman yang kritis melalui pertanyaan-pertanyaan substansial selama sesi dialog.
Untuk memberikan pengalaman langsung, para peserta terlibat dalam sesi simulasi TKA dan juga diskusi interaktif. Kemendikdasmen juga membagikan panduan khusus dan peserta diimbau untuk memanfaatkan kisi-kisi resmi serta mengikuti gladi bersih tanggal 27–31 Oktober 2025. Sementara itu, sekolah diharapkan berperan aktif dalam menyiapkan infrastruktur teknologi, mendampingi siswa memilih mata pelajaran yang tepat, dan melakukan verifikasi data peserta dengan cermat.
Ketua Umum IPM, Riandy Prawita, menyatakan dukungan dan komitmen dari organisasinya terhadap pelaksanaan TKA. “IPM mendukung penuh kebijakan pendidikan yang melibatkan siswa. Forum seperti ini sangat penting agar suara dan aspirasi pelajar dapat langsung didengar oleh pemerintah, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ungkap Riandy.
Melalui TKA 2025, Kemendikdasmen meneguhkan komitmen menghadirkan penilaian yang kredibel dan adil bagi seluruh siswa Indonesia. Sosialisasi di Medan juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, sekolah dan komunitas pelajar. Dengan partisipasi aktif IPM, program ini tidak hanya membantu memperkuat penyebaran informasi, tetapi juga membangun kepercayaan bahwa kebijakan pendidikan hadir untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan. (***)
