Kemenag Akan Resmikan Ditjen Pesantren Tahun Ini
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Asyhar, menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kemenag akan segera diresmikan tahun ini. Thobib menyebutkan, Ditjen Pesantren dibentuk setelah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dihapus akibat pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. “Tentu ini sesuatu hal yang menarik karena cukup spesial tahun 2025 ini dengan berpisahnya Direktorat Jenderal PHU Kemenag, kita juga akan menyambut kehadiran Dirjen Pesantren, insya Allah tahun ini, mudah-mudahan,” ujar Thobib dalam konferensi pers Hari Santri 2025 di Jakarta Pusat.
Thobib tidak menjelaskan detail kapan Ditjen Pesantren akan diresmikan. Ia hanya memastikan bahwa akan ada peluncuran Dirjen Pesantren pada tahun ini.
Diketahui, Kemenag RI berupaya membentuk Ditjen Pesantren sebagai unit eselon I yang baru setelah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dihapus karena digantikan Kementerian Haji dan Umrah RI.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, pernah mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kemenag untuk fokus mengurus lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Cucun mengatakan, pembentukan Ditjen Pesantren diperlukan karena jumlah pesantren di Indonesia terus bertambah banyak. “Kita sudah punya Undang-Undang 18 tahun 2019 ini, itu menjadi satu upaya hukum cantolan.
Tindak lanjut dari sini ada Komisi VIII yang membidangi agama, apakah perlu segera didorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren, sehingga fokus,” ujar Cucun usai acara International Conference on the Transformation of Pesantren di Hotel Grand Sahid, Jakarta.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berpandangan, selama ini, kehadiran negara untuk pesantren masih dipertanyakan. Anggaran khusus pendidikan juga belum memberikan perhatian pada kebutuhan pesantren. Anggaran khusus pendidikan juga belum memberikan perhatian pada kebutuhan pesantren. Padahal, konstitusi mengamanatkan agar 20 persen dari APBN diperuntukkan bagi pendidikan. “Saya sendiri melihat bagaimana postur anggaran yang ada, padahal 20 persen loh amanat konstitusi anggaran pendidikan. Tidak ada negara yang melihat dari 20 persen itu nomenklatur yang ada khusus misalkan untuk pesantren, nah belum ada,” kata Cucun. (kps)
