Israel Panas, Rapat PBB Setujui Pembentukan Negara Palestina
INFOMU.CO | Jakarta – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan dukungan besar penyelesaian konflik Israel-Palestina, caranya dengan two state solution. Setidaknya ada 142 negara yang setuju dengan negara itu.
Untuk itu PBB mendesak Israel terhadap pembentukan negara Palestina, yang ditentang keras oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Badan dunia yang beranggotakan 193 negara itu menyetujui sebuah resolusi yang tidak mengikat, dan mendukung “Deklarasi New York”, yang menguraikan rencana untuk mengakhiri konflik yang berlangsung hampir 80 tahun. Suara yang diberikan 142 mendukung, 10 menolak, dan 12 abstain.
Meski beberapa jam sebelum pemungutan suara dilakukan, Nentanyahu mengatakan bahwa “Tidak akan ada negara Palestina.” Pernyataan itu disampaikan ketika penandatanganan perjanjian untuk memperluas permukiman Yahudi di wilayah tepi Barat, yang diklaim Palestina sebagai bagian dari negar amereka di masa depan.
“Tempat ini milik kami,” kata Nentanyahu, mengutip Associated Press, dikutip Sabtu (13/9/2025).
Resolusi itu disponsori Perancis dan Arab Saudi, yang menjadi ketua konferensi tingkat tinggi akhir Juli lalu. Kedua negara ini juga mendorong pelaksanaan solusi dua negara.
Perang yang telah berlangsung hampir dua tahun di Gaza, serta konflik Israel-Palestina secara keseluruhan, diperkirakan akan menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan tahunan para pemimpin dunia di Majelis Umum yang dimulai pada 22 September. Palestina menyatakan bahwa mereka berharap setidaknya 10 negara lagi akan mengakui negara Palestina, menambah lebih dari 145 negara yang sudah melakukannya.
Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour mengatakan bahwa dukungan terhadap resolusi ini mencerminkan “kerinduan hampir seluruh komunitas internasional untuk membuka jalan menuju perdamaian.”
Tanpa menyebut langsung nama Israel, ia mengatakan, “Kami mengajak pihak yang masih memilih jalan perang dan kehancuran, serta berusaha melenyapkan rakyat Palestina dan mencuri tanah mereka, untuk mendengarkan suara akal sehat suara logika untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai, dan pesan kuat yang telah bergema di Majelis Umum hari ini.”
Penolakan Terhadap Deklarasi
Namun, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menolak resolusi tersebut dan menyebutnya sebagai “pertunjukan sandiwara,” serta mengatakan bahwa satu-satunya pihak yang diuntungkan adalah Hamas.
Amerika Serikat, yang merupakan sekutu Israel juga mengulangi penolakan terhadap Deklarasi New York dan resolusi Majelis Umum yang mendukung pelaksanaan solusi dua negara.
“Deklarasi itu mengecam serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil di Israel, pada 7 Oktober 2023,”
Dijelaskan militan Hamas membunuh sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil Israel dan menyandera sekitar 250 orang, 48 di antaranya masih ditahan.
Resolusi itu adalah “aksi publisitas yang salah arah dan tidak tepat waktu yang merusk upaya diplomatik serius untuk mengakhir konflik,” kata Penasihat Misi AS Morgan Ortagus.
“Jangan salah, resolusi ini adalah hadiah untuk Hamas,” katanya.
Meski resolusi itu juga mengecam serangan Israel terhadap warga sipil dan infrastruktur di Gaza. Juga pengepungan dan kepalaparan yang telah menimbulkan bencana kemanusiaan dan krisis perlindungan yang menghancurkan.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza serangan Israel terhadap Hamas telah membunuh lebih dari 64.000 warga Palestina, yang tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan.
Dikethaui deklarasi itu Otoritas Palestina akan memerintah dan mengendalikan seluruh wilayah Palestina. Selain itu Hamas juga harus mengakhir pemerintahannya di Gaza dan menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina.
Deklarasi tersebut juga mendukung penempatan “misi stabilisasi internasional sementara” yang beroperasi di bawah naungan PBB untuk melindungi warga sipil Palestina, mendukung pengalihan keamanan kepada Otoritas Palestina, dan memberikan jaminan keamanan bagi Palestina dan Israel
Dari deklarasi itu juga mendesak negara-negara untuk mengakui negara Palestina, dan menyebut Palestina sebagai komponen penting dan tidak tergantikan dalam pencapaian solusi dua negara (cnbc-i)
