Ketum MUI Paparkan Isi Pertemuan dengan Presiden: Sampaikan Tujuh Poin untuk Perbaikan

INFOMU.CO |  Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut serta menghadiri silaturahmi tokoh lintas agama, pimpinan ormas keagamaan, pimpinan partai politik, pimpinan serikat buruh, dan perwakilan organisasi pemuda lintas iman bersama dengan Presiden, Ketua MPR, dan Ketua DPR di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2025) malam.

Menurut Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, pertemuan berlangsung hangat dan penuh keterbukaan. Di dalamnya dibahas tentang beragam aspirasi masyarakat yang diwakili masing-masing pihak, serta komitmen meneguhkan persatuan.

“Dalam suasana yang penuh keprihatinan sekaligus harapan, sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), saya mendapat kehormatan untuk menghadiri silaturrahim antara Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, para menteri, pimpinan partai politik, pimpinan ormas keagamaan, pimpinan serikat buruh, serta perwakilan organisasi pemuda lintas iman di Istana Negara, Jakarta,” kata Kiai Anwar yang kala itu menghadiri pertemuan.

Kiai Anwar menyebut, pertemuan tersebut menjadi ruang penting dalam menyampaikan pandangan secara langsung, jujur, dan terbuka. Di hadapan para pemangku kebijakan, Dirinya juga sampaikan sejumlah hal yang menjadi kegelisahan dan harapan masyarakat.

“Perlu saya tegaskan di sini, pertemuan ini menjadi ruang penting bagi kami para ulama untuk menyampaikan pandangan secara langsung, jujur, dan terbuka. Bukan sekadar mendengar, tetapi juga menyuarakan. Bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga membawa amanat umat dengan sikap yang bertanggung jawab,” ucapnya dalam keterangan yang diterima MUIDigital (3/9/2025).

Kiai Anwar pun membeberkan isi pertemuannya dengan presiden dan para pimpinan lembaga negara. Setidaknya terdapat 7 poin inti yang disampaikan oleh Ketua Umum MUI sebagai komitmen meneguhkan persatuan umat.

1. Kebebasan berbicara dan batasannya. Kebebasan berbicara sudah menjadi hak asasi bagi setiap warga yang keberadaannya diatur dalam UUD 1945. Kendati demikian, kebebasan tersebut masih berada dalam koridor etika yang baik dan sesuai aturan.

2. Menolak kriminalitas dan vandalisme. Perbuatan anarkis seperti pengrusakan, penjarahan, dan vandalisme adalah tindakan kriminal yang tidak dibenarkan oleh agama maupun undang-undang.

3. Mendukung penegakan hukum yang profesional. MUI mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk memulihkan keadaan dan menegakkan hukum dengan menekankan agar tindakan yang diambil haruslah profesional dan tidak represif. Hati-hati dalam bertindak, jangan sampai memicu masalah baru di tengah masyarakat.

4. Mengingatkan para pejabat untuk berhati-hati dalam ucapan dan perilaku. Jangan sampai ada kata-kata atau tindakan yang bisa menyakiti hati rakyat. Pejabat itu pelayan, bukan penguasa. Sikap empati dan mendengarkan keluhan rakyat adalah kunci dalam memimpin.

5. Mendesak pemerintah dan DPR agar tidak menyusahkan rakyat. Mendorong mereka agar tidak membuat aturan atau kebijakan yang hanya akan menyusahkan rakyat. Setiap kebijakan harus dipertimbangkan matang-matang, apakah ia benar-benar bermanfaat bagi masyarakat atau justru menambah beban mereka. Jangan sampai ada kebijakan yang justru terasa sebagai “kebijakan zalim”.

6. Mendesak pemerintah untuk bersungguh-sungguh dalam memberantas korupsi. Mendesak DPR untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk memberikan efek jera dan mengembalikan hak-hak rakyat yang dirampas oleh para koruptor.

7. Meneguhkan persatuan dan introspeksi. MUI mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu, menahan diri, dan melakukan muhasabah—introspeksi—atas diri kita masing-masing.

“Alhamdulillah, respons dari Bapak Presiden sangat terbuka. Beliau siap untuk membuka dialog dengan para tokoh agama, bahkan berkeinginan untuk bertemu sebulan sekali. Suasana pertemuan itu sangat terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kami bisa menyampaikan segala uneg-uneg dengan leluasa. Ini adalah bukti bahwa para pemimpin kita bersedia mendengarkan,” jelas Kiai Anwar menyampaikan sikap Presiden Prabowo.

Selain MUI, hadir pula dalam pertemuan di antaranya Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haidar Nashir, dan sejumlah Ormas Islam.

Selain itu, hadir pula para tokoh lintas agama, antara lain, Ketum PGI, Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, Ketua KWI, Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, Ketua Umum PHDI, Wisnu Bawa Tenaya, Ketum PERMABUDHI, Philip K. Widjaja, serta Ketum MATAKIN, Budi Santoso Tanuwibowo.  (mui)