Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ), Debbie Affianty, S.IP, M.SI., menekankan pentingnya Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber di Forum Konsolidasi Kelompok Kerja (Pokja) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAD PE) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Kamis (31/07/2025).
Baca juga: Dosen FISIP UMJ Jadi Trainer dalam Pelatihan ASEAN-IPR WPS di Bangkok
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Santika Pasirkoja Bandung ini diinisiasi oleh The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia berkolaborasi dengan PeaceGeneration Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Debbie memaparkan materi yang berjudul Peran Strategis Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan GEDSI dalam RAD PE Jabar Fase 2.
Menurutnya, GEDSI merupakan pendekatan yang bertujuan memastikan bahwa program, kebijakan, dan layanan publik inklusif terhadap semua kelompok terutama yang rentan atau terpinggirkan. Selain itu, GEDSI juga berperan dalam mempromosikan kesetaraan gender, memperhatikan kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas, serta meningkatkan partisipasi kelompok yang termarjinalkan dalam proses pengambilan keputusan.
”Dalam RAD PE, analisis GEDSI penting karena perempuan adalah agen kunci dalam pencegahan ekstremisme. Selain itu, pengalaman ektremisme berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Pendekatan GEDSI juga memperkuat dan inklusivitas kebijakan,” jelasnya.
Debbie yang juga merupakan anggota Working Group on Women and PCVE (WGWc)menjelaskan RAD PE merupakan turunan dari Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RAN PE) 2020–2024 berbasis Hak Asasi Manusia. Fase pertama telah diterapkan di beberapa provinsi, termasuk Jawa Barat yang dikenal memiliki dinamika sosial-keagamaan.
”OMS berperan penting dalam fasilitasi, advokasi, dan pemantauan proses RAD PE. Perlu keberlanjutan dengan evaluasi dan penyempurnaan di RAD PE Jabar fase 2 dengan mengedepankan perspektif GEDSI,” tegasnya.
Lebih lanjut, Debbie menyebutkan peran strategis OMS dalam implementasi RAD PE Jabar Fase 1. Dalam pelaksanaan fase 1 ini, OMS telah berkontribusi melalui advokasi dan formulasi kebijakan, edukasi dan kampanye berbasis komunitas, serta mainstreaming isu gender dan inklusivitas.
Debbie juga menyebutkan beberapa tantangan dalam pelaksanaan RAD PE fase 1, yaitu keterbatasan indikator GEDSI, koordinasi belum optimal antar OPD dan OMS, serta minimnya anggaran responsif GEDSI.
Pada akhir pemaparan materinya, Debbie memberikan sejumlah rekomendasi untuk RAD PE Jabar fase 2. Ia menekankan untuk melakukan perencanaan yang inklusif dan partisipatif, penggunaan data terpilah, bahasa dan narasi sensitif GEDSI, desain program berbasis inklusif, penguatan kapasitas multipihak, serta monitoring dan evaluasi berbasis GEDSI.
Debbie juga menyerukan pentingnya alokasi anggaran daerah (APBD) yang responsif gender, serta pembentukan forum GEDSI di tingkat daerah sebagai dukungan terhadap pelaksanaan RAD PE. Ia menegaskan bahwa kesetaraan bukan sekedar pelengkap, melainkan syarat utama keberhasilan upaya pencegahan ekstremisme kekerasan.
”Mengintegrasikan GEDSI dalam RAD PE bukan hanya soal keadilan, tetapi strategi keamanan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan,” tutupnya.
Editor : Dian Fauzalia
Artikel Dosen FISIP UMJ Tekankan Pentingnya GEDSI di Forum Pokja RAD PE Jabar pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
