Jepara dan Ujian Kearifan Kolektif: Menyikapi Rencana Pendirian Peternakan Babi secara Bijak
Oleh : Nurul Islah Amrullah (Ketua Fokal IMM Jepara)
PWMJATENG.COM – Rencana investasi besar-besaran dari PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) untuk mendirikan peternakan babi di Kabupaten Jepara menjadi perhatian publik. Isu ini menyebar luas di media sosial dan memicu kegelisahan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jepara menggelar rapat terbatas pada 19 Juli 2025 di Islamic Center Jepara.
Pertemuan tersebut menjadi awal dari kajian lapangan menyeluruh yang melibatkan tokoh agama, pihak legislatif, dan perwakilan perusahaan. Dari segi hukum, tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang pendirian peternakan babi di Indonesia, selama memenuhi perizinan, perlindungan lingkungan, dan standar kesehatan. Namun, Jepara memiliki konteks sosial yang berbeda. Sebagai daerah religius dengan mayoritas penduduk Muslim, rencana tersebut menimbulkan sensitivitas tinggi. Oleh karena itu, pendekatan yuridis tidaklah cukup. Diperlukan pertimbangan mendalam dari sisi sosial, budaya, dan agama.
Ketua MUI Jepara, Dr. KH. Mashudi, M.Ag., menyampaikan bahwa pihaknya mendapat mandat dari MUI Jawa Tengah untuk melakukan kajian lapangan atas rencana tersebut. Ia menekankan bahwa meskipun MUI Jepara tidak berwenang mengeluarkan fatwa, peran mereka penting sebagai representasi moral masyarakat dalam pengawalan kebijakan publik.
Dalam rapat tersebut, PT CPI menjelaskan bahwa pemilihan Jepara sebagai lokasi investasi didasari oleh alasan strategis, termasuk rencana pembangunan Pelabuhan Internasional di Desa Balong, Kecamatan Kembang. Selain itu, kondisi geografis Jepara dinilai ideal untuk ekspor-impor hasil peternakan. Lokasi peternakan direncanakan berada di Desa Blingoh dan Jugo, Kecamatan Donorojo—daerah yang dinilai tidak padat penduduk. Perusahaan juga mengklaim bahwa kandang akan bersifat tertutup, berteknologi tinggi, dan dikawal tenaga medis hewan.
Secara ekonomi, potensi investasi ini sangat besar. PT CPI menjanjikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp1,5 triliun per tahun, dengan nilai investasi Rp26–27 triliun dari total Rp30 triliun yang dialokasikan untuk Jawa Tengah. Namun, di tengah upaya Pemkab Jepara mewujudkan visi “Jepara Maju, Unggul, Lestari, dan Religius (MULUS)”, muncul pertanyaan besar: bagaimana memastikan kemajuan ekonomi tidak mengorbankan harmoni sosial dan budaya?
Baca juga, Mengungkap Negeri Rum: Sejarah, Letak, dan Relevansi dalam Al-Qur’an
Dalam Islam, babi bukan hanya diharamkan untuk dikonsumsi, tetapi juga dianggap najis dan membawa dampak psikologis dan spiritual bagi umat Muslim. Penolakan masyarakat bukanlah wujud intoleransi, melainkan kekhawatiran terhadap terganggunya kesucian ruang hidup mereka. Masyarakat Jepara dikenal menjunjung tinggi nilai sopan santun dan harmoni sosial. Proyek besar yang menyentuh isu sensitif tanpa sosialisasi yang transparan dan inklusif berpotensi mencederai kearifan lokal.
Anggota Komisi D DPRD Jepara, Kholis Fuad, menyatakan dukungan terhadap langkah Bupati Jepara dalam membuka ruang investasi. Namun, ia mengingatkan pentingnya memahami karakter masyarakat Jepara yang religius. Posisi pemerintah daerah saat ini berada dalam dilema antara potensi ekonomi dan risiko resistensi sosial yang tidak bisa diabaikan. Maka, komunikasi publik dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting.
Kelompok sipil seperti Fokal IMM Jepara (Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) turut menyuarakan keprihatinannya. Ketua Fokal IMM Jepara, Nurul Islah Amrullah, menyatakan bahwa proyek yang bersentuhan dengan keyakinan umat Islam tidak boleh dijalankan tanpa akuntabilitas sosial. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak investasi, melainkan menolak komunikasi yang tertutup dan minim partisipasi publik.
Sebagai bangsa yang plural, penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berinvestasi dan penghormatan terhadap nilai mayoritas. Rencana pembangunan ini seharusnya menjadi momentum introspeksi, bahwa pembangunan tidak cukup hanya berlandaskan legalitas, tetapi juga memerlukan penerimaan sosial. Dalam kerangka Jepara Lestari, pembangunan yang berkelanjutan secara budaya dan sosial merupakan keniscayaan.
Pemerintah Kabupaten Jepara, MUI, dan para pemangku kebijakan lainnya perlu segera mengambil langkah strategis. Pertama, melakukan kajian bersama MUI Jawa Tengah untuk memperoleh panduan keagamaan yang kredibel. Kedua, mengadakan forum dialog terbuka yang melibatkan masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan ormas Islam. Ketiga, mengkaji kembali kelayakan lokasi dari sisi sosial dan ekologis. Keempat, menyusun peta jalan komunikasi publik yang terukur dan jelas.
Jepara harus belajar dari daerah lain seperti Wonogiri, di mana rencana serupa gagal karena lemahnya komunikasi dan pemahaman terhadap kondisi lokal. Jepara sebagai kota ukir, simbol kreativitas dan keteguhan nilai, harus menjadikan identitas tersebut sebagai pijakan dalam menyikapi dinamika investasi.
Akhirnya, rencana pembangunan peternakan babi ini bukan semata soal ekonomi, melainkan soal masa depan sosial Jepara. Investasi perlu hadir dengan tetap menjunjung prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesesuaian budaya. Pembangunan yang unggul adalah pembangunan yang tidak hanya memberi keuntungan finansial, tetapi juga membawa kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat. Dengan kearifan kolektif dan komunikasi yang sehat, Jepara dapat melewati ujian ini dengan tetap bermartabat.
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
The post Jepara dan Ujian Kearifan Kolektif: Menyikapi Rencana Pendirian Peternakan Babi secara Bijak appeared first on Muhammadiyah Jateng.
