CIREBONMU.COM, Bima — Koordinator Issue Nasional BEM PTMAI, Den Ardin, S.H Mendesak Pemda Kabupaten Bima Segera hentikan operasi Tambak Udang PT.DMI di Kecamatan Tambora. Korsunas melihat persoalan ini merupakan wujud penindasan oligarki terhadap rakyat kecil dan pemerintah mesti Hadir untuk segera mencabut izin operasi PT Mafia tersebut.
Saya tegaskan kepada pemerintah daerah untuk menghentikan Kegiatan Tambak Udang di PT. DMI, karena diduga Ijin Perusahaan yang belum Lengkap, dan Tanah Tersebut diduga diserobot oleh Pihak PT. DMI dengan membuat Sertifikat ganda Yang menjadi Milik Warga setempat.
Tanah Muhammadiyah & Warga tersebut seluas Belasan Hektar yang sekarang dibuat oleh PT. DMI bersama Oknum Warga Berinisial YK adalah Mafia Tanah, untuk dijadikan Tambak lalu Dijadikan sebagai Lahan ini merupakan Bisnisnya antara Oknum Warga dengan PT. DMI, Selanjutnya rakyat kecil jadi korbannya.
Kami akan melakukan gerakan parlementer dan ektra parlementer. Dalam perjuangan ini kami menyaksikan penindasan yang nyata oleh pemodal terhadap rakyat, karena itu kami akan melakukan perlawanan serius untuk dan atas nama Perserikatan Muhammadiyah dan rakyat kecil. Kami juga telah menemui sejumlah korban selanjutnya dijelaskan tentang Permasalahan Tanah Warga Masyarakat yang ada di Desa Kananga Kecamatan Tambora Kab.Bima yang sudah jelas dirampas oleh Oknum Berinisial YK bersama Warga lainnya serta berafiliasi dengan PT. DMI juga Badan Pertanahan Kabupaten Bima.
Setelah didengarkan Ceritanya Oleh Mantan Kepala Desa Labuan Kananga 2 Periode Muhammad bersama dengan Warga lainnya Pemilik Sertifikat itu, Selain tanah Muhammadiyah Warga Pemilik Sertifikat bernama Ir. Darwis seluas 2 Ha, Ir. Muhammad Natsir luas 1,8 Ha. Ir. Muhlis luas 1,9 Ha. Dan masih ada lagi yang memiliki sertifikat lagi.
Terhadap Sertifikat ini dan atau Tanah tersebut diduga di telah disertifikatkan oleh Warga lalu kemudian dijual ke PT. DMI dan salah satu Warga tersebut berinisial YK Bersama Warga lainnya.
Oknum Yakub merupakan Mafia Tanah dan telah melakukan Kejahatan atas nama Pertanahan Kabupaten Bima yang sudah jelas menjadi Sarang Bisnisnya. Padahal Presiden RI melalui Menteri ATR/BPN menginstruksikan agar para Mafia Tanah di berantas secara Totalitas tanpa kelompok suporior di bangsa Indonesia.
kami siap merepresentasi Aspirasi Masyarakat akan segera Memanggil para Oknum Aparat Penegak Hukum untuk segera Telusuri Pembangunan Tambak yang ada di Desa Tambora Kab.Bima dan Pemda mengehentikan atau mencabut izin operasi PT Mafia tersebut yang luasnya Belasan Hektar lalu yang paling Urgensi adalah terjadinya Proses Mafia Tanah yang melibatkan Oknum Warga Setempat Berinisial YK bersama Warga lainnya.
Kemudian yang paling Miris lagi adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima berkonspirasi dengan PT. DMI untuk melakukan Aksi nyata dengan membuat Sertifikat Tanah diatas Sertifikat Warga lainnya. Ini sungguh menyedihkan sekali, pasalnya Kejahatan dan Mafia Tanah ini merupakan bagian dari Kejahatan Ordinary Crime ( Luar Biasa ). Dan tentunya tidak boleh dibiarkan berlarut begitu saja, Para APH dan Pemda Kab Bima harus segera atensi untuk Melakukan upaya agar kemudian Masalah Tanah ini dapat di selesaikan secepatnya Sehingga Warga Masyarakat dapat memanfaatkan Lahan dengan sebaiknya.
sebagai penutup, kami akan melaporkannya secara resmi PT. DMI ke kemenkumham RI Oknum Warga yang telah melakukan tindakan yang melawan hukum, dan mendesak APH dan Pemda mengatensi persolan yang sangat menindas rakyat kecil ini.(CM)
