Oleh: Syamsudin Kadir (Penulis Buku “Merawat Indonesia”)
CIREBONMU.COM — Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kairo, Mesir, (Selasa, 17/12/2024), guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8), yang berlangsung 17-19 Desember 2024. Salah satu tujuannya adalah untuk penyelarasan menjelang keketuaan Indonesia di D-8 atau Developing 8 Countries (Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8) untuk periode 2026-2027. Tema KTT D-8 di Kairo, Mesir, yang bertajuk “Investing in Youth and Supporting Small Medium Enterprises, Shaping Tomorrow’s Economy” menunjukkan fokus forum tersebut terhadap isu pemuda dan UMKM untuk ekonomi masa depan. Tema tersebut juga menunjukkan adanya kesamaan pandangan dengan prioritas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo terkait dengan kerja sama internasional di bidang ekonomi.
Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 merupakan organisasi kerja sama ekonomi antara Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Organisasi ini diumumkan secara resmi melalui Deklarasi Istanbul pada Pertemuan Puncak Kepala Negara/Pemerintahan pada tanggal 15 Juni 1997 silam yang bertujuan untuk meningkatkan posisi negara-negara anggota dalam ekonomi global, mendiversifikasi dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional, dan meningkatkan standar hidup.
Negara-negara D-8 merupakan 1/7 dari populasi dunia (1,1 miliar lebih jiwa) dan 14% dari perdagangan global (700 miliar Dolar). Total ukuran ekonomi Organisasi ini lebih dari 4 triliun Dolar. Fakta bahwa organisasi ini mencakup ekonomi terkemuka di setiap sudut geografi Islam menambah pentingnya D-8. Semua anggota D-8 juga merupakan anggota negara yang bergabung dalam Negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Anggota D-8 juga termasuk negara-negara terdepan dalam organisasi OKI dalam hal tingkat perkembangan teknologi dan ekonomi, potensi komersial, dan populasi.
Bidang kegiatan utama D-8 adalah pertanian dan keamanan pangan, perdagangan, transportasi, industri dan energi, dan kegiatan juga dilakukan di bidang kesehatan dan pariwisata. Kerja sama dalam kerangka D-8 terutama dilakukan secara sektoral. Industri, kesehatan, dan lingkungan dikoordinasikan oleh Turki; pembangunan pedesaan oleh Bangladesh; penanggulangan kemiskinan dan sumber daya manusia oleh Indonesia; sains dan teknologi oleh Iran; keuangan, perbankan, dan privatisasi oleh Malaysia; perdagangan oleh Mesir; energi oleh Nigeria, serta pertanian dan perikanan oleh Pakistan.
Selama era Presiden SBY, anggota D-8 sudah melakukan berbagai kegiatan strategis mencakup berbagai bidang seperti energi, perdagangan, pariwisata, penerbangan sipil, microfinance, kesehatan dan sebagainya. Secara khusus, pencapaian yang diperoleh D-8 selama kepemimpinan Indonesia (era Presiden SBY), antara lain disepakatinya Rules of Origin sebagai prasyarat terwujudnya D-8 Preferential Trade Agreement (PTA). PTA merupakan hasil KTT V yang diselenggarakan di Bali pada Mei 2006 silam. Capaian besar lainnya kala itu adalah kesepakatan naskah D-8 Roadmap for Economic Cooperation in the Second Decade of Cooperation (2008-2018) yang menjadi pedoman arah kerja sama D-8 untuk 10 tahun kala itu yaitu 2008-2018.
Kita berharap forum ini mampu menghasilkan keputusan strategis diantaranya sebagai berikut. Pertama, anggota D-8 semakin proaktif dan inovatif dalam menjalankan program dan aktivitas kerja sama di tengah globalisasi dan gejolak ekonomi dunia. Anggota D-8 perlu mengoptimalkan penggunaan sumber daya masing-masing negara, terutama sumber daya manusia (SDM). Bagaimana pun, anggota D-8 memiliki penduduk yang cukup besar, sekitar 1,1 miliyar jiwa, yang menjadi pasar ril bagi kerja sama multilateral ini. Hal ini dimanfaatkan untuk pengembangan SDM yang kontributif untuk ekonomi global dan mengurangi kemiskinan yang melanda anggota D-8 juga dunia.
Kedua, pentingnya peningkatan peran swasta dalam meningkatkan kerja sama investasi di antara anggota D-8. Anggota D-8 harus meningkatkan upaya dalam rangka peningkatan kerja sama perdagangan. Anggota D-8 perlu memperkecil kesenjangan ekonomi di antara sesama anggota D-8. Dalam hal ini anggota D-8 perlu memperbesar kerja sama perdagangan dan saling pengertian antar sesama anggota D-8. Hal ini cukup mendesak terutama dalam rangka memastikan anggota D-8 semakin solid dan kokoh dalam menghadapi berbagai gempuran sekaligus tantangan ekonomi global.
Ketiga, anggota D-8 perlu mengantisipasi secara serius berbagai krisis seperti kritis pangan, lonjakan harga minyak dunia, dan masalah pemanasan global. Anggota D-8 bakal mampu mengatasi krisis ini jika menjalankan komitmen kerja sama dengan tetap menjaga dan menghormati hak kemandirian masing-masing negara. Kita berharap pada forum ini mampu menghasilkan konsensus dan persetujuan bersama untuk mengirim pesan kepada dunia sebagai pesan bersama. Anggota D-8 harus mencari upaya terbaik untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai selama ini.
Keempat, memperkuat kerjasama kepemudaan antar sesama negara anggota D-8. Kita mendorong adanya kolaborasi negara anggota D-8 dalam bidang kepemudaan, baik sesama organisasi pemuda maupun dengan pemerintah negara anggota D-8, sektor swasta, dan institusi diplomasi berbagai negara anggota D-8 untuk mempersiapkan kepemimpinan pemuda Indonesia di tingkat global di masa depan. Sebagai salah satu negara berpenduduk besar di dunia, dengan jumlah usia produktif cukup besar, Indonesia dan pemuda Indonesia memiliki peluang besar untuk berkontribusi lebih ril dan meluas pada level global.
Kelima, memperkokoh soliditas dan peran dalam rangka menyelesaikan konflik di berbagai negara di dunia demi mewujudkan perdamaian dunia. Bagaimana pun, anggota D-8 adalah negara-negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Selain berharap pada 57 negara yang bergabung dalam OKI yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kita juga berharap anggota D-8 mampu menjadi lokomotif pereda konflik sekaligus juru damai untuk mewujudkan perdamaian dunia. Anggota D-8 diharapkan mampu berkolaborasi dengan berbagai negara di dunia untuk menyudahi bencana dan konflik kemanusiaan yang berkepanjangan seperti di Palestina, Suriah, Ukraina dan sebagainya.
Sebagai negara besar, kita sangat optimis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, delegasi Indonesia yang hadir pada forum KTT D-8 mampu menyampaikan gagasan jenial dan mampu meyakinkan anggota D-8 lainnya dalam memperkokoh kerjasama dan berkontribusi pada kepentingan strategis global. Karena itu juga kita berharap Presiden Prabowo tidak saja melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tapi juga pertemuan bilateral dengan semua pemimpin negara anggota D-8. Hal ini sangat penting, terutama demi mematangkan persiapan dini Indonesia untuk keketuaan bergilir D-8 periode 2026-2027 yang mulai menjalankan tugasnya terhitung sejak 1 Januari 2026 nanti. (CM)
