CIREBONMU.COM, Sleman — Pimpinan Daerah Aisyiyah Sleman mengadakan focus grup discussion (FGD) mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 bersama Dinkes Sleman, Balai Pengendalian Penduduk dan Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, MHH PWA DIY dan ketua PP Pusat ‘Aisyiyah pada Ahad (27/10/24).
Kegiatan ini dilaksakanan di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dengan peserta sebanyak 120 peserta. Peserta berasal dari anggota MKS, Makes, MHH dan MTK serta pimpinan daerah dari 17 cabang yang ada di Kabupaten Sleman.
Baca Juga : Muhammadiyah Tanah Bumbu Kalsel Silaturahmi serta Studi Inspirasi ke PDM Sleman
Yuli Kuswandari selaku ketua panitia menyampaikan tujuan diadakannya kegiatan ini yaitu peserta mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang PP No.28 Tahun 2024 yang ditinjau dari berbagai perspektif dari pakar-pakar yang sesuai dengan keahliannya sehingga mendapatkan informasi yang jelas dan tidak partial sehingga dapat menyikapi PP tersebut dengan jelas dan bijak. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan untuk menjalin silaturahmi antar cabang di kabupaten Sleman. Kegiatan FGD ini dibuka langsung oleh ketua PDA Sleman, Dra. Hanik Rosyada, M.Ag. sekaligus memberikan sambutan.
foto : PDA Sleman
Kegiatan FGD ini dimoderatori oleh Umi Sulasi Putri dari MHH PDA Sleman dan menghadirkan empat pemateri yang pakar di bidangnya. Sesi pertama disampaikan oleh Prof. Dra. Sri Wartini, SH., MH., Ph. D selaku ketua divisi peraturan perundang-undangan dan advokasi MHH PWA DIY. Dalam menanggapi PP No.28 tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-undang (UU) kesehatan yang telah diterbitkan merupakan kelanjutan dari UU No.17 tahun 2023 yang seharusnya ada sinkronisasi dari perundang-undangan merujuk pada UU No.12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan.
Baca Juga : Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Sleman Gelar Upgrading Pimpinan
Sesi kedua oleh Dra. Dwi Wiharyanti, M. Si. dari Balai Pengendalian Penduduk dan Dinas P3AP2KB kabupaten Sleman dimana lebih menggaris bawahi mengenai pasal 103 ayat 4 mengenai penyediaan alat kontrasepsi (alkon) dan pasal 104 ayat 3 mengenai penyediaan alkon bagi pasangan usia subur dan kelompok yang beresiko. Sangat berharap Aisyiyah dapat mendukung kebijakan pemerintah dengan adanya modul parenting Aisyiyah. Sesi ketiga disampaikan oleh dr. Lina Nur Islamiyyah Yunus dari Dinas Kesehatan kabupaten Sleman yang lebih menjelaskan kesehatan reproduksi.
Materi terakhir oleh Dr. Siti ‘Aisyah, M.Ag. menyampaikan mengenai pandangan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah mengenai peraturan tersebut. Posisi ‘Aisyiyah dalam gerakan perempuan yaitu wasathiyyah modernisasi Islam berkemajuan dimana pendekatan pengembangan pemikiran Islam melalui pendekatan bayani, burhani dan ‘irfani. Menanggapi pasal 103 ayat 4 butir e PP No.28 tahun 2024 menegaskan bahwa pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dibatasi dengan ghodul bashar/menahan pandangan untuk menjaga kehormatan diri sesuai QS. An Nur ayat 30-31 dan larangan jelas dan tegas mendekati zina yang sesuai QS. Al Isra’ ayat 32.(CM)
