Oleh : Muhammad Taufiq Ulinuha*
PWMJATENG.COM – Beberapa pekan terakhir, masyarakat Indonesia diramaikan dengan penolakan beberapa kepala daerah, bahkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat terhadap keikutsertaaan Tim Nasional (Timnas) Israel dalam Piala Dunia U-20 yang rencananya akan digelar di Indonesia pada tanggal 20 Mei-11 Juni 2023. Beberapa di antaranya, dikutip dari Tribunmuria.com,
Gubernur Bali I Wayan Koster
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Front Pembela Islam (FPI)
Aliansi Solo Raya (Ansor)
Medical Emergency Rescue Committee (MER-C)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Majelis Ulama Indonesia
Alasan-alasan penolakan yang mereka sampaikan pun beragam, mulai dari tidak sesuai konstitusi Indonesia “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”, Israel telah menjajah Palestina beratus-ratus tahun, tidak adanya hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel, dsb. Lebih lanjut beberapa tokoh juga menggunakan sikap politik Presiden Sukarno pada tahun 1958, di mana ia menolak Timnas Indonesia untuk bermain melawan Timnas Israel, karena ia menganggap hal tersebu sama saja mengakui kemerdekaan Israel.
Walhasil, atas berbagai problematika tersebut akhirnya Indonesia dicabut statusnya sebagai host Piala Dunia U-20, yang mana Indonesia telah mempersiapkan diri sejak 3 tahun yang lalu. Tidak hanya infrastruktur yang telah Indonesia siapkan, Tim Garuda U-20 pun telah dipersiapkan sedimikian rupa oleh Coach STY dan tim. Lobbying yang dilakukan oleh pemerintah melalui Ketua PSSI Erick Tohir kemarin juga tak membuahkan hasil. Indonesia tetap harus mengubur mimpinya untuk bermain di pertandingan sepakbola bertaraf dunia.
Kembali kepada konteks pembahasan. Sependek pengetahuan penulis, alasan-alasan yang mereka sampaikan merupakan suatu hal yang wajar dan sah-sah saja. Toh, ‘katanya’ Indonesia adalah negara demokrasi. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menyampaikan penolakan tersebut.
Penulis menilai bahwa sebenarnya keberadaan Timnas Israel untuk bermain di Indonesia pada Piala Dunia U-20 sah-sah saja. Toh, Indonesia (PSSI) hanya kepanggonan dan yang punya hajat tetap FIFA, sehingga segala aturan harus tunduk pada aturan FIFA. Selain itu, salah satu aturan dasar saat sebuah federasi sepakbola suatu negara, termasuk Indonesia (PSSI), ingin bergabung dengan FIFA, federasi itu harus mematuhi statuta, peraturan dan keputusan FIFA dan konfederasinya. Hal ini tertuang dalam Pasal 10D huruf i Statuta FIFA.
“d. The Association’s legally valid statutes shall be enclosed with the application for membership and shall contain the following mandatory provisions : i. always to comply with the Statutes, regulations and decisions of FIFA and of its Confederation.”
Lebih lanjut, mengenai ungkapan beberapa tokoh, salah satunya Ganjar Pranowo yang menyampaikan bahwa dirinya akan tetap mengikuti amanat Sukarno, sebagaimana yang selalu Sukarno gaungkan pada berbagai forum internasional kala itu tentang kemerdekaan Palestina dan kebiadaban kolonialisme Israel, penulis kira kurang tepat. Pak Ganjar ahistoris dengan sikap politik Bung Karno. Mengapa demikian? Coba kita flashback pada sejarah tahun 1958, di mana Bung Karno menolak Timnas Garuda bertanding dengan Timnas Israel. Pada saat itu kondisi Palestina belum merdeka, dan masih sangat di bawah tekanan Israel dan sekutunya. Israel saat itu sudah menjadi negara yang merdeka. Ia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948, sedangkan Palestina baru merdeka pada tahun 1988.
Sebagai tokoh salah satu tokoh muslim dunia yang menentang perbudakan, kolonialisme, dan imperialisme, Bung Karno pasti akan menjadi garda terdepan untuk mendukung kemerdekaan negara manapun, termasuk Palestina. Di mana kita ketahui bahwa Palestina merupakan negara dengan penduduk beragama Islam, sama dengan Indonesia. Meminjam istilah KH Ahmad Shiddiq, ukhuwah islamiyah, wathaniyah, dan insaniyah Bung Karno pasti terpantik. Terlebih, Palestina adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Mengutip buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri karya M Zein Hassan menjelaskan bahwa setahun sebelum kemerdekaan, yakni pada tahun 1944, Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia seacara de facto. Kemudian, Mufti Besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dan saudagar kaya Palestina Muhammad Ali Taher mengabarkan kemerdekaan Palestina ke penjuru dunia, termasuk kawasan Timur Tengah dan Eropa.
Sebaliknya, karena jasa-jasa Palestina kepada Indonesia itulah kemudian Bung Karno yang sudah terpantik ikatannya dengan Palestina mengerahkan segala upaya demi kemerdekaan Palestina, mengingat pada saat itu belum ada forum-forum internasional yang membahas mengenai kemerdekaan negara jajahan dan pemberantasan imperealisme. Berbeda dengan kondisi hari ini, yang sudah tersedia berbagai forum internasional untuk memperjuangkan kemerdekaan yang sebenarnya bagi Palestina.
Apa yang penulis ungkapkan ini bukan sebagai pembelaan dan pembenaran apa yang sudah Israel dan sekutunya lakukan. Kemerdekaan Palestina adalah harga mati! Namun masih banyak cara yang lebih elegan dan bijak untuk mengikhtiarkan hal tersebut. Bukan dengan cara-cara yang jelas mencoreng wajah bangsa Indonesia itu sendiri.
*Ketua Bidang Medkom DPD IMM Jateng, Anggota LaPSI PP IPM, Alumni Pesantren Mahasiswa KH Mas Mansur UMS, Editor Rahma.ID, Aktifis Kader Hijau Muhammadiyah, Redpel PWMJateng.com
The post Penolakan Ganjar dan Wayan Koster Tidak Apple to Apple dengan Penolakan Sukarno atas Timnas Israel appeared first on PWM Jawa Tengah.
