SURABAYA, Suara Muhammadiyah – Pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 tinggal hitungan bulan. Pesta demokrasi lima tahunan itu dijadwalkan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.
Sederat rencana aksi pun disiapkan secara matang oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menghadapi Pemilu 2024.
Salah satunya LHKP PWM Jatim berupaya menyiapkan buku saku panduan politik menghadapi Pemilu 2024. Program tersebut dinilai penting untuk memandu warga Muhammadiyah agar tidak tersesat dalam hiruk pikuk Pemilu 2024. Buku saku tersebut juga dibuat untuk bisa dijadikan preferensi politik bagi warga Muhammadiyah, utamanya di Jatim.
Ketua LHKP PWM Jatim Muhammad Mirdasy mengatakan, sebagai lembaga pembantu pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah, yang salah satu tugas pentingnya adalah mengawal sikap dan pandangan politik Muhammadiyah agar dapat dipahami oleh masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, merasa perlu untuk membuat Buku Saku Pedoman Politik Menghadapi Pemilu 2024.
“Penyusunan buku ini dilakukan agar masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah tidak terombang-ambing oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab, baik itu hoax, berita yang menyesatkan dan berita yang tidak bertanggung jawab lainnya,” ujarnya dalam pleno Rapat Kerja Bersama Majelis-Lembaga PWM Jatim di Aula Taman Sengkaling UMM, Kabupaten Malang, Seni ln (20/3/2023).
Pemaparan Proker ini disaksikan oleh personalia Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS), Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), dan Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thoyibah PWM Jatim. Adapun Majelis-Lembaga tersebut dibawah naungan Wakil Ketua PWM Jatim M. Khoirul Abduh dan Nazaruddin Malik.
Politikus Partai Perindo ini mengungkapkan, LHKP PWM Jatim melihat Pemilu 2024 ada potensi kerawanan, yakni terjadinya perpecahan dalam masyarakat yang bermula dari sikap yang salah dalam berpolitik dan mendukung calon yang membabi buta dengan menghalalkan segala cara.
Pada sisi lain, isu nasional dan aneka kepentingan nasional juga memberikan tekanan kepada masyarakat dan bisa jadi juga kepada warga Muhammadiyah untuk bersikap yang berbeda dan menjauhkan dari sikap demokratis.
“Buku Saku, pasti bukan menyelesaikan segala persoalan atas problematika politik yang hadir, namun sedikitnya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sikap berpolitik yang solutif, edukatif, cerdas dan dapat di pertanggung jawabkan,” tegasnya.
Mantan Ketum PWPM Jatim itu menambahkan, hal lain yang juga penting adalah buku saku ini dapat mendorong partisipasi warga Muhammadiyah dalam pemilu 2024, untuk lebih aktif baik keikut sertaan pemilihan, maupun pengawasannya agar Pemilu kedepan lebih adil, jujur, bermartabat dan demokratis.
“Selambat-lambatnya buku saku itu kita terbitkan pada bulan Desember 2023. Semoga tidak ada kendala dalam penyusunan buku dan dapat terwujud. Juga segera kita sosialisasikan hingga ke ranting-ranting Muhammadiyah,” tandasnya.
Sementara, Wakil Ketua PWM Jatim M. Khoirul Abduh menegaskan, peran LHKP sangatlah penting dalam membimbing warga Persyarikatan bisa adem ayem ketika mengarungi hiruk-pikuk pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.
“LHKP itu ibaratnya nakhoda dari kapal besar bernama Muhammadiyah. Sebagai nakhoda kapal yang handal, harus bisa membawa penumpang selamat melewati ombak besar, angin hujan dan badai politik,” pintanya.
Karenanya LHKP dengan setiap programnya harus bisa membuat efek tenang dan mencerahkan. Bukan sebaliknya, malah membikin gaduh dan gupuh warga Persyarikatan menghadapi tahun politik 2024.
“Sudah seyogianya LHKP fokus dan bisa menyajikan data yang akurat untuk kepentingan pengambilan keputusan, utamanya menyakut kebijakan politik. Karena kebijakan segela hal tidak bisa dilepaskan dari politik. LHKP juga perlu melakukan inventarisasi Kader Politik Persyarikatan di tahun politik 2024,” pungkasnya. (Aan Hariyanto)
